Baubau
Apel pagi di lingkungan Pemerintah Kota Baubau, Senin (13/4/2026), menjadi panggung penegasan sekaligus arahan konstruktif dari Walikota Yusran Fahim. Dihadapan jajaran kepala OPD, camat, hingga lurah, ia menuntut percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang dinilai masih berjalan ditempat.
Walikota mengungkapkan, dirinya bersama Wakil Walikota Wa Ode Hamsinah Bolu, telah turun langsung ke lapangan memantau sejumlah titik pembangunan prioritas. Diantaranya adalah rencana perbaikan jalan di kawasan Rau dan Pos 3, yang hingga kini belum terealisasi.
Walikota menyadari, keterlambatan tersebut mulai menjadi sorotan publik, terutama di media sosial yang menuding pemerintah daerah abai terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, Walikota meminta jajarannya tidak alergi terhadap kritik, sekaligus aktif menyampaikan informasi yang utuh kepada masyarakat, agar tidak terjadi distorsi persepsi.
“Jangan sampai publik hanya melihat hasil akhir tanpa tahu prosesnya. Ini sedang berproses, mulai dari administrasi hingga pelelangan. Tapi kalau kita diam, persepsi negatif akan terus tumbuh,” ujarnya, didampingi Wakil Walikota Wa Ode Hamsinah Bolu dan Sekretaris Daerah La Ode Darus Salam.
Yang disampaikan Walikota tak lepas dari pola komunikasi birokrasi yang dinilai masih kaku dan cenderung defensif.
Disisi lain, Walikota juga menyoroti persoalan klasik yang terus berulang yaitu menjamurnya bangunan liar dan kesemrawutan tata kota. Ia menilai fungsi pengawasan di tingkat bawah, mulai dari RT/RW hingga lurah dan camat, belum berjalan optimal.
“Warung-warung sudah naik ke trotoar, ruang publik diambil alih tanpa kontrol. Ini bukan semata soal penertiban, tapi soal keberanian aparatur di lapangan. Kalau tidak mampu, laporkan. Jangan dibiarkan,” katanya dengan nada tegas, menuntut respons cepat dari struktur pemerintahan paling bawah.
Lebih lanjut Walikota menyoroti rendahnya serapan anggaran yang masih terjadi, meski telah memasuki triwulan kedua tahun berjalan. Ia menilai kondisi ini sebagai indikator lemahnya eksekusi program, bukan sekadar persoalan teknis administratif.
“Ini bukan soal tidak bisa, tapi soal kemauan. Jangan terlalu banyak alasan, jemput bola,” sentilnya.
Walikota bahkan membandingkan ritme kerja pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang terus mendorong percepatan belanja negara. Tekanan tersebut, menurutnya, harus dijawab dengan kerja nyata di daerah, bukan dengan rutinitas birokrasi yang berputar tanpa hasil konkret.
Dalam arahannya, Walikota juga menyinggung kebijakan work from home (WFH) yang mulai didorong pemerintah pusat sebagai respons atas dinamika fiskal nasional. Ia menegaskan bahwa fleksibilitas kerja bukan alasan untuk menurunkan produktivitas, melainkan strategi efisiensi yang tetap menuntut akuntabilitas kinerja dan pelaporan yang ketat.
Spirit akselerasi pembangunan dan optimalisasi pelayanan publik yang ditekankan Walikota Yusran Fahim, bijaknya dapat segera ditindaklanjuti oleh para pejabat birokrasi. Dimana percepatan kerja harus sejalan dengan prinsip clear government dan clean governance, transparan, akuntabel, dan berpihak pada publik, bukan sekadar menggugurkan kewajiban birokrasi.
(Redaksi)
Komentar