oleh

Unras Jilid II GMNI, DPRD Baubau Tinjau Bangunan PT Djarum yang Resahkan Warga

kasamea.com BAUBAU

Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kota Baubau kembali menggelar aksi unjuk rasa menyuarakan keresahan warga Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau. Sejak beberapa bulan lalu warga meminta agar dinding penahan tanah (Talud) di kantor milik PT Djarum segera direnovasi, sebab warga ragu dan takut, bila sewaktu-waktu dinding setinggi sekitar 5 Meter tersebut, tiba-tiba rubuh, karena campuran semen dan pasirnya yang rapuh, diduga tak memenuhi standar konstruksi.

Sejak beberapa bulan lalu permintaan warga belum mendapatkan kepastian, tak kunjung terealisasi. Alhasil, dua kali menggelar aksi unras, GMNI mendapat respon positif, pihaknya terkait turun langsung ke lokasi, mencari solusi.

Baca berita terkait

Kamis (13/8/20), pihak yang turun langsung ke lokasi, Ketua DPRD Kota Baubau, H Zahari, bersama Wakil Ketua Komisi II dan anggota, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, La Ode Nasrun, bersama jajaran Bidang Tata Ruang dan Bangunan, Camat Murhum, Lurah Lamangga, Koordinator PT Djarum Baubau, dan Konsultan Anggoro yang mengerjakan pembangunan talud tersebut.

Peninjauan kelayakan Talud ini juga disaksikan langsung oleh para pengurus DPC GMNI Kota Baubau, bersama warga pemilik rumah yang bersebelahan, berdekatan dengan dinding penahan tanah tersebut. Dengan pengawalan ketat aparat Kepolisian juga TNI.

H Zahari mengungkapkan, informasi dari GMNI benar, setelah Ia melihat langsung faktanya. Struktur Talud harus ada kemiringan untuk kokohnya, mengingat ketinggian Talud tersebut, dasar Talud perlu diperkuat, sebab menurutnya, dengan ketinggian Talud sekitar 7-8 Meter, maka tidak layak dengan kondisi seperti saat ini. Jadi memang harus kokoh fondasi dibawah, sebab bila tidak kokoh, maka akan menimbulkan bahaya.

“Harus ada kemiringannya, sehingga kokoh kalau sudah naik dinding diatasnya. Ini tidak seperti bangunan bangunan lain yang saya liat,” ungkapnya.

Kata Zahari, PT Djarum adalah sebuah perusahaan besar di Indonesia, dan dari hasil diskusi singkat bersama pihak terkait, pada dasarnya PT Djarum merespon apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat setempat.

“Makanya saya sampaikan tadi sama mereka, memang besar biayanya ini (renovasi, red), tapi lebih besar lagi biayanya nanti, termasuk persoalannya ketika terjadi apa-apa,” tegas Zahari.

Kata Zahari, PT Djarum telah menyiapkan renovasi Talud tersebut, hanya saja mereka menunggu pembebasan tanah, jalan setapak, untuk mendapatkan kemiringan, guna memperkokoh Talud. PT Djarum akan mengganti jalan yang terpakai untuk renovasi Talud, dengan jalan setapak baru.

Ketua DPD Partai Golkar ini telah meminta kepada Camat Murhum agar segera berkomunikasi secara kekeluargaan dengan warga setempat, untuk kepentingan bersama.

“Komunikasikanlah dengan mereka (warga, red), apalagi memang niat baiknya PT Djarum ini kan bukan hanya sebatas mengambil lahan, ada juga kompensasi nanti. Inilah yang ditunggu,” terangnya.

Zahari menuturkan, termasuk Dinas PU dan Penataan Ruang, juga menindaklanjuti secara teknis sesuai Tupoksi. DPRD mendorong agar permasalahan ini dapat segera teratasi, dan akan menindaklanjuti hasil tinjauan lapangan, pasca rangkain kegiatan peringatan Dirgahayu Kemerdekaan RI.

