oleh

THM “Nakal”, Ketua DPRD Baubau Angkat Bicara

H. Zahari, SE

Kasamea.com Baubau

Persoalan tempat hiburan mala m (THM) seakan tak ada ujungnya, yang dalam operasionalnya, THM Kafe menyediakan pekerja wanita untuk menemani tamu (dikenal dengan sebutan pemandu lagu/ladies), dengan penjualan minuman beralkohol. Tak jarang terselip prostitusi terselubung didalamnya. Kondisi ini mengundang perhatian banyak pihak yang menghendaki ketegasan Pemerintah Kota Baubau mengawasi secara ketat jalannya usaha THM di negeri khalifatul khamis ini. Pemerintah Kota melalui kewenangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga diminta tegas memberi sangsi pada THM ‘Nakal” pelanggar aturan, agar tidak terkesan hanya tegas pada rakyat kecil pedagang kaki lima, atau para penjual sayur.

Persoalan THM “Nakal” ini juga memantik Ketua DPRD Kota Baubau H Zahari untuk angkat bicara, menyusul pernyataan tegas Ketua Komisi III Muhammad Ahadyat Zamani beberapa waktu lalu, yang akan memanggil instansi terkait dugaan pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan usaha tempat hiburan malam di Kota Baubau.

Menguatkan pernyataan tegas Muhammad Ahadyat, H Zahari mendukung sepenuhnya langkah anggotanya, untuk serius menyikapi persoalan THM tersebut.

“Saya sebagai pimpinan sependapat dengan Ketua Komisi III, yang namanya aturan wajib ditegakkan. Harus menjadi dasar acuan para pelaku usaha, termasuk THM,” tegas H Zahari, Rabu (17/2/21).

Ketua DPD II Partai Golkar Kota Baubau ini juga mendorong Pemerintah Kota Baubau agar lebih tegas menindak pelaku usaha THM yang tidak mengindahkan aturan yang ada. Harus diberi sangsi tegas sesuai dengan aturan yang telah ada.

Mencuatnya persoalan dugaan pelanggaran Perda karena kejadian di salah satu Kafe pekan lalu, H Zahari berharap seluruh pelaku usaha, tak hanya THM, patuh pada aturan yang berlaku. Termasuk penerapan protokol Kesehatan pencegahan penyebaran covid 19.

“Perda harus ditegakkan, jangan melanggar, kalau melanggar maka ada sangsi. Penegak Perda harus turun dan memperketat pengawasan, dari apa yang terjadi di THM beberapa waktu lalu. Harus menerapkan secara tegas, bila melanggar apa sangsinya, apakah dari segi perizinannya, atau ada sangsi lainnya,” tegasnya lagi.

H Zahari memastikan DPRD Kota Baubau akan mengambil langkah-langkah secara kelembagaan, misalnya melalui rapat komisi. Khususnya persoalan THM hubungannya dengan Komisi III.

Terlebih dimasa pandemi covid 19 ini, H Zahari menekankan  pentingnya penerapan protokol kesehatan diseluruh titik yang berpotensi berlangsungnya keramaian, kerumunan. Tanpa terkecuali THM.

“Ini kaitannya juga dengan instruksi dari pemerintah pusat, yang harus kami jalankan bersama pemerintah kota. Apalagi kami ini sementara diwarning bagaimana caranya untuk mengurangi, menekan angka sebaran covid 19,” pungkasnya.

[Red)

Komentar

News Feed