oleh

Instruksi Bupati, DPKP Busel Targetkan Bangun 464 Rumah Layak Huni

kasamea.com BUTON SELATAN

Bupati Buton Selatan (Busel), H La Ode Arusani terus bekerja merealisasikan berbagai program pro rakyat, berdasarkan visi dan misi yang telah digagas. Melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) dalam menjalankan misi tersedianya perumahan yang layak huni dan kawasan pemukiman yang terencana, teratur, nyaman dan berkelanjutan, tahun ini menargetkan membangun 464 rumah layak huni.

Pembangunan rumah layak huni ditopang anggaran yang bersumber dari APBD, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), APBN, juga bantuan dari Bank Dunia.

Kepala DPKP Busel, La Ganefo mengungkapkan, atas arahan dan koordinasi Bupati Busel, untuk pembangunan rumah layak huni, pihaknnya mendapatkan APBD Rp 2,1 Milyar, yang dialoksasikan untuk 92 unit rumah. Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 2,6 Milyar untuk 143 unit rumah.

Lanjut, bantuan SMPT melalui Satker Sultra untuk pembangunan 140 unit rumah, dengan nilai anggaran Rp 2 Milyar lebih. Dan bantuan dana Long dari Bank Dunia untuk pembangunan rumah yang juga sama nilainya Rp 17.500.000 per unit, sebanyak 75 unit rumah.

“Untuk bantuan perumahan yang bersumber dari APBD, saat ini tim teknis sudah turun lapangan, dan regulasinya tengah disusun,” urai La Ganefo.

Kata La Ganefo, semoga tak terkendala. Akumulasi bantuan rumah layak huni, bila tuntas sesuai rencana, dan dengan anggaran yang sudah tersedia, 464 rumah tersebut dapat selesai pada akhir tahun 2020 ini.

“Dari DAK 2,6 M, dari APBD 2,1 M, dari SMPT 2 M lebih, karena 140 rumah x 17.500.000 per unit, kemudian ditambah lagi dana long dari Bank Dunia 75 rumah x 17.500.000, sekitar lebih 1 M juga. Kemudian ada bantuan 10 unit rumah juga dari Dinas Perumahan Provinsi Sultra anggarannya sekitar Rp 200juta,” rincinya.

La Ganefo memastikan, penerima bantuan tepat sasaran. Pihaknya melakukan verifikasi secara seksama. Warga berpenghasilan rendah yang mampu berswadaya, dan sah kepemilikan tanahnya (rumah pribadi dan tanah pribadi, tidak dalam sengketa). Kata La Ganefo, selain keabsahan tanah berupa sertifikat, setidaknya diperkuat dengan adanya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) dari Lurah atau Kepala Desa setempat.

Lebih lanjut La Ganefo menjelaskan, dalam permohonan bantuan rumah layak huni tahun 2020 yang diajukan kepada Pemerintah Pusat, DPKP Busel mengusulkan sebanyak 2100 unit rumah, tetapi yang terakomodir hanya sekitar 400 unit. Pihaknya akan terus mengawal, berkoordinasi dengan pihak terkait agar tahun depan bantuan serupa dapat lebih banyak dialokasikan untuk Busel.

“Jadi luar biasa berkat adanya pemekaran ini, kalau tidak mekar mungkin bantuan bantuan ini tidak bisa langsung kita dapatkan. Dan berkat usaha, arahan serta koordinasi yang dipimpin langsung Bupati.
Kita berdoa mudah-mudahan kedepan bantuan bisa lebih besar lagi,” harapnya.

La Ganefo menyampaikan harapan Bupati Busel, dengan terealisasinya bantuan rumah layak huni ini, agar sekiranya masyarakat terus mensyukuri nikmat rezeki yang diberikan Allah SWT. Dan terus mendoakan, terus bekerjasama, bersinergi, untuk kelancaran, berjalannya berbagai program Pemerintah, khususnya program bantuan perumahan layak huni.

“Karena masih banyak yang belum mendapatkan bantuan ini, mudah-mudahan kita bisa terus berbuat untuk masyarakat, dan semoga kita bisa jangkau semua yang berhak dapatkan bantuan ini. InsyaAllah kami terus bekerja, dengan arahan dan instruksi pak Bupati,” ucapnya.

Ia menambahkan, pihaknya juga telah mengusul dan berkoordinasi dengan PPK Provinsi tentang pembangunan baru (PB) rumah warga, dengan anggaran Rp 35juta per unit. Namun karena terjadinya pandemi covid-19, sehingga anggaran usulan tersebut harus terpangkas. Padahal kata dia, untuk usulan PB ini, DPKP Busel mendapatkan bantuan sebanyak 100 unit rumah.

“InsyaAllah kita bisa dapatkan tahun 2021 atau kedepannya. Kita terus berupaya, terus mengawal usulan yang belum terealisasi. Pak Bupati sangat serius, tidak hanya instruksikan langsung, tetapi beliau mengawal langsung usulan di Pemerintah Pusat maupun Provinsi, dan usulan ke pihak eksternal lainnya. Bahkan kalau tidak terakomodir dari bantuan pihak luar, bila anggaran memungkinkan, pak Bupati sudah perintahkan, prioritaskan bantuan rumah layak huni ini, karena harapannya seluruh warga Busel bisa tinggal di rumah yang layak huni,” pungkas La Ganefo.

[RED]

Comments

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed