KESATRIA NEGERI KHALIFATUL KHAMIS
Apresiasi Penetapan Sultan Himayatuddin Muhammad Saydi (Oputa yi Ko) sebagai Pahlawan Nasional 2019
(Bagian I)
La Ode Abdul Munafi
Antropolog Unidayan
Kau telah mendharmakan segalanya, kedudukanmu, dirimu, serta keluarga tercintamu, menjadi martir bagi tegaknya kedaulatan bangsamu
HARI itu, 24 Pebruari 1755, saat cakrawala fajar merekah, ibukota Kesultanan Buton digempur pasukan VOC. Rakyat yang masih terlelap dikejutkan bunyi rentetan tembakan yang dimuntahkan dari moncong senjata para serdadu VOC. Rumah-rumah penduduk dibakar dan rakyat yang berlarian ketakutan diberondong tembakan.
Pasukan VOC pimpinan Kapten Johan Casper Rijsweber itu menyeruak masuk ke jantung ibukota Kesultanan Buton setelah melumpuhkan satuan pengawal pintu gerbang Benteng Keraton. Satu demi satu petinggi kesultanan gugur tertembak.
”Taewa” (kita lawan), pekik lantang seorang lelaki di tengah gempuran pasukan VOC itu. Ia segera mengonsolidasi pasukan pengawal keraton sambil mengobarkan perlawanan. Lelaki kesatria itu bernama Himayatuddin Muhammad Saidi, penasehat utama Sultan Hamim Ibnu Tsaqiyuddin Darul Alam (Sultan Buton ke-21: 1752-1757) yang tengah berkuasa saat itu. Di bawah komandonya, pasukan pengawal keraton bersama rakyat melakukan perlawanan sengit.
Di hari penyerangan tentara VOC itu, keraton Kesultanan Buton menyambut datangnya pagi dengan rentetan bunyi tembakan, kepulan asap mesiu, darah bersimbah, serta mayat bergelimpangan. Satu demi satu petinggi kesultanan; sapati, bonto ogena, kapitalau, serta sejumlah bobato dan bonto yang melakukan perlawanan juga gugur tertembak. Peristiwa mengenaskan itu terekam apik dalam memori kolektif masyarakat Buton sebagai ”zamani kaheruna Walanda” (jaman huru-hara Belanda).
Peperangan sengit dengan persenjataan yang tidak seimbang itu membuat pasukan pengawal keraton, dari jam ke jam, terus terpukul mundur. Menjelang sore hari, istana Sultan Hamim sebagai basis pertahanan terakhir pasukan pengawal keraton di dalam benteng dikuasai tentara VOC. Dan, ibu kota kesultanan pun jatuh dalam pendudukan militer VOC.
Menjelang malam hari, Sultan Hamim mengungsi ke Benteng Sora Wolio sedangkan Himayatuddin dan sisa pasukan pengawal keraton menyingkir ke kawasan hutan Wasinabuy. Di tempat ini, ia mengorganisir kembali tentara kesultanan guna memukul mundur pasukan VOC. Mundurnya Himayatuddin dari ibu kota kesultanan itu menjadi awal periode perang gerilya rakyat Buton melawan agresi militer VOC.
Akibat pertempuran sengit yang berlangsung di ibu kota Kesultanan Buton hari itu, puluhan serdadu VOC tewas, 36 luka-luka, dan 39 dinyatakan hilang (Zuhdi, 2011). Dipihak Buton, selain gugurnya rakyat dan sejumlah petinggi kesultanan, putri dan cucu Himayatuddin yang masih belia (Wa Ode Wa Kato dan Wa Ode Kamali) menjadi sandera tentara VOC. Dalam memori kolektif masyarakat Buton, kedua anak ini dikenang sebagai ”mia yi lingkaakana Walanda” (orang yang dibawa pergi Belanda).
