FGD KPPN Baubau “Progres Fiskal APBN dan Indikator Pertumbuhan Ekonomi Regional Wilayah Kepulauan Buton”

Baubau

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bau-bau menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Progress Fiskal APBN dan Indikator Pertumbuhan Ekonomi Regional Wilayah Kepulauan Buton, di Tamimu Ballroom, Villa Nirwana Buton, Kota Baubau, 14 Februari 2023.

FGD dihadiri langsung oleh Wali Kota Baubau, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulawesi Tenggara, para Kepala Satuan Kerja Vertikal Kementerian/Lembaga, Kepala BKAD Kabupaten/Kota, Pimpinan Perbankan dan Lembaga Keuangan Non Bank, Akademisi, serta insan media di Wilayah Kepulauan Buton.

FGD dimaksudkan sebagai forum koordinasi pelaksanaan anggaran ditingkat manajerial, serta koordinasi penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2023.

FGD dibuka dengan penyampaian laporan dari Kepala KPPN Bau-bau, Hariyanto, yang menyampaikan bahwa dalam upaya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2023, KPPN Bau-Bau sudah melaksanakan beberapa kegiatan pembinaan kepada satuan kerja instansi vertikal, seperti: Kegiatan evaluasi pelaksanaan anggaran dan sosialisasi langkah-langkah strategis pelaksanaan angaran, dengan mengundang semua staf pengelola keuangan (level teknis) 103 satuan kerja, 10 sampai 19 Januari 2023.

Serta kegiatan pendampingan reviu target penyerapan anggaran dan pemutakhiran Halaman III DIPA periode Triwulan I Tahun 2023, yang dilaksanakan secara daring melalui media zoom meeting, 6 sampai 10 Februari 2023.

Selanjutnya dalam penyampaian pidato sambutan, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sultra Syarwan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, sehingga dapat melalui tahun anggaran 2022 dengan sangat baik.

Seperti diketahui bersama, kata Syarwan, setiap tahunnya pemerintah mengambil kebijakan APBN defisit, dimana belanja negara dialokasikan lebih besar daripada pendapatan negara yang ditargetkan, dan untuk membiayai kekurangan tersebut, pemerintah menggunakan berbagai sumber pembiayaan. Untuk itu, kita harus berupaya mengoptimalkan penggunaan APBN, dan kita kelola kasnya dengan baik, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Dengan pengelolaan keuangan yang baik, saya berharap ditahun ini kita kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP). Karena dengan predikat tersebut, akan mudah bagi pemerintah untuk mendapatkan investasi. Selain itu kita juga perlu mempublikasikan capaian output yang telah kita raih, agar dapat diketahui dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat” ucap Syarwan, menjelaskan.

Wali Kota Bau-bau yang hadir sebagai keynote speech menyampaikan, bahwa keberhasilan APBN dan APBD dalam masa pemulihan ekonomi, sebagaimana terlihat pada data statistik di Kota Baubau. Angka pengangguran terbuka pada bulan Agustus 2022 turun menjadi 5,39 persen dari sebelumnya 6,87 persen di tahun 2021, begitupun angka kemiskinan yang turun dari 13,43 ribu jiwa atau 7,78 persen di tahun 2021, menjadi 12,69 ribu jiwa atau 7,31 persen ditahun 2022.

Kata Wali Kota Bau-bau, realisasi APBD Bau-bau Tahun 2022 dapat berjalan optimal dengan realisasi mencapai 85,97 persen atau 958,9 milyar, yang antara lain untuk belanja operasi dan belanja modal infrastruktur. Hal ini sejalan dengan UU HKPD, dimana kebijakan transfer diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayan publik dan pemerintahan daerah.

Dengan meningkatkan sinergi kebijakan fiskal dan moneter, serta harmonisasi pemerintah pusat dan daerah, untuk mempertahankan pertumbuhan ekonmi yang kondusif pada Tahun 2023, maka tetap diperlukan koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter.

