oleh

Dugaan Penyalahgunaan Dana, Camat Batupoaro: Itu Fitnah

kasamea.com BAU-BAU

Camat Batupoaro, Samsuddin, memastikan tak ada penyalahgunaan dana APBD yang dialokasikan untuk dana operasional / program pembangunan Kelurahan, di Kecamatan yang dipimpinnya. Ia memastikan, telah bekerja sesuai mekanisme, peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk sesuai dokumen pelaksanaan anggaran (DPA).

Samsuddin membantah keras pihak yang mengatakan dirinya diduga menyalahgunakan anggaran dana operasional / program pembangunan enam Kelurahan di Batupoaro. Menurutnya, satu apapun yang ditudingkan kepada dirinya, tidak benar. Dan Ia pun menantang agar pihak yang menuding tersebut bersama-sama membuka dan mengecek DPA, agar memperoleh informasi yang lebih valid.

“Itu fitna, relevan ini kalau kita liat DPA, tidak bisa macam-macam, karena kalau keluar rel, tangan dua jadi satu (diborgol, red). Kalau penjara tipikor dipecat pegawai, rugi pak. Masa anggaran itu saja kita mau pertaruhkan jabatan,”.

“Itu fiktif, tidak ada dana itu, ana apa ? itemnya apa ?, rekeningnya apa ?,” tegas Samsuddin.

Ia juga memastikan, pihaknya tak menggunakan anggaran untuk pembangunan toilet, yang dananya bersumber dari dana operasional / dana pembangunan Kelurahan.

Samsuddin mengakui, bahwa dalam DPA Kecamatan, memang ada dana operasional yang disalurkan dari Pemerintah Kecamatan ke Pemerintah Kelurahan. Akan tetapi anggaran dimaksud tidak sampai Rp 10juta.

“Kalau dana operasionalnya ada tapi tidak sampai 10juta setahun. Saya juga tidak terinci, karena itu kan hanya mau bayar listrik, ATK, membayar air, itu saja operasionalnya mereka (Pemerintah Kelurahan, red), tambah dengan BBMnya,” urainya, dikonfirmasi di kantornya, Jumat (17/7/20).

Menutup wawancara, Samsuddin pun menitip pesan agar sebagai umat beragama seharusnya tidak menebar fitnah. Menyampaikan informasi tidak benar kata dia, adalah fitnah.

“Fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan. Jangan provokasi orang yang tidak benar, orang yang benar dibikin tidak benar, bagaimana jadinya, dunia ini jadi kacau,” tutupnya.

LP2TRI Sultra Duga Terjadi Penyalahgunaan Dana di Kecamatan Batupoaro

Lembaga Pemantau Penyelenggara Trias Politika Provinsi Sulawesi Tenggara (LP2TRI Sultra) mengendus adanya dugaan penyalahgunaan anggaran dana operasional Kelurahan di Kecamatan Batupoaro Kota Baubau. Anggaran yang bersumber dari APBD Kota Baubau 2018 dan 2019 ini diduga tidak tersalur sebagaimana mestinya, dari Pemerintah Kecamatan ke Pemerintah Kelurahan.

Dugaan ini diungkapkan Ketua LP2TRI Sultra, Saharuddin.

Saharuddin menguraikan, anggaran dimaksud senilai Rp 10juta / tahun untuk masing-masing Kelurahan, yang seharusnya tersalur untuk enam Kelurahan, namun, diduga Camat Batupoaro tidak menyalurkan anggaran tersebut sebagaimana mestinya.

Penelusuran LP2TRI Sultra, lanjut pria yang juga akrab disapa Djalil ini, dari kas daerah, melalui Bappeda Kota Baubau, anggaran tersebut ditransfer ke rekening Pemerintah Kecamatan. Selanjutnya, seharusnya, oleh Pemerintah Kecamatan (penanggungjawab Camat), anggaran tersebut diperuntukkan kepada Pemerintah Kelurahan (penanggungjawab Lurah).

Saharuddin meminta agar Inspektorat, terlebih aparat penegak hukum, dapat merespon dan menindaklanjuti permasalahan ini secara hukum, sesuai mekanisme, peraturan perundang-undangan. Agar tidak sekedar menjadi isu kontra produktif yang dapat mengganggu jalannya program Pemerintah Kota Baubau, yang selama ini telah berjalan baik.

“Jadi kami sudah konfirmasi ke Bappeda, dan Bappeda sudah menanyakan kepada para Lurah (di Kecamatan Batupoaro), yang membenarkan bahwa anggaran tersebut tidak pernah diterima para Lurah di Kecamatan Batupoaro sejak tahun 2018 – 2019. Sementara Lurah di Kecamatan lainnya sudah menerima /mendapatkan anggaran tersebut,” jelasnya kepada kasamea.com beberapa waktu lalu.

Dana yang dimaksudnya, menurut Saharuddin, dapat digunakan untuk program pembangunan, pengembangan Kelurahan di Kecamatan Batupoaro.

Saharuddin juga membeberkan, pihaknya mendapatkan informasi, bahwa diduga Camat Batupoaro telah menggunakan anggaran tersebut untuk membangun toilet di wilayah Kecamatan Batupoaro. Pembangunan toilet ini, diduga tanpa koordinasi, diduga tidak berdasarkan usulan program Pemerintah Kelurahan di Kecamatan Batupoaro.

[RED]

Komentar

News Feed