oleh

UU 13/2001 “Aset Wajib Diserahkan”

Serah terima aset dari Pemerintah Kabupaten Buton kepada Pemerintah Kota Bau-Bau (Buton-Baubau) yang difasilitasi, dimediasi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) dalam implementasi tupoksi Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan (Kosrupgah) di wilayah VIII Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), terkhusus Buton-Baubau, berbuntut polemik.

Polemik terjadi karena adanya penolakan penyerahan aset Buton ke Bau-Bau, yang merupakan reaksi perbedaan pandangan/pendapat.

Perbedaan pandangan/pendapat adalah kekayaan potensi pemikiran, kebebasan berekspresi, yang tentu saja penyalurannya elegan, sesuai Peraturan Perundang-Undangan, dialam demokrasi sehat Berbangsa dan Bernegara, dalam bingkai Persatuan dan Kesatuan NKRI.

Hadirnya KPK RI dalam persoalan aset Buton-Baubau memang cukup mengejutkan khalayak, salahsatu penyebabnya, pelaksanaan Tupoksi Kosrsugpah KPK RI ini dapat dikatakan kalah populer dengan Tupoksi penindakan KPK RI. Istilah OTT (Operasi Tangkap Tangan), rompi kuning, Jumat keramat, istilah Cicak VS Buaya, serta istilah populer lainnya, yang menjadi “bunga-bunga” kebesaran nama KPK RI, yang mengiringi keberhasilan Lembaga Anti Rasuah ini menangkap para koruptor, sekaligus menyelamatkan Milyaran rupiah uang negara.

Terjadi pula penolakan, karena KPK RI dianggap tidak memiliki kewenangan, tanpa payung hukum mengintervensi serah terima aset, termasuk, persoalan aset Buton-Baubau yang dianggap telah selesai.

Faktanya, KPK RI menemukan masih ada ratusan aset, yang ditaksir bernilai ratusan Milyaran rupiah belum diserahkan Pemkab Buton kepada Pemkot Bau-Bau, padahal terbentuknya Kota Bau-Bau sudah berjalan sekitar 19 tahun. Terbentuknya Kota Bau-Bau sebagai daerah otonom, lepas dari induknya Kabupaten Buton berpayung hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (UU 13/2001).

Sebelumnya Bau-Bau berstatus Kota Administratif (KOTIF) dalam wilayah Kabupaten Buton.

Pasal 5 UU 13/2001 “Dengan terbentuknya Kota Bau-Bau, Kota Administratif Bau-Bau dalam wilayah Kabupaten Buton dihapus”. Menyangkut serah terima aset dari Pemkab Buton kepada Pemkot Bau-Bau telah diatur dalam UU 13/2001.

Pasal 14 UU 13/2001 ayat (1) “Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Kota Bau-Bau, Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang terkait, Gubernur Sulawesi Tenggara, dan Bupati Buton sesuai dengan kewenangannya menginventarisasi dan menyerahkan kepada Pemerintah Kota Bau-Bau hal-hal yang meliputi:

pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh Pemerintah Kota Bau-Bau;

barang milik/kekayaan negara/daerah yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak lainnya yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Buton yang berada di Kota Bau-Bau sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Buton yang kedudukan dan kegiatannya berada di Kota Bau-Bau;

utang-piutang Kabupaten Buton yang kegunaannya untuk Kota Bau-Bau; dan
dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kota Bau-Bau.

Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya diselesaikan dalam waktu satu tahun, terhitung sejak pelantikan Penjabat Walikota Bau-Bau.

Tata cara inventarisasi dan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Selanjutnya ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang dan Hutang Piutang Pada Daerah yang Baru Dibentuk (Kepmendagri 42/2001).

Pasal 1 Kepmendagri 42/2001 “yang dimaksud dengan:

Propinsi/Kabupaten/Kota induk adalah Propinsi/Kabupaten/Kota yang sebagian wilayahnya dikurangi sebagai akibat adanya pemekaran daerah”.

Hemat Penulis, yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Kepmendagri 42/2001 ini adalah terusan dari apa yang termaktub dalam Pasal 2 UU 13/2001 “Dengan undang-undang ini dibentuk Kota Bau-Bau di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pasal 5 UU 13/2001 “Dengan terbentuknya Kota Bau-Bau, Kota Administratif Bau-Bau dalam wilayah Kabupaten Buton dihapus”. Pasal 1 ayat (2) Kepmendagri 42/2001 “Barang adalah sebagian dari kekayaan Daerah berupa tanah, bangunan, barang bergerak dan barang yang tidak bergerak lainnya seperti jalan, jembatan, pengairan,
monumen, dokumentasi dan perpustakaan yang kegunaannya berlokasi di wilayah Daerah yang baru dibentuk sepanjang tidak termasuk barang Daerah yang telah
dipisahkan pada Badan Usaha Milik Daerah”. Pasal 1 ayat (3) Kepmendagri 42/2001 “Hutang adalah hutang Propinsi/Kabupaten/Kota induk yang penggunaan atau pemanfaatannya untuk dan berada pada Daerah yang baru dibentuk”. Pasal 1 ayat (4) Kepmendagri 42/2001 “Piutang adalah piutang hasil pajak, retribusi, perusahaan Daerah, sumbangan Pemerintah dan lain-lain pendapatan yang sah Pemerintah Propinsi/ Kabupaten/Kota induk yang penggunaan atau pemanfaatannya untuk dan berada pada Daerah yang baru dibentuk”. Pasal 2 ayat (1) Kepmendagri 42/2001 “Barang milik Daerah atau yang dikuasai dan atau yang dimanfaatkan oleh Pemerintah
Propinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota induk yang lokasinya berada dalam wilayah Daerah yang baru dibentuk, wajib diserahkan dan menjadi milik Daerah yang baru dibentuk“. Pasal 2 ayat (2) Kepmendagri 42/2001 “Hutang Piutang Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten/ Kota induk yang
berkaitan dengan urusan yang telah menjadi wewenang Daerah dan penggunaan atau pemanfaatannya berada dalam wilayah Daerah yang baru dibentuk, wajib diserahkan dan menjadi hak, kewajiban serta tanggung jawab Derah yang baru dibentuk”.

Pasal 3 ayat (1) Kepmendagri 42/2001 “Barang Daerah atau Hutang Piutang yang akan dialihkan kepada Daerah yang baru
dibentuk, terlebih dahulu dilaksanakan inventarisasi bersama, baik administrasi maupun fisik”.

Pasal 3 ayat (2) Kepmendagri 42/2001 “Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. Tanah, bangunan dan barang tidak bergerak lainnya;
b. Alat angkutan bermotor dan alat besar;
c. Barang bergerak lainnya termasuk perlengkapan kantor, arsip, dokumentasi dan perpustakaan.

Pasal 3 ayat (3) Kepmendagri 42/2001 “Hutang Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi hutang piutang jangka pendek dan jangka panjang”.

Pasal 4 ayat (1) Kepmendagri 42/2001 “Barang Daerah atau hutang piutang yang termasuk dalam Daftar barang Inventaris,
Daftar hutang dan Daftar piutang Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota induk, sebelum ditetapkan penghapusannya harus dimintakan persetujuan DPRD.

Pasal 4 ayat (2) Kepmendagri 42/2001 “Daftar barang inventaris dan hutang piutang yang telah mendapat persetujuan dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan penghapusannya dengan Keputusan Kepala Daerah.

Cukup jelas bunyi Pasal 4 Kepmendagri 42/2001 tersebut mengatur:

Bahwa, barang Daerah atau hutang piutang yang termasuk dalam Daftar barang Inventaris, Daftar hutang dan Daftar piutang Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota induk, sebelum ditetapkan penghapusannya, harus dimintakan persetujuan DPRD. Dan selanjutnya, Daftar barang inventaris dan hutang piutang yang telah mendapat persetujuan dari DPRD, ditetapkan penghapusannya dengan Keputusan Kepala Daerah.

DPRD dalam hal ini, bukan dalam kapasitas/kewenangan setuju atau tidak setuju atas penyerahan dimaksud. Melainkan, DPRD dimintai persetujuan atas daftar barang inventaris, daftar hutang, dan daftar piutang, sebelum ditetapkan penghapusan dengan Keputusan Kepala Daerah. Bukankah penyerahan Wajib dilakukan, tegas Pasal 2 ayat (1) Kepmendagri 42/2001 “Barang milik Daerah atau yang dikuasai dan atau yang dimanfaatkan oleh Pemerintah
Propinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota induk yang lokasinya berada dalam wilayah Daerah yang baru dibentuk, wajib diserahkan dan menjadi milik Daerah yang baru dibentuk“.

(BAU-BAU, 27/9/19)

[LM. Irfan Mihzan]

Komentar

News Feed