oleh

Sukseskan ‘Merdeka Belajar Kampus Merdeka’ Prodi Ilmu Pemerintahan UM Buton Fokus 4 Program

Wadek FISIP UM Buton Anwar Sadat, S.Sos., M.IP

Kasamea.com BAUBAU

Universitas Muhammadiyah Buton (UM Buton) melalui Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), bergiat menyukseskan implementasi ‘Merdeka Belajar Kampus Merdeka’ (MBKM) yang dicanangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI. Fokus pada empat program: program – Magang / Praktek Kerja, – Proyek di Desa, – Pertukaran Pelajar, – Penelitian / Riset.

Seperti diketahui, Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UM Buton merupakan salah satu penerima dana hibah sekitar Rp 100juta,program MBKM dari Kemendikbud. Satu Prodi lainnya, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum.

Empat program diatas diharapkan dapat mewujudkan capaian tujuan program MBKM. UM Buton menggenjot Alumni agar SIAP KERJA, memiliki multi disiplin ilmu, kompetensi, serta berdaya saing. Melaksanakan program Kemendikbud, sesuai Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi.

Prodi Ilmu Pemerintahan UM Buton telah merampungkan monitoring dan evaluasi dokumen penyusunan Kurikulum MBKM.

Wakil Dekan FISIP, Anwar Sadat SSos MIP, mengatakan, penerapan empat program melibatkan mitra Desa, Industri, juga Universitas. Melalui Perjanjian Kerja Sama.

Proyek di Desa

Anwar Sadat menjelaskan, penerapan Proyek di Desa diharapkan, kwalitas lulusan mahasiswa UM Buton mampu memahami proyek-proyek yang ada di Desa. Misalnya BUMDes, serta kerjasama dengan mitra Desa.

Prodi Ilmu Pemerintahan UM Buton memliki 16 mitra Desa yang akan melaksanakan MBKM di Buton, Buteng, dan Busel.

Pertukaran pelajar

Pertukaran Pelajar merupakan program MBKM diluar Kampus. Prodi Ilmu Pemerintahan UM Buton sudah menjalin kerja sama dengan Universitas yang akan melaksanakan pertukaran pelajar, diantaranya, Universitas Muhammadiyah Makassar dan Universitas Muhammadiyah Sinjay.

Penelitian dan Riset

Melaksanakan Penelitian dan Riset ini, Prodi Ilmu Pemerintahan UM Buton bekerjasama dengan PT Sinergi Visi Utama.

“Mentor kami juga dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, untuk melaksanakan penelitian atau riset,” jelas Anwar Sadat.

Kewirausahaan

Kewirausahaan sesuai visi misi Prodi Ilmu Pemerintahan UM Buton, Sosio Enterpreneurship. Relevan dengan kurikulum, mahasiswa disamping menjadi praktisi pemerintahan, juga harus berwirausaha.

Sejak masih mahasiswa sudah berwirausaha diluar Kampus, terutama dengan mitra.

Di Kota Baubau ada para pelaku wira usaha, seperti Baubau Kreatif, dan beberapa wira usaha lainnya, yang bisa menciptakan star up.

Bagi mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan diharapkan, pasca lulus mereka bukan semata-semata menjadi PNS, tetapi, jiwa wisa usaha bisa diterapkan.

“Fokus utama Kewirausahaan adalah kami sudah menyusun kurikulum dalam bentuk pembelajaran mahasiswa. Minimal mahasiswa mengenal bagaimana menjalankan usaha, hingga merekrut karyawan. Sehingga tercipta wisa usaha muda alumni Prodi Ilmu Pemerintahan, bahkan mampu mendirikan star up – star up untuk memperluas jaringan Kewirausahaan mereka,” Urai Anwar Sadat.

Anwar Sadat mengungkapkan, kompetensi MBKM adalah bagaimana profil lulusan dicantumkan dalam kurikulum. Kemudian juga ada capaian lulusan, dalam hal ini kompetensi yang dimiliki mahasiswa.

Sesuai dengan kurikulum kualifikasi nasional, ada empat: sikap, pengetahuan, keterampilan, khusus dan keterampilan umum.

Inilah kata Anwar Sadat, bagaimana pihaknya menggabungkan dengan program MBKM. Misalnya magang, mahasiswa harus memiliki hard skill dan soft skill.

“Itulah yang dicapai dalam pembelajaran lulusan. Termasuk mahasiswa juga diharapkan dapat menerapkan teknologi digital, yang sangat penting untuk sumber informasi,” kata Anwar Sadat.

Pihaknya berharap, mahasiswa jangan hanya duduk dalam ruangan kuliah, tetapi berorientasi, bahwa sangat penting untuk menguasai, memahami teknologi digital. Untuk capaian lulusan mahasiswa.

“Itulah program yang akan kami laksanakan dalam program MBKM,” sebut Anwar Sadat.

Deadline waktu penyampaian kurikulum dan persyaratan program dana hibah MBKM, Selasa 17 November 2020.

Kontrak kerja dana hibah Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UM Buton telah ditandatangani, tinggal implementasi program MBKM.

Anwar Sadat mengaku optimis, program MBKM UM Buton bisa sukses bila ada kerja sama seluruh civitas akademika UM Buton. Mulai dari Pimpinan Fakultas, Dosen-Dosen, dan mahasiswa, yang harus diberi pemahaman, bahwa mereka harus merdeka dalam hal pembelajaran.

“Jadi bukan hanya dalam kelas mereka mendapatkan pembelajaran, tapi mereka juga bisa belajar diluar Kampus, dan memiliki kompetensi sesuai yang mereka harapkan sebagai profil lulusan,” katanya.

Anwar Sadat menambahkan, mahasiswa yang ikut dalam program MBKM adalah mahasiswa yang dapat diidentifikasi dari IPK. Mereka harus lulus, misalnya 80 atau 100 SKS, sehingga mereka diarahkan, dalam profil lulusan, setelah menempuh perkuliahan dari semester 1 sampai semester 4, mereka boleh melakukan pembelajaran diluar Kampus.

Setiap kegiatan program MBKM diakui 20 SKS, selama 1 semester atau 6 bulan.

Untuk mahasiswa Magang, bila orientasi mereka praktisi pemerintahan, maka dimagangkan di kantor Pemerintahan, seperti kantor Wali Kota, selama 6 bulan (20 SKS selama 1 semester).

“Begitu juga yang menjalani program MBKN Proyek di Desa, selama 4 – 6 bulan di Desa.
Dia tidak ke kampus lagi. Itulah makanya ada syaratnya mereka harus memenuhi kuliah dari semester 1 sampai semester 4 Nanti semester 5 atau semester 6 mereka boleh memilih satu diantara empat program MBKM tersebut,” pungkas Anwar Sadat, yang merupakan Alumni Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

[RED]

Komentar

News Feed