oleh

DRPD Wakatobi Dorong Pemkab Tingkatkan Tata Kelola Keuangan

WAKATOBI

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wakatobi mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wakatobi meningkatkan penatakelolaan keuangan Daerah, khususnya Kepala-Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai perpanjangan tangan Kepala Daerah. Tata kelola keuangan daerah ini menjadi perhatian DPRD, menyusul Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan (LHP) badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemkab Wakatobi Tahun 2018.

Dalam LHP BPK RI tahun 2018 terdapat beberapa rekomendasi yang menjadi catatan untuk ditindak lanjuti Pemkab Wakatobi, terkait tata kelola keuangan dimaksud.

“Diharapkan rekomendasi BPK 2018 tidak terulang lagi. Untuk Pemkab Wakatobi, terkhusus para OPD agar melakukan perencanaan itu agar lebih matang,” kata anggota DPRD Wakatobi La Moane Sabara, usai Rapat Paripurna DPRD Wakatobi tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran (T.A) 2018, Senin (15/7).

Kendati menyorot tata kelola keuangan, namun La Moane Sabara mengapresiasi Pemkab Wakatobi yang dengan segera, telah menindak lanjuti rekomendasi BPK RI tersebut.

“Terutama dalam hal pengawasannya, juga oleh OPD-OPD terkait pelaksanaan-pelaksaan kegiatan ditahun berjalan agar bisa lebih diawasi,” tambahnya.

Ditempat yang sama, Bupati Wakatobi H Arhawi SE melalui Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Wakatobi H Kamalu mengimbau Kepala-Kepala OPD selaku pengguna anggaran, untuk selau mematuhi aturan dalam mengelola keuangan daerah.

“Sehingga tidak terjadi pelanggaran ditahun yang akan datang,” kata Kamalu.

[MG – editor LAMIM]

Komentar

News Feed