oleh

Nonaktifkan Kartu BPJS Warga, Dinas Kesehatan Baubau Akui Salah Data

Kasamea.com BAUBAU

“Ibu Wia adalah seorang warga Kelurahan Waruruma yang kepesertaan BPJS-nya dinonaktifkan karena dinyatakan telah meninggal dunia. Kenyataannya Ibu Wia masih hidup. Ini diketahui usai Ibu Wia menjalani pengobatan karena sakit hipertensi di RS Siloam di Kota Baubau, saat keluarga Ibu Wia mengurus klaim BPJS. Pihak RS Siloam menyatakan kartu BPJS Ibu Wia non aktif. Pihak keluarga pun mengkonfirmasi ke kantor BPJS Kesehatan cabang Baubau, dan mendapati, kantor BPJS Kesehatan cabang Baubau menyatakan kartu BPJS Ibu Wia non aktif karena telah meninggal dunia.” 

Mewakili keluarga Ibu Wia, Muhammad Taslim Zuri, menguraikan ihwal permasalahan tersebut, sebelumnya pada Kamis 20 Agustus 2020 Ibu Wia sempat dirawat dengan layanan BPJS di RS Siloam karena sakit hipertensi. Menjalani pengobatan sampai 28 Agustus 2020. Ketika mengurus klaim BPJS inilah, keluarga Ibu Wia diberitahu oleh pihak RS Siloam, bahwa kartu BPJS Ibu Wia sudah non aktif.

Pihak keluarga melalui Taslim Zuri mengkonfirmasi kepada BPJS Baubau, yang menyampaikan bahwa kartu BPJS Ibu Wia non aktif tanggal 26 Agustus 2020, karena dinyatakan telah meninggal dunia. Ia pun meminta data peserta BPJS yang non aktif di wilayah Kecamatan Kokalukuna. Dalam data tercatat, 57 peserta BPJS non aktif karena meninggal dunia, termasuk Ibu Wia. Menurut BPJS Baubau, data ini bersumber dari Puskesmas Lakologou, yang disertai surat keterangan penonaktifan peserta PD Pemda Kota Baubau yang ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan Kota Baubau tanggal 26  Agustus 2020.

“Yang kami persoalkan adalah informasi tidak benar, atau pemalsuan informasi Ibu Wia dinyatakan meninggal dunia. Kami juga mendapat surat dari RS Siloam untuk menjalani terapi, dan ternyata hanya cekap (check up) saja,” beber Taslim Zuri.

Pihak keluarga juga telah mengklarifikasi ke pihak Puskesmas Lakologou, yang mengakui adanya kesalahan pendataan, karena kemiripan nama perserta BPJS yang sama-sama warga Kelurahan Waruruma, Ibu Wia dengan Almarhumah Ibu Marwia. Taslim Zuri mengungkapkan, keluarganya belum sepenuhnya menerima Ibu Wia dinyatakan telah meninggal dunia.

“Ini contoh kasus, bagaimana dengan tujuh Kecamatan lainnya,” tuturnya, saat dikonfirmasi, Senin (7/9/20) .

Kartu BPJS Ibu Wia aktif kembali per 4 September 2020, setelah pihak keluarga mengurus langsung di kantor BPJS Baubau. Selama sembilan hari dirawat di RS Siloam, Ibu Wia tidak dikenakan biaya apapun, seluruh biaya masuk dalam tanggungan BPJS.

Keluarga Ibu Wia berharap, instansi terkait dapat lebih cermat lagi, lebih berhati-hati dalam menerbitkan surat, memberikan informasi, data, agar lebih tertib. Juga lebih tertib administrasi, dan tertib koordinasi. Sebab permasalahan ini adalah tanggung jawab pimpinan wilayah, yang seharusnya dilaksanakan secara profesional oleh instansi berwenang, agar kedepannya dapat berjalan lebih baik, tanpa merugikan masyarakat.

Menyayangkan lemahnya sistem pendataan kepesertaan BPJS, yang menonaktifkan peserta BPJS tanpa didukung denegan adanya akte kematian, maupun surat keterangan pidah domisili, atau administrasi kependudukan lainnya, dan merasa dirugikan, pihak keluarga berencana meminta DPRD Kota Baubau memanggil instansi terkait, agar menjadi perhatian bersama, agar hal serupa tak terulang kembali. Dan tak menutup kemungkinan pula, pihak keluarga akan menempuh jalur hukum, melapor kepada pihak berwajib, merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

“Kami rembugkan dulu bersama keluarga,” kata Taslim Zuri, didampingi keluarga Ibu Wia lainnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Baubau, Wahyu

Dinas Kesehatan Kota Baubau Mengakui Kesalahan Petugasnya

Kepala Dinas Kesehatan Kota Baubau, Wahyu, mengakui petugasnya salah melakukan pendataan, verivikasi peserta BPJS. Karena adanya kemiripan nama warga peserta BPJS di Kelurahan Waruruma. Menurutnya, Puskesmas di wilayah kerjanya selalu meminta up date data warga peserta BPJS meninggal dunia, pindah domisili, atau yang telah menjadi PNS.

