oleh

Keluarga Korban Keberatan Vonis 4 Bulan, PN Bau-Bau Menjelaskan

BAU-BAU

Pasca Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bau-Bau membacakan Putusan hukuman pidana kurungan 4 bulan penjara terhadap Terdakwa yang menabrak korban DK (18), keluarga korban keberatan. Sikap keberatan ini sempat viral di media sosial, dan memicu reaksi beberapa elemen masyarakat, yang menyangsikan sekaligus mempertanyakan kebenaran, juga hal yang mendasari Putusan tersebut. Pengadilan Negeri Bau-Bau pun menjelaskan secara terbuka.

Melalui Hairuddin Tomu SH selaku Humas PN Bau-Bau, menjelaskan, Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, yakni Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 310 ayat (3) “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 229 ayat (4) “Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Pasal 229 ayat (1) huruf c “Kecelakaan Lalu Lintas Berat”.

Hairuddin mengatakan, dalam sistem Hukum Acara Pidana, karena Perkara ini berhubungan dengan Hukum Publik, Jaksa Penuntut Umum (JPU) bertindak mewakili Negara sekaligus mewakili Korban, untuk menuntut Terdakwa. Kepentingan Korban sudah terwakili oleh JPU. Jaksa melimpahkan Perkara dengan dakwaan tunggal dimaksud diatas.

Dalam Persidangan PN Bau-Bau menyidangkan Perkara ini sebagaimana Perkara biasa, tahapan Persidangan berjalan sesuai dengan Kalender PN Bau-Bau, dan dalam tahapan Persidangan juga diberi hak yang sama (tidak cepat atau tidak lambat), dengan jangka waktu tiga Bulan sejak dilimpahkan, sudah harus ada Putusan.

Hairuddin lantas menguraikan, Fakta Persidangan terungkap, tiga Saksi dihadirkan oleh JPU dalam Persidangan, salah seorang Saksi adalah Ayah kandung korban, yang menyatakan sudah ikhlas atas kejadian ini (kecelakaan, red). Telah memaafkan Terdakwa, menganggap kejadian ini sebagai musibah.

Kemudian, dalam berkas Perkara yang dilimpahkan Penyidik Kepolisian kepada JPU, yang selanjutnya dilimpahkan ke PN Bau-Bau, terlampir Surat Perjanjian Perdamaian Orang Tua korban dan Terdakwa, turut ditanda tangani keluarga korban dan keluarga Terdakwa sebagai Saksi, juga diketahui oleh Lurah. Surat Perjanjian Perdamaian tersebut dilampirkan dalam berkas Perkara.

Menurut Hairuddin, Surat Perjanjian Perdamaian secara eksplisit memuat nominal uang duka yang diberikan Terdakwa kepada keluarga korban Rp 50juta, Rp 5juta, yang dalam Persidangan juga dibenarkan oleh Saksi Ayah korban. Selain itu pula, Terdakwa memberikan beberapa jenis sembako untuk kebutuhan baca doa, dimalam-malam pasca korban dikebumikan. Seluruhnya termuat dalam Surat Perjanjian Perdamaian. Terdakwa juga mengganti kerugian kerusakan konter di Tempat Kejadian Perkara (TKP) Rp 10juta.

“Nah bagaimana kedudukan perjanjian perdamaian seperti ini, menjadi satu bagian yang terlampir dalam berkas Perkara, dan menjadi bagian dari berkas Perkara itu sendiri, dan Hakim mempertanyakannya dalam Persidangan. Ketika dibenarkan, maka itu menjadi Fakta hukum yang terungkap dalam Persidangan. Berdasarkan Fakta hukum, dibenarkan oleh Ayah korban sebagai Saksi, dan kami menyimpulkan, berarti sudah ada Perdamaian antara keluarga korban dan Terdakwa. Itu fakta yang terungkap dalam Persidangan,” terangnya.

Dalam Persidangan, Fakta, bahwa Terdakwa terbukti bersalah, bahwa terjadi kelalaian Terdakwa menimbulkan kecelakaan, Fakta korban meninggal dunia. Artinya kata Hairuddin, unsur-unsur dalam dakwaan terbukti dalam Persidangan. Sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi Pidana.

Selain penjelasan diatas, Hairuddin juga mengungkapkan, Majelis Hakim menjatuhkan Putusan 4 bulan penjara, karena JPU menuntut Terdakwa 4 bulan penjara.

Lebih lanjut Hairuddin menuturkan, setelah Tuntutan dibacakan, ada hak Terdakwa melalui Penasehat Hukum untuk mengajukan Pledoi (Pembelaan) atas Tuntutan tersebut. Dalam Persidangan, Terdakwa melalui Penasehat Hukum diberikan waktu untuk mengajukan Pembelaan. Adapun isi Pledoi Terdakwa: Pertama, tidak berniat samasekali membunuh korban, Terdakwa lalai, Kedua, Terdakwa mengakui kesalahannya karena tersenggol kendaaraan lainnya, sehingga Terdakwa secara spontan membanting setir mobil yang dikendarainya, sambil menginjak pedal rem, yang ternyata adalah pedal gas.