Beberapa hal yang perlu dioptimalkan, lanjut Wali Kota Bau-bau, antara lain: (1) Mengakselerasi APBN dan APBD; (2) Pengembangan umkm dari hulu ke hilir; (3) Mendorong sektor pariwisata; (4) Melakukan akselerasi pembangunan infrastruktrur; (5) Mendorong investasi; dan (6) akselerasi kerjasama antar daerah.

“Sinergi dan inovasi adalah kunci untuk mampu bertahan dari dampak pandemi Covid -19 dan gejolak global, serta tetap optimis bahwa stabilitas perekonomian akan tetap terjaga dan proses pemulihan perekonomian terus meningkat melalui sinergi yang baik antara pemerintah, perbankan, dunia usaha, akademisi, media, dan berbagai pihak,” spirit Wali Kota Bau-bau.

Dalam FGD ini juga dilakukan penyerahan piagam penghargaan. Turut hadir dalam kegiatan, Pj Bupati Buton Basiran, yang menerima penghargaan terbaik kedua dalam kategori pengelolaan dana desa Semester II TA 2022 Tingkat Provinsi Sultra), dan Pj Bupati Buton Selatan, La Ode Budiman, menerima penghargaan terbaik pertama dalam kategori pengelolaan DAK Fisik Semester II TA 2022.

Piagam penghargaan juga diberikan kepada Satker dengan kinerja terbaik T.A 2022, yang terbagi dalam 3 kategori. Untuk kategori Pagu Besar, peringkat I sampai III berturut-turut adalah: Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton, Lembaga Pemasyarakatan Bau-Bau, Dan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Wanci.

Kategori Pagu Sedang, peringkat I sampai III berturut-turut adalah: BPS Kabupaten Buton Utara, Kejaksaan Negeri Wakatobi, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton Tengah.

Sedangkan kategori Pagu Kecil, peringkat I sampai III berturut-turut adalah: Kantor Kementerian Agama KBau-Bau, Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Buton Selatan, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton Selatan.

Selain kepada pemerintah daerah dan kantor vertikal K/L, piagam penghargaan juga diberikan kepada Toko Tidas dan Warung Steakque, pada kategori pioneer vendor Digipay, sebagai apresiasi kepada pihak penyedia barang/jasa, yang telah turut menyukseskan implementasi digitalisasi pembayaran.

Memasuki inti kegiatan, disampaikan paparan materi dari keempat narasumber yang hadir, antara lain: Kepala KPPN Bau-bau Hariyanto; Kepala KPP Pratama Bau-bau Tangguh Dewantara; Kepala BPS Kota Baubau, Towedy Marthinus Layico; dan Kepala BPS Kabupaten Buton Zablin; serta dipandu oleh Kepala Seksi Bank KPPN Baubau, Wardoyo selaku moderator.

Dalam penyampaian materinya, Kepala KPPN Bau-bau Hariyanto memaparkan pagu dan realisasi APBN TA 2021-2022. Ditahun 2022, Pagu Belanja Negara yang dibayarkan melalui KPPN Bau-bau mencapai Rp1.654,97 milyar, dengan realisasi Rp1.606,63 milyar (97,08%), terdiri dari pagu Belanja Pemerintah Pusat Rp769,26 milyar dan pagu Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Rp885,71 milyar.

Terlihat adanya tren realiasi belanja pada kantor vertikal K/L yang baru mulai meningkat realisasinya mendekati akhir tahun anggaran. Hal tersebut tentunya perlu diperbaiki dengan akselerasi realisasi belanja sejak awal tahun anggaran. Karena belanja negara merupakan stimulus fiskal yang memiliki multiplier effect guna menggerakkan perekonomian di suatu daerah, sehingga semakin cepat dan berkualitas realisasinya, maka akan semakin berdampak positif bagi masyarakat.

Untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran satuan kerja K/L, digunakan suatu tools bernama indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA), yang mengukur aspek kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Berdasarkan monitoring nilai IKPA 2021-2022, dari total 106 satuan kerja, terlihat peningkatan jumlah satuan kerja yang termasuk dalam kategori sangat baik, dengan nilai IKPA diatas 95, dari sebelumnya 50 satker menjadi 70 satker. Hal tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam tata kelola pelaksanaan anggaran di satuan kerja.

Direktorat Perbendaharaan dalam beberapa tahun terakhir terus melakukan inovasi, agar pengelolaan keuangan menjadi lebih efektif dan efisien, antara lain melalui implementasi Cash Management System (CMS), Kartu Kredit Pemerintah (KKP), dan Digipay. Dengan adanya digitalisasi pembayaran tersebut, diharapkan penggunaan uang tunai dapat digantikan dengan mekanisme pembayaran yang lebih efisien dan modern.

Kepala KPPN Bau-bau Hariyanto mengatakan, hingga saat ini baru 36 satker yang telah aktif menggunakan CMS dalam pengelolaan rekening bendaharanya, sedangkan untuk KKP 11 satker dan Digipay 6 satker yang telah aktif. Untuk itu diharapkan agar satker dapat lebih aktif mendukung implementasi digitalisasi pembayaran.

Pihak perbankan juga diharapkan dapat membantu implementasi CMS, KKP, dan Digipay di satker, dengan melakukan koordinasi yang intensif dengan satuan kerja, dalam mencari solusi bersama apabila ditemukan kendala-kendala dalam implementasinya.

Terakhir dalam paparannya, Kepala KPPN Bau-bau juga menyampaikan evaluasi dalam hal Pertanggungjawaban APBN, mendorong satuan kerja agar lebih tertib dalam penyampaian LPJ, dan juga LK UAKPA kepada KPPN.

Kepala KPP Pratama Baubau Tangguh Dewantara, selaku narasumber kedua menambahkan, realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Baubau pada tahun 2022 mencapai Rp 649,9 milyar atau tumbuh 46,52 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 443,6 milyar.

Sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib, dan sektor pertambangan dan penggalian memiliki kontribusi terbesar, masing-masing sebesar 50,09 persen dan 25,09 persen.

Selain memaparkan terkait realisasi penerimaan, Kepala KPP Pratama Bau-bau juga menjelaskan mengenai implementasi pemadanan data NIK dan NPWP.

“Pemadanan ini untuk mendukung kebijakan satu data Indonesia, dengan mengatur pencantuman nomor identitas tunggal yang terstandarisasi dan terintegrasi dalam pelayanan administrasi perpajakan” tambahnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan mengenai perkembangan indikator makro mikro ekonomi dan perkembangan sosial ekonomi masyarakat di wilayah Kepulauan Buton.

Dalam paparannya, Kepala BPS Kota Baubau Towedy Marthinus Layico menyampaikan bahwa laju pertumbuhan ekonomi dienam kabupaten/kota di Kepulauan Buton hingga tahun 2019, berkisar antara 4,8 hingga mendekati 7 persen. Akan tetapi sempat mengalami pertumbuhan minus di Tahun 2020, imbas dari pandemi covid-19.

Pemulihan ekonomi terjadi ditahun 2021, seluruh kabupaten/kota di wilayah Kepulauan Buton kembali mengalami pertumbuhan positif, bahkan Kota Baubau, Kabupaten Buton Utara dan Wakatobi, mengalami pertumbuhan hingga diatas 4 persen.

Kepala BPS Kabupaten Buton Zablin menambahkan, apabila dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dari enam kabupaten/kota di wilayah Kepulauan Buton, hanya Kota Bau-bau yang memiliki nilai IPM berada diatas rata-rata IPM Provinsi Sultra, yakni sebesar 76,67 (rata-rata: 72,23), sementara lima Kabupaten lainnya masih berada dibawahnya.

”Reformasi birokrasi sebaiknya diarahkan bagaimana birokrat/ASN melakukan belanja secara efektif dan efisien dalam mencapai target-target prioritas pemerintah sesuai dengan kewenangan lingkup kita masing-masing,” imbuhnya. (Redaksi)

Komentar