oleh

“Drama Penggulingan Bupati Buton Selatan Berlanjut atau The End”

Catatan: LM. Irfan Mihzan

Keseruan dinamika politik- hukum-hukum-politik di Kabupaten Buton Selatan (Busel) nampaknya masih akan terus berlanjut, atau terhenti sampai disini saja?. Busel menjadi salah satu trending topik dalam diskusi-diskusi, baik formal maupun non formal. Termasuk pula polemiknya yang berkepanjangan, yang kian menambah ketertarikan publik, warga Busel, maupun warga diluar Busel untuk membahasnya.

Berbagai prediksi, spekulasi, baik yang bersifat konstruktif, destruktif, membangun optimisme, pesimisme, bahkan sinisme bak pelangi menghiasi ritme perjalanan daerah otonomi mekaran Kabupaten Buton ini.

Enam Tahun usia Busel bergeliat membangun diri dalam kemandirian sebagai daerah otonomi, seiring gonjang-ganjing perpolitikan. Busel punya karakteristik tersendiri dalam sejarah pembentukannya, sehingga ini pula yang membedakan dinamikanya, bila dibandingkan dengan saudara kembarnya, Kabupaten Buton Tengah.

Dalam kancah politik, Busel nampaknya lebih ‘sexy’, bila diteropong dari cerminan praktek perebutan kekuasaan / kepentingan, pelanggengan trah, dinasty kekuasaan. Semoga dinamika ini beriringan dengan perkembangan Busel dalam mensejahterakan masyarakatnya, Amiin.

Kamis 23 Juli 2020, Pengadilan Negeri (PN) Pasarwajo menetapkan putusan: menolak permohonan pra peradilan terkait SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) yang diterbitkan Polda Sultra, atas laporan dugaan penggunaan ijazah palsu La Ode Arusani (Bupati Busel). Optimisme Pemohon pra peradilan pun tak surut, sebab Majelis Hakim PN Pasarwajo masih memberi lampu hijau, bahwa putusan menolak pra peradilan bukanlah akhir, sebab perkara dugaan penggunaan ijazah palsu tersebut masih dapat dilaporkan kembali. Sesuai aturan hukum.

Fakta pula, bahwa sebelumnya, terkait dugaan ijazah palsu yang menyeret nama orang nomor 1 di Busel, juga pernah berproses hukum di Papua. Permohonan pra peradilan juga ditolak untuk seluruhnya.

Menyatakan sah Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPP.Sidik/55/IV/2018/RESKRIM tanggal 30 April 2018 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.TAP/551/IV/2018/RESKRIM tanggal 30 April 2018 tentang Penghentian Penyidikan.

Lantas bagaimana dengan keberlanjutan Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk 15 anggota DPRD Busel, melalui hak angket. Yang belakangan, Pansus ini juga ditandingi oleh elemen masyarakat Busel, juga La Ode Arusani sendiri, yang melayangkan keberatan, proses penolakan masih bergulir. Apakah produk atau rekomendasi yang dihasilkan dari kerja Pansus DPRD Busel legal keabsahannya, atau justru cacat hukum atau inprosedural. Lembaga negara berkompeten yang akan menjawabnya. Lebih jauh lagi, apakah beresiko secara hukum atau secara politis bagi anggota Pansus DPRD Busel, bila nantinya Pansus ini cacat hukum, atau inprosedural.

Meskipun langkah politis para Legislator Busel yang tergabung dalam Pansus mendapat perlawanan, namun ini tak lantas menyurutkan Pansus terus bekerja, menyelidiki dugaan ijazah SMP palsu sang Bupati.

Langkah politis Pansus DPRD Busel disebut-sebut dapat berujung pada pemakzulan sang Bupati. Namun, dengan ditolaknya dua permohonan pra peradilan atas dugaan ijazah palsu tersebut, “drama penggulingan” Bupati Busel dipastikan masih terus berlanjut.