Serangan tentara VOC ke jantung Kesultanan Buton di era pemerintahan Sultan Hamim itu merupakan buntut dari memburuknya hubungan diplomatik Buton–VOC yang telah berlangsung sejak Himayatuddin naik tahta menjadi Sultan Buton ke-20 (1750-1752). Sejak naik tahta, Himayatuddin diperhadapkan dengan keharusan mengimplementasikan butir-butir perjanjian VOC–Buton sebelumnya.
Isi perjanjian awalnya hanya mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak untuk saling membantu menghadapi musuh-musuhnya. Dominasi VOC atas Buton tertuang melalui kontrak 1667 meliputi: (1) pengaturan aktivitas berlayar pelaut Buton, (2) pembebasan pajak kapal-kapal VOC di pelabuhan Buton, dan (3) ekstirpasi atau penghancuran tanaman rempah-rempah dalam wilayah Kesultanan Buton.
Bagi Himayatuddin, kontrak ini dinilai sebagai upaya sistematis VOC meluluh-lantahkan sendi-sendi perekonomian Buton, sekaligus penghinaan atas bangsanya. Secara sepihak, ia pun membatalkan semua kontrak yang pernah dijalin Buton–VOC sebelumnya. Sikap tegasnya itu kemudian menyeret Buton ke dalam pertentangan keras dan terbuka dengan VOC. Hubungan diplomatik kedua belah pihak pun akhirnya berada di titik terendah.
Dalam kondisi demikian muncul persoalan baru. Persoalan dipicu peristiwa perompakan Kapal Rust en Werk milik VOC di Teluk Baubau oleh pelarian bekas juru bahasa Belanda di Bone, bernama Franz bersama sejumlah pengikutnya. Tatkala Rust en Werk berlabuh, Sultan Himayatuddin memerintahkan petugas pelabuhan menarik pajak berlabuh kapal tersebut. Tindakan ini menyebabkan pertikaian dengan awak Rust en Werk. Kapal yang sedianya sudah melanjutkan pelayaran ke Maluku itu akhirnya tertahan beberapa hari di Teluk Baubau karena tidak diizinkan berlayar sebelum melunasi pajak labuh.
Franz cs yang juga tengah berlabuh di Teluk Baubau memanfaatkan kemelut itu, menyerang awak Rust en Werk, merampok muatan kapal, lalu berlayar ke Kobaena. Atas tragedi itu, petinggi VOC menimpakan kesalahan pada Buton. Sultan Himayatuddin dituduh sebagai pihak yang paling bertanggungjawab karena membiarkan perompakan itu terjadi.
VOC bahkan mencurigai sultan berada dibalik skenario perompakan kapal itu. Konsekuensinya, Buton dituntut membayar ganti rugi berupa penyerahan 1000 tenaga kerja (budak) pada VOC dalam kurun 1 tahun. Tuntutan itu ditolak Sultan Himayatuddin. Karena tuntutan tidak kunjung dipenuhi, VOC mengultimatum akan menyerang Buton.
Ultimatum VOC itu mengakibatkan terpecahnya kekuatan internal kesultanan antara kubu moderat yang memandang perlu menjalankan tuntutan VOC secara bertahap, dan Sultan Himayatuddin bersama pengikutnya yang menentang ultimatum. Dinamika internal itu menyebabkan Dewan Kesultanan memberhentikan Himayatuddin dari jabatannya sebagai sultan, guna menyelamatkan kesultanan dari ancaman perpecahan. Maka, pada 1752 Dewan Kesultanan melantik Hamim Ibnu Tsaqiyuddin Darul Alam sebagai pengganti Himayatuddin.
