Korwil Sultra Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI, Iqbal dan rekan satu Timnya, Basuki Haryono.
Baubau
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia turun memantau langsung 10 proyek strategis di Kota Baubau. Kamis 20 Juli 2023, digelar Rapat Audiensi dan Koordinasi Pencegahan korupsi Antara Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI dengan Pemerintah Kota Baubau.
Proyek strategis tersebut bernilai kontrak diatas Rp1 miliar, yang diantaranya adalah pekerjaan pembangunan perpustakaan, pekerjaan pengaspalan enam ruas jalan, dan pembangunan gedung sekolah. Berkisar Rp3 miliar, Rp6 miliar, sampai Rp10 miliar, yang dipantau mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya.
Koordinator Wilayah Sulawesi Tenggara dari Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI, Iqbal, didampingi Basuki Haryono (Rekan satu Tim), menjelaskan bahwa pihaknya melaksanakan agenda tahunan KPK. Yang bukan hanya dilakukan di Kota Baubau saja, melainkan juga di seluruh wilayah Sulawesi.
“Terkait pemantauan 10 proyek strategis Pemda, terus juga realisasi dana hibah dari Pemda, kemana, ke LSM atau lainnya, dan juga terkait realisasi Pokir tahun 2023,” ungkapnya.
Kata Iqbal, pihaknya meminta agar tidak ada proyek-proyek yang menjadi “Candi”. Bila terdapat kendala atau hal lainnya, maka Pemda bisa melakukan mitigasi resiko. Selanjutnya ada Monitoring Center For Prevention (MCP), berkas-berkas administrasi dari Pemkot Baubau dilaporkan kepada KPK, per tahun.
Untuk Kota, tujuh area intervensi kegiatan koordinasi supervisi dan pencegahan, meliputi perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, penguatan APIP, manajemen ASN, manajemen aset daerah, dan optimalisasi pajak daerah.
“Kemarin kita juga dari kota kendari, provinsi, kolaka timur, dan sekarang kota baubau. Agenda rutin KPK,” katanya.
Menurutnya, dari 10 proyek strategis tersebut, hampir semua terjadi deviasi, 3% hingga 6%. Sehingga pihaknya meminta masing-masing PPK dan Kepala Dinas, melakukan pengecekan secara langsung ke konsultan pengawas. Begitu pula konsultan pengawas, harus meng-up date progres kegiatan/pekerjaan per hari.
“Bila ada kendala, apakah solusinya dari konsultan pengawas dan dari fendornya, dan juga kendalanya apa. Jadi jangan sampai Pemda ini lewat dari target sesuai kontrak, gitu,” urainya.
Masing-masing fendor 10 proyek strategis tersebut juga diminta untuk membuat/melakukan timeline kegiatan sedetail mungkin, dan harus menyampaikannya kepada konsultan pengawas.
Walikota Baubau La Ode Ahmad Monianse mengatakan, selain 10 proyek strategis, KPK juga memantau dana hibah Pemkot Baubau yang bersumber dari APBD. Kurang lebih ada 16 item, terbanyak ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
“Termasuk dana hibah pramuka yang ada di dinas pemuda dan olahraga, kemudian dana hibah untuk KONI, juga menjadi pemantauan KPK,” jelasnya. Dikonfirmasi usai rapat, di kantor Walikota Baubau.
Monianse menambahkan, dana Pokok Pikiran (Pokir) berkaitan dengan program yang diusulkan DPRD, juga dievaluasi. Yang arahnya, ingin melihat apakah mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan proyek dimaksud, mengikuti kaidah.
Dalam rapat dilakukan audiensi kemudian monitoring. Ada tanya jawab, baik pihak KPK, maupun pihak Pemkot, yang dihadiri para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan jajarannya.
“Apakah prosedurnya sudah benar, atau mungkin ada masukan dari KPK, bahwa mungkin prosedurnya salah. Kira-kira seperti itu. Kenapa kurang cepat serapannya, mungkin ada masalah dengan dukungan administrasi, supaya dicarikan jalan keluar,” pungkasnya. (Redaksi)
Komentar