oleh

Usir Wartawan, Staf DPRD Bau-Bau Dipolisikan

BAU-BAU

“Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah),”

“Pasal 4 ayat (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan informasi,” demikian tegas konsekuensi hukum sesuai Ketentuan Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Wartawan Kendari Pos, Akhirman segera melaporkan dua staf protokoler Sekretariat DPRD Kota Bau-Bau, Ala Afiudin dan Salim, kepada Polres Baubau, Selasa 25 Februari 2020, Pukul 17.00 Wita. Laporan ini menyusul tindakan pengusiran, pelarangan melakukan peliputan berita oleh dua staf yang salahsatunya diketahui masih berstatus pegawai magang tersebut.

“Sore sekira Pukul 17:00 Wita saya sudah datang ke Polres Baubau untuk mebuat laporan atas kejadian yang saya alami. Dari Polres saya diarahkan buat laporan pengaduan untuk dicarikan pasal berkaitan dengan perbuatan oknum protokoler DPRD Baubau itu,” kata Akhirman, saat dikonfirmasi Kasamea.com.

Wartawan yang akrab disapa Ahi ini menegaskan, tindakan kedua oknum tersebut melawan hukum, termaktub dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers Pasal 18 ayat (1) ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan (3).

Pasal 4 UU Pers ayat (2) terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. Dan ayat (3) untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Ahi melaporkan dua oknum tersebut, untuk memberi pemahaman kepada khalayak agar memahami kerja-kerja Wartawan. Insan Pers kata dia, dilindungi Undang-Undang dalam menjalankan tugas.

Ia berharap, kejadian yang dialaminya tidak terulang lagi, begitupun bagi Wartawan lainnya, dan seluruh pihak memahami Kemerdekaan Pers diatur dalam UU RI.

[RED]

Komentar

News Feed