(Bersambung)
KESATRIA NEGERI KHALIFATUL KHAMIS
Apresiasi Penetapan Sultan Himayatuddin Muhammad Saydi (Oputa yi Ko) sebagai Pahlawan Nasional 2019
(Bagian II)
La Ode Abdul Munafi
Antropolog Unidayan
PENGGANTIAN Himayatuddin dari jabatan sultan rupanya tidak mengurangi tuntutan VOC berupa kewajiban Buton menyerahkan 1000 tenaga kerja (budak) selama kurun satu tahun sebagai ganti rugi Kapal Rust en Werk yang pernah dirompak di Teluk Baubau oleh Feanz cs. Sejak Sultan Hamim naik tahta menggantikan Himayatuddin, VOC makin meningkatkan tekanan politiknya pada Buton. Kecuali kewajiban menyerahkan 1000 tenaga kerja (budak), Sultan Hamim juga diharuskan menormalisasi kembali hubungan kerjasama dengan VOC yang dianggap ”rusak” selama era pemerintahan Sultan Himayatuddin.
Namun, Sultan Hamim yang berkuasa saat itu, dengan dukungan penuh Himayatuddin, tidak mengindahkan tuntutan VOC. Sultan berpendirian, Buton hanya akan bersedia menormalisasi kembali hubungan kerjasama jika dilandasi kesamaan kedudukan serta membawah keuntungan kedua belah pihak.
Namun, hubungan kerjasama dengan VOC dipandang tidak membawa manfaat bagi Buton. Terkait tuntutan ganti-rugi Kapal Rust en werk, sultan berpendirian bahwa tragedi tersebut adalah urusan sesama orang Eropa.
VOC akhirnya mengultimatum jika tuntutan tidak diindahkan, Buton akan diperangi. Dan, pada 19 Pebruari 1755, VOC akhirnya mengirim ekspedisi perang ke Buton dipimpin Kapten J.C. Rijsweber. Ekspedisi perang itu menggunakan 8 buah kapal perang yang diberangkatkan dari Bulukumba sejak 19 Agustus 1755. Kapal-kapal perang itu tiba di Buton pada 23 Agustus 1755. Dalam ekspedisi perang itu, VOC mengeluarkan anggaran perang sebesar 108,19½ rijksdaalders (Zuhdi, 2011).
Dalam Koleksi Arsip Makassar, No. 73 Thn. 1755-1756 diperoleh keterangan bahwa VOC lah yang menyebut eskpedisi militernya ke Buton pada 1755 itu sebagai Ekspedisi Perang (oorlog) (Zuhdi, 2011). Keterangan ini berbeda dengan ekspedisi militer VOC ke sejumlah daerah, yang umumnya disebut oproerier (ekspedisi menghadapi perusuh) atau opstander (ekspedisi menghadapi pemberontak).
Dokumen VOC ini menarik untuk membandingkan dinamika konflik dan perlawanan daerah-daerah di nusantara terhadap VOC. Dari arsip ini dipahami, ekspedisi militer VOC ke Buton pada 1755 itu bukanlah ekspedisi untuk menghadapi perusuh/pemberontak melainkan memerangi sebuah negeri berdaulat dengan menyerang langsung jantung kesultanan.
Maka, pada dini hari 24 Pebruari 1755, pasukan VOC menggempur ibu kota Kesultanan Buton, dan meletuslah Perang Buton yang mengenaskan itu.
Ketika ibu kota kesultanan jatuh dalam pendudukan militer VOC, Himayatuddin mengkonsolidasi kekuatan rakyat semesta untuk melakukan perlawanan melalui strategi perang gerilya. Rute gerilya pasukan Himayatuddin dalam perang melawan VOC dimulai dari kawasan hutan Wasinabuy, Lakasuba, hingga akhirnya ke Gunung Siontapina. Di tempat inilah ia mengobarkan perlawanan terus-menerus pada VOC hingga akhir hayatnya.
Pada 1759 Sultan Hamim wafat dan diganti Sultan Rafiuddin Malik Sirullah (Sultan Buton ke-22). Upaya VOC menekan Buton untuk menormalisasi hubungan diplomatik di era sultan yang memerintah ±1 tahun ini juga gagal.
Buton terus-menerus diperhadapkan dengan ancaman VOC. Maka, atas berbagai pertimbangan, pada 1760 dewan kesultanan memanggil Himayatuddin yang tengah memimpin perlawanan gerilya di belantara Gunung Siontapina untuk dilantik kembali menjadi sultan.
Pelantikannya sebagai sultan ke-23 ini didasari pertimbangan karena ia dinilai sangat anti VOC sehingga dinilai dapat menyelamatkan kesultanan dalam kondisi yang penuh ancaman itu. Diperiode keduanya sebagai sultan, Himayatuddin tetap menunjukkan konsistensi menolak segala bentuk intervensi VOC atas kedaulatan Buton.
Tatkala J.C. Rijsweber kembali ke Buton sebagai utusan VOC untuk membicarakan normalisasi hubungan diplomatik, yang disaksikannya justru kesiap-siagaan Buton menghadapi perang. Ia menyaksikan ±5000 tentara kesultanan disiagakan di pesisir pantai Baubau menyambut kedatangan utusan VOC itu (Ligtvoet, 1878). Rijsweber akhirnya kembali ke Makassar tanpa hasil yang diharapkan VOC.
Setelah stabilitas internal kesultanan berhasil dipulihkan dan intervensi VOC dapat digagalkan selama ±3 tahun masa pemerintahannya diperiode kedua, pada 1730 Himayatuddin diganti Sultan Qaimuddin (sultan ke-24/Oputa Galampa Bhatu). Ia kemudian kembali ke Gunung Siontapina.
Dari puncak Siontapina itulah, komando perang sang panglima besar itu dikumandangkan ke seantero negeri. Rakyat dimobilisasi sebagai kekuatan pertahanan keamanan. Benteng pertahanan juga dibangun diberbagai wilayah guna mengantisipasi terulangnya serangan militer VOC.
Pada usia ±86 tahun, Himayatuddin wafat di puncak Gunung Siontapina. Sepanjang masa perlawanannya (±26 tahun), terhitung sejak dilantik menjadi sultan ke-20 (1750) hingga wafatnya (1776), ia tidak pernah tunduk pada VOC. Atas konsistensi perlawanannya terhadap VOC yang menjadikan belantara Siontapina sebagai basis perang gerilya, Himayatuddin memperoleh gelar dari rakyat sebagai ”Oputa yi Ko” (sultan yang bergerilya di hutan).
Kesatria Negeri Khalifatul Khamis itu telah lama tiada. Namun, realitas perlawanannya yang berlangsung terus-menerus selama ±26 tahun telah mementahkan stigmatisasi sejarah yang memposisikan Buton sebagai ”Sekutu Abadi Belanda”. Stigma inilah yang menyebabkan Buton terabaikan dalam album sejarah nasionalisme Indonesia selama ini.
Sultan Himayatuddin adalah satu di antara deretan tokoh besar nusantara yang telah menunjukan peran besar dalam membela harkat dan martabat bangsa dari cengkeraman penjajah. Maka, pantaslah jika pada 8 Nopember 2019, pemerintah R.I. melalui Presiden Joko Widodo menganugerahkan gelar sebagai Pahlawan Nasional kepadanya.
Sultan Himayatuddin mungkin tidak pernah berharap untuk dikukuhkan menjadi Pahlawan Nasional. Ia hanya melakukan peran tentang bagaimana seharusnya warga bangsa membela kedaulatan bangsanya. Ia telah memberikan segalanya; dirinya, tahtanya, bahkan anggota keluarga yang amat dicintainya, semua menjadi martir bagi tegaknya kedaulatan bangsanya. Peran seperti inilah yang sejatinya dapat diteladani oleh generasi penerus. Karena itu, guna pewarisan nilai-nilai kejuangan Sultan Himayatuddin, kesatria Negeri Khalifatul Khamis, mungkin ada baiknya jika didirikan ”Monumen Juang Sultan Himayatuddin” atau ”Monumen Juang Rakyat Buton”. (Selesai)
Komentar