“Saya akui kesalahan manusia, tidak ada kesengajaan, karena namanya mirip, sama sama penduduk kelurahan waruruma. Apakah pihak kelurahan yang menyampaikan ke puskesmas ataukah puskesmas yang kurang bagus daya tangkapnya,” ucap Wahyu.

Wahyu mengaku, baru sepekan lalu Ia mengusulkan up date  data penambahan atau pengurangan peserta BPJS, guna perbaikan, guna memenuhi hak warga Kota Baubau dalam pelayanan Kesehatan, serta efisiensi anggaran daerah.

Saat ini kata Wahyu, kartu BPJS Ibu Wia sudah aktif, dan sudah bisa digunakan kembali.

Terkait adanya kesalahan lainnya dalam pendataan kepesertaan BPJS, Wahyu memastikan, pihaknya segera mengusulkan kepada kantor BPJS Baubau untuk mengaktifkan kembali kartu peserta BPJS warga, termasuk memasukan peserta baru, warga pegawai honorer / non PNS.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Baubau, Natalia Panggelo

BPJS Baubau Tidak Melakukan Pendataan atau Verivikasi

Terkait penambahan atau pengurangan maupun penonaktifkan peserta BPJS, kantor BPJS Kesehatan Cabang Baubau tidak melakukan pendataan atau verivikasi data warga. BPJS Kesehatan Baubau menerima data dari Dinas Kesehatan Kota Baubau. Namun demikian, data yang diperoleh Dinas Kesehatan Kota Baubau tersebut, biasanya bersumber dari Pemerintah Kelurahan atau Puskesmas. Diterima BPJS Kesehatan Baubau, setelah diverivikasi atau disetujui oleh Dinas Kesehatan Kota Baubau.

“Itulah yang kami proses, apakah ditambahkan atau dikurangi, apakah dinonaktifkan, sumber datanya seperti itu (dari Dinas Kesehatan Kota Baubau, red),” kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Baubau, Natalia Panggelo, Selasa (8/9/20).

Ditemui di ruang kerjanya dalam standar protokoler covid-19, Kacab yang akrab disapa Ibu Lia ini menjelaskan, peserta BPJS Kesehatan, untuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK) tanggungan pusat (APBN), pihaknya menerima data dari Dinas Sosial Kota Baubau, yang meng-input melalui aplikasi yang mereka gunakan, sesuai dengan kriteria yang ada, terkoneksi dengan Kementerian Sosial. Dan untuk Penduduk yang Didaftarkan Pemerintah Daerah (PD Pemda) yang sebelumnya dikenal dengan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), BPJS Kesehatan cabang Baubau menerima data dari Dinas Kesehatan Kota Baubau.

Ibu Lia menekankan, sistem pendataan peserta BPJS Kesehatan, verivikasi dan validasi sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah Kota Baubau. Kantor BPJS Kesehatan cabang Baubau penerima data.

Mau sejak kapan Pemda lakukan pendataan, veerivikasi, dan validasi terserah Pemda. Kalau Pemda mau berikan data setiap bulan, kami meng-input setiap bulan. Tetapi perubahan data di BPJS karena tidak universal health coverage terbuka maka perubahan data itu kalau diberikan bulan ini, maka nanti akan berlaku bulan depan. Kecuali bila peserta BPJS Kesehatan meninggal dunia di rumah sakit, bila data diberikan bulan ini, maka otomatis kartunya non aktif. Kartu BPJS Kesehatan tidak bisa digunakan lagi.

Berbeda lagi dengan peserta BPJS Kesehatan PBIJK tanggunan pusat, yang berhak melakukan validasi penonaktifan atau penambahanadalah Kementerian Sosial. Kantor BPJS Kesehatan Cabang tidak melakukan apa-apa.

“Perubahan peserta BPJS Kesehatan terjadi kalau Dinas Kesehatan memberikan data, kecuali kalau peserta meninggal dunia, rumah sakit yang langsung meng-input, bahwa ini peserta meninggal dunia, dan akan masuk ke sistem kami ketika rumah sakit mengajukan klaim ke kami. Tetapi bila peserta meninggal di tempat lain, bukan di rumah sakit, dan tidak dilaporkan oleh keluarganya, atau pemerintah kelurahan tidak melaporkan ke puskesmas, puskesmas tidak melaporkan ke Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan tidak melapor ke kami, maka sepanjang itu orangnya kan tidak ditau bahwa orangnya sudah meninggal, maka orangnya akan tetap aktif sebagai peserta BPJS Kesehatan,” urainya.

[RED]

Komentar

News Feed