TPID Baubau Sidak SPBU, Menyoroti Distribusi BBM
Baubau
Pemerintah Kota Baubau melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) turun langsung memantau penyaluran bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), Jumat (30/10/2026).
Sidak dipimpin Wali Kota Baubau Yusran Fahim, didampingi Wakil Wali Kota Wa Ode Hamsinah Bolu, Sekretaris Daerah La Ode Darus Salam, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Langkah ini merupakan tindak lanjut rapat koordinasi sebelumnya, menyusul keluhan masyarakat mengenai kelangkaan dan tingginya harga BBM, khususnya bahan bakar jenis Pertalite dan BBM bersubsidi lainnya.
Dari hasil pemantauan di lapangan, Wali Kota menilai kondisi pelayanan di SPBU mulai menunjukkan perbaikan. Antrean kendaraan dan ketersediaan BBM disebut mulai berangsur normal.
“Kalau saya lihat, sekarang sudah agak normal. SPBU juga sudah melayani sejak pukul 06.00 WITA. Mudah-mudahan kondisi ini bisa terus berlanjut, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” kata Yusran Fahim saat ditemui di sela-sela sidak.
Pemkot Soroti Distribusi hingga Pengecer BBM
Di balik mulai normalnya pelayanan SPBU, pemerintah daerah masih menaruh perhatian pada persoalan distribusi BBM di tingkat pengecer.
Wali Kota mengungkapkan, praktik penimbunan dan banyaknya pedagang eceran menjadi salah satu persoalan yang perlu ditangani. Apalagi, muncul keluhan masyarakat terkait BBM bersubsidi yang semestinya diperuntukkan bagi konsumen yang berhak, tetapi diduga turut dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang melakukan pengumpulan untuk dijual kembali.
Pemkot Baubau, kata dia, saat ini masih mengedepankan imbauan dan pendekatan persuasif. Namun, langkah penertiban akan dipertimbangkan apabila kondisi tersebut tidak berubah dalam satu hingga dua hari ke depan.
“Untuk sekarang kita masih mengimbau dulu, tidak langsung mengambil tindakan. Tetapi kalau satu sampai dua hari ke depan kondisinya masih seperti itu, kita akan lakukan langkah penertiban, terutama terhadap aktivitas pengecer,” tegasnya.
Menurut Yusran, persoalan distribusi ini perlu dilihat sebagai satu rangkaian. Hubungan antara penyalur dan pengecer menjadi bagian yang harus dievaluasi, agar penyaluran BBM tidak menyimpang dari peruntukannya.
Ia juga menegaskan, pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil langkah yang justru berdampak pada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas tersebut. Meski demikian, kepentingan masyarakat yang berhak menerima BBM bersubsidi tetap harus menjadi perhatian.
Ingatkan Keamanan Barcode BBM
Wakil Walikota Wa Ode Hamsinah Bolu menambahkan, selain persoalan distribusi, Pemkot turut mengingatkan masyarakat mengenai penggunaan barcode atau kode batang saat membeli BBM bersubsidi.
Ia menjelaskan, barcode merupakan akses pribadi yang harus dijaga kerahasiaannya. Jika diketahui atau diduplikasi pihak lain, barcode tersebut berpotensi disalahgunakan, sehingga pemilik kendaraan bisa mengalami kendala ketika hendak mengisi BBM.
Karena itu, masyarakat diminta lebih berhati-hati dan tidak memberikan kode tersebut kepada orang lain.
“Barcode itu sifatnya rahasia, seperti PIN. Jangan sampai diketahui atau diduplikasi pihak lain, karena bisa digunakan oleh orang lain,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan petugas SPBU agar melakukan pencocokan data barcode dengan nomor polisi kendaraan, ketika proses pengisian berlangsung. Langkah ini penting, untuk mencegah penyalahgunaan kuota BBM bersubsidi.
Hamsinah mengakui, dalam praktiknya, masih ada keluhan masyarakat yang mendapati kuota BBM mereka telah digunakan ketika hendak melakukan pengisian. Karena itu, pengawasan terhadap penggunaan barcode perlu menjadi perhatian bersama.
Pengawasan Distribusi Akan Terus Dilakukan
Melalui sidak tersebut, Pemkot ingin memastikan ketersediaan dan pelayanan BBM di SPBU berjalan sebagaimana mestinya, sekaligus mencegah praktik yang berpotensi mengganggu distribusi.
Pemkot juga berharap masyarakat ikut berperan dengan membeli BBM sesuai kebutuhan dan peruntukannya, serta tidak memberikan akses barcode kepada pihak lain.
Pemantauan terhadap SPBU dan jalur distribusi BBM akan menjadi bagian dari upaya TPID menjaga stabilitas pasokan, dan harga kebutuhan energi di Kota Baubau.
Pemkot berharap kondisi pelayanan yang mulai membaik dapat dipertahankan, sehingga masyarakat tidak lagi menghadapi kesulitan memperoleh BBM dengan harga sesuai ketentuan.
Komentar