Berkaca dari yang terjadi di Kabupaten Jember, DPRD versus Bupati juga tengah bergulir.

Dikutib dari sebuah media, Prof Dr. Drs. H. Djohermansyah Djohan, MA (Dirjen Otda Kemendagri 2010-2014, Pj Gubernur Riau 2013-2014, Guru Besar IPDN), berpendapat, bahwa posisi Bupati yang dipilih langsung oleh rakyat, kuat. Dia tidak mudah dipecat. Bila dia tidak aneh-aneh, sampai akhir masa jabatan, dia bakal selamat.

Menurut Prof Djohermansyah, petisi tidak dikenal dalam konstitusi kita. Masyarakat hanya punya hak memilih kepala daerah, tapi tidak bisa memberhentikannya.

Untung mekanisme pemakzulan oleh wakil rakyat di DPRD tersedia. Walaupun penggunaannya tidak mudah.
Syaratnya berat.

Kehadiran anggota dewan minimal tiga perempat. Persetujuan harus pula sekurang-sekurannya dua pertiga dari yang hadir.

Prof Djohermansyah mencontohkan sebuah kasus pemakzulan, seperti yang tengah dihadapi Bupati Jember.

Menurutnya, Bupati Jember kini menunggu takdir.

DPRD Jember sudah memutuskan dalam hak menyatakan pendapat, dia (Bupati Jember, red) melanggar sumpah/janji jabatan, karena itu wajib dipecat.

Namun, putusan dewan itu harus diuji di Mahkamah Agung (MA) paling lambat 30 hari. Bila terbukti, barulah dia bisa diberhentikan oleh Mendagri, setelah menerima usulan dari pimpinan DPRD.

Kedepan Kepala Daerah dengan DPRD seyogianya membuka komunikasi politik lewat konsultasi berkala, bila ada masalah dalam penyelenggaraan Pemda.

Kepala daerah harus sungguh-sungguh memperhatikan kontrol Dewan, dan Dewan sendiri jangan pula mengada-ada bila Kepala daerah tak bersalah.

Pemerintah pusat atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat hendaknya lebih cepat menangani konflik DPRD-Bupati/Walikota, sehingga tidak sampai mencuat. 

Seperti diketahui, Mahkamah Agung (MA) pernah mengabulkan permohonan pemakzulan Kepala Daerah, yang dimohonkan DPRD, yakni, pemakzulan Wakil Bupati Gorontalo, Fadli Hasan (terkait dugaan meminta fee proyek) , juga Bupati Mimika, Eltinus Omaleng (terkait dugaan ijazah SMA palsu).

Kembali pada Pansus DPRD Busel, mereka ini harus bekerja ekstra mengumpulkan pembuktian untuk dapat meyakinkan Mahkamah Agung (MA), kaitan dengan dugaan pelanggaran sumpah jabatan, pelanggaran peraturan perundang-undangan, atau pelanggaran hukum, yang dilakukan La Ode Arusani, Bupati Busel. Terlebih dengan telah adanya dua putusan Pengadilan yang menolak permohonan pra peradilan atas dugaan ijazah palsu yang menyeret nama Ketua DPD PDIP Busel tersebut.

Perjalanan kasus dugaan ijazah palsu di Busel ini juga diprediksi tak lepas dari tarik ulur kepentingan siapa yang akan menempati posisi Wakil Bupati Busel, serta opsi jabatan Kepala Daerah Busel dipimpin seorang Pelaksana Tugas (Plt) Bupati, bila kemungkinannya La Ode Arusani dimakzulkan.

Yang terpenting dari drama politik hukum-hukum politik yang dipertontonkan di Busel ini adalah seberapa signifikan hasilnya dapat mensejahterakan masyarakat Busel, membawa Busel lebih maju, lebih dan lebih baik lagi, dari aspek religius, budaya, perekonomian, pembangunan, bahkan seluruh sendi-sendi kehidupan. (***)

Comments

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed