oleh

Kuasa Hukum Wali Kota Baubau Urai Kronologis Tersangka RAI

Kasamea.com BAUBAU

Kuasa Hukum Wali Kota Baubau, Dedi Ferianto SH menguraikan kronologis dilaporkannya salah seorang Pengurus KNPI Kota Baubau, inisial RAI (Wakil Ketua Bidang Pemberantasan Korupsi), hingga akhirnya yang bersangkutan ditetapkan Tersangka oleh Penyidik Polda Sultra.

Kata Dedi Ferianto, peristiwa dugaan tindak pidana ITE (Informasi & Transaksi Elektronik) ini terjadi pada bulan Agustus 2019, dimana Terlapor (inisial RAI) mengirim rilis berita dalam bentuk broadcast Whatsaap kepada beberapa Wartawan, dan kemudian rilis tersebut ditayangkan menjadi berita. Selanjutnya berita-berita tersebut disebarkan kembali di Media Sosial Facebook oleh Terlapor dengan narasi “KNPI Desak Jaksa Periksa Wali Kota Baubau Terkait Korupsi TPI Wameo”.

Dedi Ferianto menjelaskan, bahwa Konten inilah yang menjadi objek laporan dugaan tindak pidana ITE, bukan Konteks Laporan KNPI Kota Baubau ke Kejaksaan Negeri Baubau, ataupun Ketua KPK RI.

Menurut Dedi Ferianto, hal ini penting diketahui guna meluruskan narasi yang cenderung bias dan cenderung menyesatkan akhir-akhir ini, yang seolah-olah Wali Kota Baubau melarang/membungkam aktivis untuk melapor.

Lebih lanjut Dedi Ferianto mengungkapkan, masih pada tahun 2019, sebelum langkah hukum dilakukan, Wali Kota Baubau sudah melakukan langkah persuasif, melalui konferensi pers hak jawab, juga memanggil orang tua Terlapor, yang kebetulan masih sahabat Wali Kota Baubau.

“Melalui saya sendiri selaku Kuasa Hukum, bertemu dengan kawan-kawan KNPI dan Pak Assad. Kebetulan seangkatan dengan adinda RAI ini,” beber Dedi Ferianto.

Segala upaya dan itikad baik tersebut, tidak mendapat respon yang positif dari Terlapor. Kata Dedi Ferianto, kebenaran atas upaya persuasif yang dilakukan Wali Kota Baubau, bisa dikonfirmasi langsung kepada RAI dan Pengurus KNPI Kota Baubau.

Dedi Ferianto menegaskan, bahwa langkah hukum yang diambil saat ini (melaporkan RAI atas dugaan tindak pidana ITE), adalah langkah terakhir. Setelah semua upaya persuasif dilakukan oleh Wali Kota Baubau, namun tak mendapat respon.

Pihaknya menyayangkan, dan merasa aneh, Terlapor baru berupaya hendak meminta maaf kepada Wali Kota Baubau setelah kasus ini ditangani Polda Sultra. Kata Dedi Ferianto, jika dirinya tak keliru, upaya hendak meminta maaf baru dilakukan Terlapor, saat yang bersangkutan mendapatkan surat panggilan dari Polda Sultra.

“Ini dilakukan baru dua bulanan terakhir, sementara peristiwa dugaan tindak pidana dilakukan sejak tahun 2019. Kok ada apa nanti ada panggilan dari Polda mau minta maaf?. Selama ini dimana saja?,” sentil Dedi Ferianto.

Dedi Ferianto meminta semua pihak untuk fair, obyektif dalam menilai. Tanpa dramatisasi.

Menurut Advokat yang juga Ketua Pospera Kota Baubau ini, jika RAI punya hak hukum untuk melaporkan Wali Kota di Kejaksaan Negeri Baubau, hingga Ketua KPK RI, semestinya RAI juga harus menerima jika Wali Kota Baubau menggunakan hak hukum yang sama. Setiap orang memiliki kedudukan hukum yang sama, dan siap bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukan.

Dedi Ferianto lantas menepis isu yang sengaja dihembuskan oknum /pihak tentang adanya upaya membungkam seseorang untuk berbicara, berekspresi, bahkan mengkritik, menyalurkan aspirasi. Semua itu tidak benar.

Lebih lanjut Dedi Ferianto menerangkan, tak ada seorangpun yang menerima begitu saja jika dihujat, difitnah, dicemarkan nama baiknya. Apalagi diviralkan secara meluas melalui Media Sosial.Segala sesuatu ada batasnya, dan bila sudah melewati batas kesantunan, melabrak rambu-rambu ketentuan dalam Undang-Undang, seharusnya berani menanggung resiko atas segala perbuatannya.

“Jangan didramatisasi terduga pelaku tindak pidana seolah-olah menjadi korban kezoliman. Yang korban siapa, yang pelaku siapa?,” lagi Dedi Ferianto menyentil.

Dedi Ferianto lantas menyinggung soal pemberian Reward kepada Pelapor tindak pidana korupsi.

Dedi Ferianto mengingatkan, jangan keliru menafsirkan Reward atas Pelapor tindak pidana korupsi. Reward itu diberikan kepada Pelapor tindak pidana korupsi yang laporannya terbukti, bukan diberikan pada pelaku tindak pidana.

Apalagi kata Dedi Ferianto, sampai saat ini Wali Kota Baubau tidak pernah dipanggil dan diperiksa untuk didengar keterangannya dalam kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi TPI Wameo. Karena memang berdasarkan fakta dan alat bukti, Wali Kota Baubau tidak memiliki keterlibatan dalam perkara tersebut.

Dedi Ferianto tak ingin berbicara lebih jauh mengenai materi Perkara, karena kasus tersebut telah masuk ke ranah hukum, dan saat INI RAI telah naik status, dan ditetapkan sebagai Tersangka oleh Polda Sultra, dengan Surat Ketetapan Tersangka Nomor: S.Tap/18/X/2020/Dit Reskrimsus Tanggal 26 Oktober 2020.

“Mari kita hormati dan kawal bersama-sama proses penegakan hukum tersebut agar berjalan fair dan impartial. Silahkan juga bagi pihak Tersangka untuk menggunakan hak Pembelaannya didepan hukum, dengan berdasarkan ketentuan yang berlaku,” pungkas Dedi Ferianto.

Diakhir rilis yang dikirim Dedi Ferianto ke Redaksi Kasamea.com, Jumat (6/11/20) petang, mengutip adagium hukum yang berbunyi: “Ut Sementem Faceris Ita Metes – Siapa menabur benih akan menuai hasil, Siapa menabur angin akan menuai badai, siapa menebar fitnah harus berani menghadapi / menanggung resiko”.

[RED]

Komentar

News Feed