Unras Bergulir, Gubernur Sultra Didesak Lakukan Ini!

Baubau

Akar rumput mulai bereaksi, gelombang aksi unjuk rasa bergulir. Teriakan suara suara lantang anak negeri mendesak Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi agar serius mengurusi, melakukan langkah konkrit untuk memekarkan Sultra, mewujudkan terbentuknya Provinsi Kepulauan Buton (Kepton). Langkah konkrit dimaksud yakni menurunkan tim observasi dari pemerintah pusat, dan meminta diturunkannya Lembaga resmi, independen, serta memiliki kapabilitas untuk melakukan kajian teknis kelayakan daerah otonom baru (DOB) Provinsi Kepulauan Buton (Kepton).

Kamis (24/2/22), masyarakat Kepton yang tergabung dalam Amanah Masyarakat Kepulauan Buton berunjukrasa di tugu kirab Baubau. Menyuarakan aspirasi, tuntutan : “Mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk secepatnya meminta kepada Pemerintah Pusat menurunkan tim kajian independen ke daerah, sesuai amanat UU No 23 Tahun 2014”. (Tertera dalam surat pemberitahuan aksi unjuk rasa).

Aksi ini menindaklanjuti surat Gubernur Sultra Nomor : 1351/5630 tentang Usul Pembentukan DOB Provinsi Kepulauan Buton, serta merujuk pada UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

“For Gubernur tepati janjimu, serius urus Kepton, turunkan tim obeservasi,” demikian redaksi aspirasi tertulis dengan tinta hitam, di selehai kain putih, milik peserta aksi. 

Salah seorang orator, La Ode Abdul Rahim mengungkapkan, aksi unras yang dilakukannya bersama elemen pemuda, masyarakat Kepton adalah murni gerakan rakyat, akar rumput tanpa tendensi elit. Sebagai refleksi dari perjuangan perjuangan sebelumnya, menghantarkan usul pembentukan Provinsi Buton Raya, sampai pada usul pembentukan Provinsi Kepton saat ini. 

Dalam orasinya, Rahim menegaskan, bahwa Gubernur Sultra telah mengirimkan usul terbaru,  sebagai tindak lanjut usul usul sebelumnya, baik usul Pembentukan Provinsi Buton Raya, kemudian usul pembentukan Provinsi Kepton, yang diusulkan di era Gubernur Sultra, Nur Alam. 

“Sesuai dengan janji kampanye beliau saat momen Pilgub. Mari kita sama-sama tegakkan satu kata pak Ali Mazi harus memenuhi janjinya sebagai Gubernur Sutra untuk memekarkan Kepton. Bukan hanya pepesan kosong. Oleh sebab itu pada kesempatan ini kita juga melihat bahwasanya disekitar kita banyak yang antipati banyak yang merasa miris menganggap kepton hanya bualan para elit politik. Tetapi hari ini kami mengetuk hati nurani saudara-saudara sekalian, agar mari bersama-sama kita bangkitkan semangat bahwa Kepton harus mekar, karena Kepton adalah harga diri masyarakat Kepton,” tegas Rahim.

Rahim juga meminta seluruh masyarakat Kepton agar membangun kesadaran bersama, secara kolektif, mengawal keseriusan Gubernur Sultra mengurus Kepton.

“Apa yang kami sampaikan adalah suara hati nurani, tidak ada unsur paksaan, tidak ada unsur kepentingan elit, pribadi, maupun kelompok tertentu. Melainkan kepentingan keberlanjutan generasi yang akan membangun negeri ini, mewujudkan kesejahteraan. Melanjutkan mimpi kita bersama, eks Kesultanan Buton berdiri sebagai daerah otonom,” lantangnya.

Bambang, M Habsin, dan beberapa orator lainnya mempertegas kembali tuntutan Amanah Masyarakat Kepulauan Buton. Agar Gubernur Sultra segera menindaklanjuti usul yang telah dibuatnya.

 

Bila demikian adanya, janji kampanye rupanya melekat dihati serta benak masyarakat Kepton. Bukankah janji adalah utang, utang adalah dosa (bila tidak dibayar/ditepati), sehingga sudah selayaknya ditunaikan. Akan lebih parah lagi bila dianggap sebagai penghianat negeri, sebab meninggalkan legasi buruk, tidak menepati janji.

Namun begitu, harus ada pula optimisme bahwa Gubernur Sultra memiliki komitmen mewujudkan terbentuknya Provinsi Kepton sebelum masa jabatannya berakhir. Dan semoga tidak terjadi, tidak melakukan langkah-langkah konkrit, menindaklanjuti usul yang telah dibuatnya. Sehingga dengan alasan moratorium, sampai berakhirnya masa jabatan sebagai Gubernur Sultra, Kepton belum juga terbentuk, bahkan segala persyaratan belum terpenuhi seluruhnya.

Seperti diketahui, 2021 lalu gerakan aksi unjuk rasa juga dilakukan berjilid-jilid oleh elemen masyarakat Kepton, Gerakan Masyarakat Kepulauan Buton Nusantara (Geram Kepton). Para tokoh pergerakan, tua-muda, aktivis ormas, mahasiswa, melebur satu mengawal Maklumat Sultan, hingga RDP dengan DPRD Sultra, sampai berkemah di halaman kantor wakil rakyat bumi anoa itu. [Red]

Komentar