Baubau
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Baubau memiliki peran penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program penanggulangan kemiskinan, hingga tindaklanjut pencapaian, konsisten dijalankan Bappeda Kota Baubau secara profesional, terstruktur, dan sistematis.
Dibawah koordinasi Dr Dahrul Dahlan SSTP MSi, Bappeda Kota Baubau aktif menggelar serta mengikuti rapat koordinasi dan evaluasi terkait program pengentasan kemiskinan, serta terus berupaya mempercepat program tersebut melalui berbagai strategi, antara lain:
Perencanaan dan Koordinasi, menyusun rencana aksi penanggulangan kemiskinan, termasuk evaluasi program yang telah berjalan dan identifikasi kendala serta solusi.
Pelaksanaan Program, terlibat dalam pelaksanaan berbagai program pengentasan kemiskinan, seperti Program Inklusi Sejahtera dan program lain yang didukung oleh Alokasi Dana Insentif Fiskal (AIF).
Evaluasi dan Monitoring, secara rutin melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan rencana aksi penanggulangan kemiskinan untuk memastikan efektivitas dan pencapaian target.
Kerjasama Lintas Sektor, menjalin kerjasama dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan pihak lain, termasuk Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin).
Bappeda Kota Baubau juga fokus pada strategi percepatan pengentasan kemiskinan di wilayah kepulauan Sultra, dengan pendekatan industrialisasi berbasis rakyat, sebagai upaya keras untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Angka Kemiskinan Ekstrim Turun
Alhasil dari kerja-kerja nyata yang dilakukan Bappeda Kota Baubau, Pemerintah Kota Baubau yang dipimpin Walikota H Yusran Fahim SE dan Wakil Walikota Ir Wa Ode Hamsinah Bolu MSc, berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrim, dari 271 Kepala Keluarga (KK) menjadi 105 KK.
Pemerintah pusat memberikan apresiasi kepada Kota Baubau, dua tahun berturut-turut Kota Baubau mendapatkan suntikan pendanaan Alokasi Insentif Fiskal sebagai kinerja terbaik, yang mampu menurunkan angka kemiskinan ekstrim. Tahun 2024 sebesar Rp5,8 milyar dan tahun 2025 sebesar Rp6,8 milyar.
“Nah ini tetap kita berupaya untuk memastikan bahwa Kota Baubau sudah harus NOL KEMISKINAN,” ungkap Dahrul.
Saat ini Pemerintah Kota Baubau tengah menyelasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang tak lepas dari fokus pengentasan kemiskinan, baik skala nasional maupun daerah. Mengambil peran atau andil dalam mengurangi ketimpangan atau mengentaskan kemiskinan, membantu pemerintah pusat.
Salahsatu langkah tindak lanjut yang dilakukan yakni melakukan audiensi bersama kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), diikuti langsung oleh Walikota dan Wakil Walikota bersama beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, di Jakarta, untuk memastikan pengentasan kemiskinan bisa tuntas di Kota Baubau.
“Beberapa kelurahan kantong kemiskinan yang kita harus tangani segera, baik dari sisi infrastrukturnya maupun pengurangan angka kemiskinannya,” sebut Dahrul.
Dalam waktu dekat ini akan digelar rapat koordinasi percepatan pengentasan kemiskinan untuk wilayah Kepulauan Buton daMuna, yang akan dilaksanakan di Kota Baubau pada minggu ketiga atau minggu keempat Juli 2025. Rakor ini akan diikuti BP Taskin bersama beberapa Kementerian terkait dan beberapa investor yang akan diundang ke Kota Baubau.
Evaluasi Alokasi Insentif Fiskal
Bappeda Kota Baubau secara berkala melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan atas Alokasi Insentif Fiskal Kategori Kesejahteraan Masyarakat penghapusan kemiskinan ekstrem dengan menghadirkan sejumlah OPD pengampuh program pengentasan kemiskinan ekstrem. Evaluasi ini menjadi wadah refleksi untuk mengukur capaian, mendengar masukan, dan merancang langkah strategis kedepan, demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Evaluasi menghasilkan gambaran secara umum, sekira 96 persen dana Insentif Fiskal yang terdistribusi ke 200.001 KK bisa terlaksana dengan baik. Namun masih ada empat persen yang belum terlaksana karena beberapa kendala di lapangan. Kendala-kendala tersebut menjadi catatan untuk perbaikan pada pelaksanaan program tahun depan.
