oleh

Posbakumadin Baubau Siap Berikan Bantuan Hukum Gratis

kasamea.com BAUBAU

Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Kota Baubau siap memberikan pendampingan hukum secara gratis bagi masyarakat tidak mampu di wilayah Kepulauan Buton (Kepton), khususnya di Kota Baubau.

Ketua Posbakumadin Kota Baubau, Adnan SH mengungkapkan, saat ini pihaknya telah siap bekerja, setelah merampungkan struktur Organisasi, lengkap dengan Bidang Litigasi dan Non Litigasi.

Pendampingan hukum yang diberikan adalah mencakup penyelesaian perkara secara Litigasi atau didalam persidangan, maupun Non Litigasi atau diluar persidangan. Posbakumadin Kota Baubau juga akan melaksanakan kegiatan Penyuluhan, yang bertujuan menyosialisasikan program kerja Posbakumadin Baubau, sekaligus pendidikan hukum di tengah masyarakat.

“Pendampingan ini dilakukan dengan tujuan agar hak-hak masyarakat yang berkaitan dengan hukum dapat terlaksana dengan baik,” kata Adnan.

Mantan Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton (UM Buton) ini menambahkan, untuk mendapatkan pendampingan hukum gratis, syaratnya pemohon harus benar-benar tergolong masyarakat tidak mampu, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan atau Pemerintah Desa ditempat pemohon bertempat tinggal.

“Jadi untuk mendapatkan pendampingan hukum secara cuma-cuma (gratis, red), caranya, pelapor atau terlapor atau keluarganya mengajukan permohonan ke kantor Posbakumadin Baubau, baik secara tertulis atau lisan. Kemudian melampiri surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh kelurahan/desa ditempat tinggal pelapor atau terlapor,” jelas Adnan, Minggu (16/8/20).

Posbakumadin Baubau saat ini personilnya berjumlah 15 personil, terdiri dari 11 Advokat dan 4 Paralegal. Dengan jumlah itu diharapkan dapat memberikan bantuan maksimal bagi pencari keadilan di wilayah Kepton, khususnya Kota Baubau.

Pemberian Bantuan Hukum cuma-cuma yang dilakukan oleh Posbakumadin adalah merupakan amanah Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011 untuk memberikan jaminan dan pemenuhan Penerima Bantuan Hukum mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata, dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggung-jawabkan.

[RED]

Komentar

News Feed