oleh

Dorong Pencopotan Camat Kokalukuna dan Lurah Sukanaeyo Karena Cederai POLIMA, Pemuda: Pegawai Negeri Memeras Adalah Korupsi

-Baubau, Berita-1.539 views

kasamea.com BAU-BAU

Sekelompok pemuda di Kecamatan Kokalukuna mendorong pencopotan Camat Kokalukuna dan Lurah Sukanaeyo dari jabatannya bila dalam pembuktiannya, terbukti telah terjadi pemotongan uang bantuan langsung tunai (BLT) di wilayah kerja yang dipimpin keduanya. Ini sebagai bentuk pernyataan sikap atas dugaan pemotongan dana BLT 10 warga Kelurahan Sukanaeyo Kecamatan Kokalukuna, yang menuai polemik, dan selama beberapa hari ini cukup menyita perhatian publik.

Menyampaikan aspirasi, kelompok pemuda Kokalukuna ini menemui Ketua Fraksi Amanat Nasional Kebangkitan Bangsa Berkarya, DPRD Kota Baubau, Drs H Masri MPd, Selasa (2/6/20).

Bila terbukti pemotongan dana BLT tersebut, merupakan tindak pidana korupsi (pemerasan), sesuai yang diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang (UU) nomor 31 tahun 1999 jo. UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi. Bahwa dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200juta dan paling banyak Rp 1Milyar pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau sengaja menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya.

Unsur-unsur dalam pasal ini, yakni: 1. pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara, 2. dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, 3. secara melawan hukum, 4. memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dan pemotongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya, 5. menyelenggarakan kekuasaan.

Menghimpun berbagai sumber, diduga telah terjadi pemerasan dalam penyaluran BLT, berkedok sumbangan sukarela Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sebanyak 10 Kepala Keluarga (KK) diduga dipotong uang BLT yang diterimanya, sebesar Rp 300.000 (50%) dari nominal BLT yang seharusnya mereka terima Rp 600.000.

Kelompok pemuda Kokalukuna ini prihatin, bila terbukti dugaan terjadinya pemotongan BLT yang diterima KPM (dugaan pemerasan tersebut), yang diduga dilakukan oknum pegawai negeri di wilayah administrasi Kecamatan Kokalukuna. Kelompok pemuda Kokalukuna ini menilai, sebagai pimpinan, Camat dan Lurah setempat ikut bertanggungjawab, karena permasalahan ini telah mencederai, mendegradasi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan TAMPIL MANIS, Wali Kota Baubau Dr H AS Tamrin MH dan Wakilnya La Ode Ahmad Monianse SPd, yang sejak awal memimpin, terus mengumandangkan, menggaungkan, menyosialisasikan POLIMA.

Terus berupaya mengimplementesikan POLIMA dalam menjalankan pemerintahan, AS Tamrin juga tak lelah terus mengajak masyarakat hidup dalam bingkai nilai nilai kearifan lokal POLIMA.

Bila terbukti pemerasan tersebut, merupakan ironi, sebab sepatutnya pemerintah itu melayani, mengakomodir hak masyarakat, warga, dan mengayomi.

Atas kejadian memprihatinkan ditengah pandemi covid-19, kelompok pemuda Kokalukuna ini menilai, Camat dan Lurah setempat diduga tak bersungguh-sungguh mengindahkan POLIMA, dan tidak bersungguh-sungguh menerapkan asas umum pemerintahan yang baik: asas kepastian hukum, asas kepastian umum, asas keterbukaan, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan / tidak diskriminatif, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas pelayan yang baik, asas tertib penyelenggaraan negara, asas akuntabilitas, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas keadilan.

“Bila terbukti terjadi pemotongan (pemerasan, red) dalam penyaluran BLT tersebut, kami mendorong agar mereka (Camat Kokalukuna dan Lurah Sukanaeyo, red) dicopot dari jabatannya. Dan meminta aparat Kepolisian untuk mengusut tuntas, serta menghukum para pihak yang terlibat didalamnya, sesuai aturan perundang undangan yang berlaku di NKRI,” kata pemuda Kokalukuna, Andi Rifai, mewakili rekan pemuda lainnya.

Kelompok pemuda Kokalukuna ini juga meminta pemerintah bersama DPRD melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penyaluran BLT dan bantuan masyarakat rentan terdampak covid-19, mulai dari proses pendataan, kwalitas serta kwantitas bantuan, sampai tersalurnya bantuan tersebut diterima utuh oleh warga yang berhak.Disamping itu pula, sebab banyaknya keluhan permasalahan atas penyaluran bantuan tersebut.

“Elegan bila DPRD turun langsung memastikan kondisi di lapangan, dan bila terbukti, dengan kewenangannya merekomendasikan sanksi tegas terhadap para oknum pelaku, sesuai peraturan perundang undangan yang mengikat jabatan pegawai negeri. Berupa penundaan kenaikan pangkat, hingga pemberhentian.

H Masri menerima kehadiran keterwakilan pemuda Kokalukuna dengan penuh keakraban, dalam suasana kekeluargaan. Bijak merespon aspirasi masyarakat, kelompok pemuda, H Masri memastikan, pihaknya akan segera mempersiapkan pembahasan permasalahan dalam rapat intern fraksi, sembari mencari informasi lebih terkait masalah tersebut.

“Agenda besok (hari ini, red) yang sudah terjadwal adalah rapat gabungan komisi dengan pemerintah daerah. Nanti saya konsultasikan dulu dengan teman teman di fraksi setelah rapat gabungan besok, dan akan saya infokan kalau sudah ada agendanya,” kata H Masri, memastikan segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

[RED]

Komentar

News Feed