“Usai kegiatan peringatan Kemerdekaan RI DPRD mengagendakan untuk memanggil pihak-pihak terkait, baik PU, Pemerintah Kecamatan, Kelurahan, termasuk PT Djarum sendiri, dan bagian dari masyarakat, untuk kita rapat di DPRD, terkait pembahasan itu. Sehingga, nanti akan matang itu di DPRD, haris final, jangan lagi kita berulang-ulang kita turun di lapangan,” tegas Zahari.

Ia pun menegaskan, agar permasalahan ini menjadi contoh, sekaligus warning bagi Dinas terkait, bahwa memang dalam pelaksanaan pelaksanaan kegiatan yang rentan dapat membahayakan masyarakat, Dinas terkait wajib turun meninjau, melihat secara detail, sesuai dengan perencanaan, dan standar yang ada.

“Artinya kalau gambarnya sudah begini, mereka tidak bisa keluar dari situ. Begitupun pihak yang berkepentingan seperti PT Djarum. Jadi pekerjaannya harus sesuai spek yang sudah diverivikasi di Dinas PU. Jangan meleset dari situ, karena menyangkut keselamatan masyarakat,” urainya.

Zahari mendorong agar permasalahan ini harus betul betul menjadi perhatian Dinas PUPR dalam menjalankan fungsi dan tanggungjawab mengawal semua kegiatan yang keluar dari rekomendasi mereka. Sebab menurut Zahari, permasalahan yang terjadi juga akan merugikan pihak perusahaan, bila Dinas PUPR melakukan pembiaran saat pekerjaan berjalan, dan setelah bangunan yang digunakan itu tidak sesuai, akan menjadi hambatan bagi perusahaan dalam menjalankan aktivitas usaha di Kota Baubau.

Zahari mengaku, mengetahui bahwa PT Djarum tidak tahu menahu tentang pekerjaan pembangunan gedung kantor yang ditempati / digunakan sekarang. Karena pekerjaan pembangunan dikerjakan oleh perusahaan bidang kontruksi.

“Saya tau persis dipihak ketigakan, setelah selesai baru mereka (PT Djarum) terima. Sehingga tidak bisa juga semata-mata kita persalahkan PT Djarum. Harus kita pahami juga posisi mereka. Tapi Alhamdulillah, keyakinan saya PT Djarum tidak akan seperti itu untuk masyarakat, ada hal sekecil apapun mereka pasti akan lakukan, kalau misalnya menyangkut keselamatan masyarakat,” urai Zahari.

Zahari juga sempat menyinggung soal Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang memayungi pembangunan gedung kantor PT Djarum Baubau. Hal ini akan menjadi salah satu item penting yang akan dibahas oleh DPRD.

“Nanti kami akan bahas dalam rapat, sejauh mana langkah yang sudah dilakukan sebelum adanya pembangunan ditempat itu. Apakah sudah sesuai dengan arahan Pemerintah, atau seperti apa,” tutupnya.

Sekretaris Dinas PUPR, La Ode Nasrun mengatakan, proses izin gadung kantor PT Djarum kan sudah berjalan, akan tetapi untuk konstruksinya belum masuk.

Dalam permasalahan ini Nasrun menilai, warga berpikir, melihat konstruksi Talud tersebut tidak benar. Namun begitu menurutnya, hal ini belum dapat dipastikan. tentunya ada kemungkinan.

Kata Nasrun, setelah melihat langsung Talud tersebut, Ia segera melaporkan kepada pimpinanmya, dalam hal ini Kepala Dinas PUPR, dan meminta agar segera dibentuk tim teknis.

“Saya akan melapor ke pimpinan untuk bagaimana kita bentuk tim untuk menjastifikasi bangunan yang ada. Seperti apa rekomendasinya, kalau memang itu perlu dibongkar dan diganti strukturnya, mau tidak mau itu harus dilakukan, karena beresiko terhadap masyarakat,” terangnya.