Fakta Persidangan, terurai dalam Putusan, sekitar Jam 8 pagi itu mobil yang dikendarai Terdakwa dalam posisi menghadap teras rumah Terdakwa. Terdakwa hendak keluar mengendarai mobil tersebut dengan posisi mundur, dan beberapa kendaraan dijalan tersebut (Jalan DR Wahidin Kelurahan Wameo, red) berhenti. Begitu separuh ban mobil jatuh (masuk, red) dalam halaman parkir Studio Foto Tiara, Terdakwa memutar setir ke kiri. Terdakwa hendak menuruni jalan menuju simpang empat Jalan Betoambari (Lampu merah Dialer Yamaha). Seketika ada sebuah sepeda motor melintas, dan menyenggol kaca spion mobil Terdakwa.

“Terdakwa langsung kaget, sehingga Terdakwa panik. Dia mau injak rem sebenarnya, tapi karena panik saat itu dia injak gas. Mobil metik, langsung loncat. Dia takut nanti tabrak orang atau kendaraan di jalan itu, sehingga dia banting setir ke kiri. Ternyata disitu ada orang juga (Korban, red), dan faktanya Korban meninggal dunia,” urainya.

Hairuddin menjelaskan, dalam Persidangan Terdakwa mengakui segala perbuatan, kelalaiannya. Kata Hairuddin, berbeda bila faktanya Terdakwa saat itu dalam kondisi mabuk, mengkonsumsi minuman beralkohol sebelumnya (sebelum kecelakaan, red). Atau Terdakwa mengemudikan mobil secara ugal-ugalan.

Fakta lainnya, Terdakwa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) A, dan menurut keterangan Terdakwa dalam Persidangan, pada 2010 Terdakwa pernah memiliki mobil manual, dan dapat mengendarai mobil manual miliknya kala itu. Sedangkan mobil matic yang dikendarainya saat mengalami kecelakaan, baru dibeli Terdakwa, baru dikendarai Terdakwa selama enam bulan.

Hairuddin memastikan, Putusan Majelis Hakim berdasarkan pada Fakta Persidangan, dan adanya Surat Perjanjian Perdamaian Terdakwa dengan keluarga korban. Putusan Majelis Hakim menggunakan teori hukum, juga hukum acara.

“Salahsatu pendekatan yang kami pakai, dengan melihat adanya Perjanjian Perdamaian yang dibenarkan oleh Ayah korban dalam Persidangan. Bahwa telah menerima santunan, ikhlas. Kalau sekarang ribut-ribut, berarti keterangannya tidak jujur dalam Persidangan, kenapa sekarang baru ribut. Kemarin saat di Persidangan kan semua bebas tanpa tekanan, tanpa paksaan,” jelasnya.

Lebih jauh Hairuddin menuturkan, pihaknya turut merasakan suasana batin keluarga korban yang tengah berduka, sehingga dalam mengajukan pertanyaan, Majelis Hakim bernada pelan, mengukur semua Fakta dalam Persidangan.

Hairuddin menambahkan, saat ini dalam penerapan hukum cenderung dikenal penerapan Restoration off Justice (Peradilan Restoratif). Pendekatan yang digunakan untuk memulihkan keadaan korban dan pelaku, ketika terjadi perdamaian, bahkan penyelesaiannya lebih efektif.

Ia mengungkapkan, Majelis Hakim sangat memahami, pemberian uang santunan tidak dapat mengembalikan nyawa manusia, tetapi, uang yang diberikan Terdakwa kepada keluarga korban cukup banyak. Dengan memberikan uang santunan sebanyak itu, Terdakwa mempunyai harapan, tertuang dalam Perjanjian Perdamaian yang mengikat.

“Kami menyimpulkan itu sebagai Fakta, dan putusan atas dasar pertimbangan-pertimbangan itu tadi. Bagi Hakim, Pengadilan ini untuk semua, kami juga melihat tujuan Pemidanaan, bukan untuk balas dendam, melainkan melihat azas kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan disitu. Keadilan bukan saja kepada korban, tetapi juga kepada Terdakwa,” tuturnya.

Hakim memberikan keadilan, bagi Korban dan Terdakwa, melihat dari Fakta Persidangan, bukti, juga keterangan saksi-saksi, juga adanya Perjanijan Perdamaian. Putusan Pengadilan adalah ujung dari bagian proses hukum.

“Terdakwa mengakui dirinya bersalah, lalai, tetapi tidak berniat. Dalam suatu peristiwa Pidana, berbeda adanya kesengajaan, dengan kealpaan. Mengetahui dan menghendaki. Berbeda pemidanaannya. Disamping itu juga Hakim melihat disparitas Putusan dalam Perkara yang sama,” ungkapnya.

[Kasamea report]

Komentar

News Feed