Dahrul menyebutkan beberapa hal penting atas hasil rapat evaluasi, bahwa pendekatan penanganan kemiskinan ekstrem harus dilakukan secara kolaboratif, paripurna, dan holistik. Tidak hanya dipandang dari sisi ekonomi saja, namun perlu dilihat juga dari sisi yang lebih luas. Karena dari identifikasi dilapangan, masih ditemukan beberapa warga yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem menginginkan untuk tidak dilakukan intervensi. Berkaitan dengan pemberian kegiatan pelatihan dan sebagainya.
“Yang berikutnya diperlukan adanya regulasi yang lebih teknis, untuk memastikan dan memaksa bahwa masyarakat yang masuk dalam wilayah sasar kemiskinan ekstrem itu bisa kita tangani dan mereka mau dilakukan intervensi oleh pemerintah. Agar ada perbaikan hidup sebagaimana layaknya,” lugas Dahrul.
Pemerintah Kota Baubau memastikan jumlah dan persentase masyarakat yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem dapat terus menurun, sehingga Kota Baubau bisa keluar dari kemiskinan ekstrem. Dengan harapan kolaborasi bersama seluruh OPD dapat berjalan selaras dengan baik.
Audiensi Strategis
Komitmen duet kepemimpinan Yusran-Hamsinah dengan tagline “Kerja Bersama” menargetkan Nol Kemiskinan bukan hal yang mustahil. Dengan berbagai langkah strategis nan konkrit yang terus dilakukan dalam mengatasi kemiskinan.
Rabu 25 Juni 2025 Yusran-Hamsinah melakukan audiensi strategis kepada pemerintah pusat. Bertemu Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Republik Indonesia (BP Taskin RI) Budiman Sudjatmiko dan turut dihadiri Deputi II BP Taskin dan tenaga ahli wilayah timur, Yusran-Hamsinah didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
Dahrul Dahlan menjelaskan bahwa pertemuan tersebut fokus pada pembahasan strategi percepatan pengentasan kemiskinan di wilayah kepulauan, dengan pendekatan industrialisasi berbasis rakyat. Terdapat sembilan sektor utama yang menjadi perhatian, yakni industri pangan, pengolahan, kesehatan dan pendidikan, hunian, industri kreatif, digital, transportasi, dan energi terbarukan.
Kepala BP Taskin menyarankan agar pemerintah daerah segera menyusun usulan program percepatan pengentasan kemiskinan berbasis pada sembilan sektor tersebut. BP Taskin juga merencanakan pelaksanaan Rakor wilayah kepulauan yang akan dipusatkan di Kota Baubau dibulan Juli tahun ini, melibatkan lintas kementerian dan investor dibawah koordinasi BP Taskin.
Menindaklanjuti agenda penting tersebut, Pemerintah Kota Baubau memfasilitasi Rakor bersama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan kabupaten-kabupaten sekitar wilayah kepulauan. Rakor dimaksud menyelaraskan program antar daerah, sebagai singkronisasi, persiapan sebelum gelaran Rakor nasional bersama BP Taskin dan lintas kementerian.
Koordinasi yang baik serta percepatan kinerja yang dilakukan Pemerintah Kota Baubau selama ini, menunjukkan keseriusan Pemerintah Kota Baubau dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat yang masih hidup dalam keterbatasan perekonomian dalam garis kemiskinan, melalui pendekatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Evaluasi Rencana dan Aksi Penanggulangan Kemiskinan
Secara berkala Pemerintah Kota Baubau rutin melakukan pengukuran pencapaian atas realisasi program pengentasan kemiskinan yang telah terlaksana. Salahsatunya yakni evaluasi pelaksanaan dan rencana aksi program penanggulangan kemiskinan Kota Baubau tahun anggaran 2026 yang dilaksanakan di kantor Bappeda Kota Baubau Selasa 11 Maret 2025.
Rapat konstruktif ini dipimpin langsung oleh Wakil Walikota Baubau Ir Wa Ode Hamsinah Bolu MSc, didampingi Kepala Bappeda Kota Baubau Dr Dahrul Dahlan SSTP Msi, diikuti OPD bersama stakeholder yang ikut andil dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Baubau, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Baubau.
Wa Ode Hamsinah menyampaikan apresiasi atas peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Baubau yang terus saling berkoordinasi dalam merumuskan kebijakan Rencana Aksi Tahunan (RAT), dalam mencapai target menurunkan angka kemiskinan di Kota Baubau tahun 2026 mendatang.
Baseline kemiskinan, angka atau standar yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan di Kota Baubau, tahun 2024 tercatat pada angka 7,40%, mengalami penurunan dibanding tahun 2023 lalu pada angka 7,53%. Akan tetapi Kota Baubau masih harus bersaing dengan Kendari dan kota lainnya di Sulawesi, dalam hal penurunan tingkat kemiskinan. Upaya ini tentunya memerlukan strategi dan optimalisasi dalam penanggulangan kemiskinan.
