oleh

Bawaslu Bau-Bau Gelar Rapat Koordinasi

BAU-BAU

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bau-Bau menggelar rapat koordinasi di aula kantor Bawaslu, Kamis (26/9). Rapat koordinasi (Rakor) bersama mitra kerja Bawaslu ini dihadiri Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bau-Bau, Kejaksaan Negeri Bau-Bau, Polres Bau-Bau, unsur Pemerintah Kota Bau-Bau, juga Partai politik peserta Pemilu serentak 2019.

Rakor membahas evaluasi teknis penyelenggaraan Pemilu yang telah berlangsung dengan aman dan lancar. Fakta hukum dan permasalahan Pemilu serentak 2019 pengaruh bagi demokrasi, serta peran Pemerintah Daerah dalam menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu serentak 2019.

Dalam rapat yang berlangsung dari pagi hingga siang hari ini juga diisi dengan diskusi tanya jawab Bawaslu bersama para mitra kerja yang hadir.

Ketua Bawaslu Kota Bau-Bau Wa Ode Frida Oktaviani SH mengatakan, Pemilu serentak yang telah terselenggara tahun ini berlangsung sesuai Peraturan Perundang-Undangan. Terdapat hal-hal yang perlu digarisbawahi, guna kesempurnaan penyelenggaraan Pemilu berikutnya, dalam bingkai demokrasi.

Dalam kesempatan ini Frida Oktaviani juga mengungkapkan, selama proses Pemilu 2019, Bawaslu Kota Bau-Bau menangani 16 kasus pelanggaran Pemilu, diantaranya 11 kasus merupakan temuan Bawaslu, dan 5 kasus bersumber dari laporan masyarakat.

“Kita lumayan aktif, karena sebagian besar dari temuan (temuan Bawaslu, red),” katanya.

Frida Oktaviani menyebutkan, 7 pelanggaran administrasi telah diproses dalam sidang terbuka. Dan kata dia, dalam Pemilu serentak 2019 terdapat 6 perkara tindak pidana Pemilu, 1 perkara diantaranya putus sampai di Pengadilan.

“Pelanggaran hukum lainnya ada 2 kasus, dan kode etik penyelenggara Pemilu ada 1 kasus,” ucapnya.

Menindak pelanggaran Pemilu, Bawaslu Kota Bau-Bau bekerja bersama Jaksa Sentra Gakumdu, dan Penyidik Sentra Gakumdu.

Usai Rakor, ditempat yang sama Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kota Bau-Bau M Yusran Elfargani SE menambahkan, salah satu masalah besar yang tak kunjung ditemukan solusinya dalam penyelenggaraan Pemilu serentak 2019, adalah politik transaksional atau politik uang. Bagi Bawaslu selaku salah satu penyelenggara Pemilu, politik uang adalah musuh demokrasi yang tidak hanya ditolak, tetapi juga harus dilawan.

Untuk memberantas praktek politik kotor ini, menurut Yusran Elfargani, harus menjadi agenda bersama semua pihak, termasuk Partai politik. Melalui perbaikan regulasi Pemilu, peningkatan kwalitas kader Calon Legislator (Caleg) Partai politik.

“Termasuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan Pemilu, diharapkan mampu meminimalisir praktek politik kotor ini,” tuturnya.

[MG10 – editor LaMIM]

Komentar

News Feed