Terkait IMB, Nasrun menyebutkan, pihaknya tidak mengatur bagian belakang gedung atau bangunan, melainkan bagian depan, batas pagar dari jalan, sempadan jalan dan sempadan bangunan.
“Persoalan muncul hal hal yang ganjil terhadap pemahaman warga, tentu kita bicarakan dulu diinternal PU seperti apa langkah-langkahnya. Tentunya dipermikiran saya, bentuk tim teknis untuk mengkaji konstruksi yang ada. Tentunya kita mintai semua RAB,” jelasnya.

Nasrun mengaku, belum melihat dokumen terkait pembangunan gedung / kantor PT Djarum. Namun kata dia, persoalan konstruksi pasti ada dalam dokumen IMB.

“Seperti apa konstruksinya nanti kita evaluasi. Intinya PU akan melakukan evaluasi terhadap keluhan masyarakat,” tegasnya.

Koordinator PT Djarum Baubau, Jimmy memastikan, bahwa pihaknya akan memenuhi apa yang menjadi keinginan warga untuk merenovasi Talud tersebut, atau dibangun kembali untuk penguatan.

Jimmy pun menyinggung, bahwa keseluruhan pekerjaan pembangunan gedung / kantor yang ditempatinya saat ini, sepenuhnya diserahkan kepada kontraktor, jadi dalam hal ini, PT Djarum adalah pengguna, ketika bangunan tersebut sudah selesai, sudah rampung dibangun.

“Kita menunggu nanti besok kita dimediasi lagi, dipertemukan lagi bersama pak Camat dan jajarannya,” tuturnya.

Konsultan Anggoro, Jasmin mengungkapkan, bahwa keresahan warga karena melihat campuran dinding luar pekerjaan pemasangan batu gunung yang kurang bagus karena diakibatkan oleh pengaruh pasir. Ia pun mengungkapkan, bahwa pasir yang digunakan tidak sesempurna yang diharapkan.

“Pasir yang digunakan ini tidak sesempurna yang diharapkan, dari Batauga, atau dari mana pasir itu didatangkan, kadang datang pasir yang bagus, kadang juga datang pasir yang kurang bagus. Sehingga biar campuran semennya bagus, tetap juga tidak akan bagus,” jelasnya.

Dari sisi kontruksi, Jasmin menjelaskan, dia telah berkonsultasi dengan pihak Anggoro, bahwa dalam dinding itu ada kolom selebar 40 x 40, bagian bawah Talud selebar 1,5 Meter, yang juga diperkuat dengan adanya sepatu dari balok yang ada tersebut. Balok luar, kata Jasmin, yang terlihat itu hanya balok untuk penahan luar saja, tetapi didalamnya lagi ada balok struktur. Setelah itu dari tiang Talud, sejauh lebih dari 1, 5 Meter.

“Ada juga tiangnya struktur gudmes, sekitar 40 40 lebih,” jelas Jasmin lagi.

Hanya saja, kata Jasmin, yang menjadi perhatian warga adalah masalah campuran (semen pasir, red), yang menurutnya masih bisa diakali. Dengan dibuatkan struktur luar lagi, struktur pengecoran dinding langsung, sekaligus langsung dengan sepatu. Agar supaya warga tidak resah lagi.

Lebih lanjut Jasmin menuturkan, permintaan warga dibuatkan saja kolom kolom dari luar, juga balok balok struktur, setinggi dibawah pagar.

“Hanya kan ada masalah lahan lagi berapa yang mau diambilkan, karena dia makan lagi tanahnya warga, itu jalan itu. Itu saja sebenarnya. Untuk kedalaman, itukan biasanya ada perhitungan struktur yang menentukan, tidak bisa kita hitung skarang, itu dihitung lagi untuk beban kedalaman struktur, jangan sampai kita beranggapan satu meter, tapi dikedalaman struktur ternyata 1,2 meter. Ya bisalah dibikinkan 1,2 meter, tergantung dari perhitungan struktur. Semuanya dihitung struktur lagi, saya kira begitu,” demikian dijelaskan konsultan yang telah cukup lama berkecimpung dan berpengalaman dalam bidang konstruksi ini.

[RED]

Komentar

News Feed