Pemerintah daerah dalam hal ini Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dituntut untuk membuat terobosan program penanggulangan kemiskinan agar lebih efektif, dan menyentuh serta memberikan dampak perubahan signifikan bagi masyarakat penerima manfaat.
Yang perlu digarisbawahi strategi utama dalam penanggulangan kemiskinan, yakni 1) memastikan pertumbuhan ekonomi inklusif dan menjaga inflasi, 2) memastikan semua penduduk miskin menerima bantuan sosial dan jaminan sosial dari pemerintah pusat maupun daerah, 3) meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penciptaan kesempatan kerja, dan 4) memperkuat layanan infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah berbasis kawasan, sehingga terintegrasi dengan pembangunan SDM dan perluasan akses ekonοmi.
”Empat strategi ini akan kita breakdown kedalam bentuk aksi nyata konkrit yang didasari oleh hasil evaluasi kita pada pencapaian program tahun sebelumnya. Dalam lingkup nasional, pemerintah mengambil langkah besar dalam penguatan data nasional, dalam rangka akurasi basis data sosial ekonomi. Presiden RI Prabowo Subianto resmi menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) nomor 4 tahun 2025 tentang data tunggal sosial dan ekonomi nasional (dtsen) pada tanggal 5 februari 2025 lalu,” jelas Hamsinah.
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Baubau diharapkan mampu untuk segera berakselerasi dengan kebijakan nasional dan mendorong proses perencanaan dan penganggaran, sehingga menghasilkan rencana aksi dan anggaran yang efektif untuk penanggulangan kemiskinan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi penanggulangan kemiskinan di daerah.
Kota Baubau Menuju Nol Kemiskinan
Sebagai catatan pengampu, dalam bingkai slogan Kerja Bersama, Walikota Baubau H Yusran Fahim SE –Ir Wa Ode Hamsinah Bolu Msi mengusung Visi Baubau kota budaya yang ramah, cerdas, sejahtera, dan bermartabat – dengan Misi lima langkah strategis :
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk membentuk insan seutuhnya (cerdas, sehat, dan berakhlak);
- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota yang inovatif, berkualitas, dan inklusif dan menumbuh-kembangkan perekonomian berbasis potensi daerah, perdagangan, dan jasa;
- Mengembangkan kawasan-kawasan potensial dan infrastruktur kota yang merata dan berkualitas;
- Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan yang didukung oleh teknologi informasi yang handal dan aparatur yang berintegritas, profesional, dan bersih;
- Menata dan membentuk lingkungan kota yang nyaman, aman, dan berkelanjutan.
Berakar pada gagasan bahwa kemiskinan bukanlah keadaan yang tak terhindarkan, melainkan sebuah kondisi yang dapat diatasi dan dihilangkan melalui tindakan manusia dan kebijakan yang tepat. Ini melibatkan pemahaman bahwa kemiskinan bukan hanya kekurangan uang, tetapi juga mencakup berbagai dimensi, seperti kurangnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan hak-hak dasar lainnya, yang semuanya mengurangi martabat dan kemampuan seseorang untuk hidup layak.
Kemiskinan sebagai Masalah Etis dan Keadilan, Nol Kemiskinan menekankan bahwa setiap individu memiliki hak dasar untuk hidup layak, termasuk akses terhadap kebutuhan dasar dan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri.
Kemiskinan seringkali dianggap sebagai ketidakadilan struktural yang harus diatasi untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Masyarakat secara keseluruhan, termasuk pemerintah dan individu, memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap orang keluar dari kemiskinan.
Kemiskinan sebagai hasil dari sistem ekonomi dan sosial yang tidak adil, yang perlu diubah untuk menghilangkan kemiskinan. Sehingga menjadi sangat penting dan merupakan sebuah keniscayaan pemberdayaan individu dan masyarakat untuk menciptakan peluang ekonomi dan sosial yang setara.
Investasi dalam pendidikan dan pengembangan keterampilan dianggap sebagai kunci untuk memutus siklus kemiskinan, dan meningkatkan kapabilitas individu untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
Nol Kemiskinan adalah terciptanya masyarakat yang inklusif, dimana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera dan bermartabat. Menghilangkan kemiskinan, diharapkan kualitas hidup individu dan masyarakat secara keseluruhan dapat meningkat, yang juga didorong oleh nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, yang menuntut pengurangan kemiskinan dan penderitaan manusia sebanyak mungkin.
Nol Kemiskinan bukan hanya tentang angka, tetapi juga tentang nilai-nilai, prinsip-prinsip etika, dan tujuan sosial yang lebih luas, yaitu menciptakan dunia yang lebih adil dan sejahtera bagi semua. (Redaksi)
Komentar