oleh

ADVERTORIAL: POTRET KINERJA DINAS SOSIAL KOTA BAUBAU DITENGAH PANDEMI

Kepala Dinas Sosial Kota Baubau Abdul Rajab

Tak seorangpun mampu memprediksi, menyangka pandemi corona virus disease 2019 (covid 19) turut melanda Kota Baubau. Tak lama wabah ini mendunia, dan menyusul dinyatakan sebagai bencana nasional non alam di Indonesia.

Penanganan pandemi covid 19 dituntut sebuah keseriusan serta kerja-kerja professional berintegritas. Seperti ini adanyalah potret kinerja Dinas Sosial Kota Baubau ditengah pandemi covid 19, khususnya menunaikan tanggung jawab pada penyelenggaraan pemerintahan bidang sosial (Perda Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau).

Penanganan masyarakat terdampak covid 19, yang secara perekonomian benar-benar merasakan berkurangnya pemasukan, penghasilan dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga, tak luput dari perhatian Dinas Sosial Kota Baubau.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggungjawab dan berkewenangan untuk mengatasi masyarakat terdampak covid 19, dibawah Kepemimpinan Abdul Rajab, Dinas Sosial Kota Baubau terbilang berhasil menuntaskan pendistribusian bansos, kebutuhan pokok bagi masyarakat terdampak covid 19.

Penyaluran Bansos

Dinas Sosial Kota Baubau sudah menyalurkan bantuan sosial tahap II untuk 21.539 Kepala Keluarga (KK) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 43 Kelurahan. Bantuan sosial ini merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Kota Baubau kepada warga yang terkena dampak covid 19. Penyaluran Bansos dipastikan tepat sasaran.

Seperti diketahui, pandemi covid 19 telah banyak mempengaruhi menurunnya pemasukan, pendapatan masyarakat hampir disemua lini perekonomian. Khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Sehingga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Bansos yang dananya bersumber dari APBD Kota Baubau dan Dana Insentif Daerah (DID) ini, senilai Rp 484ribu, berupa kebutuhan pokok, beras 36 Kg, satu rak telur ayam, dan dua liter minyak goreng.

Pengalokasian DID untuk Bansos tahap II berdasarkan pertimbangan Tim Anggaran Pemkot Baubau, dimana peruntukannya dapat digunakan untuk Jaring Pengaman Sosial, dalam bentuk kebutuhan pokok.

Sebelumnya, penyaluran Bansos tahap I bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Kota Baubau. Bantuan yang disalurkan berupa beras 36 Kg, Telur 1 rak dan minyak goreng 2 liter, untuk masing-masing KPM, dimana keseluruhan KPM di Kota Baubau berjumlah 22.000 KK.

Dinas Sosial Kota Baubau telah menerima DID sebesar Rp 4 Milyar yang hanya bisa mengakomodir 9.250 KPM. Sisa 13.000 KPM terakomodir dalam tambahan DID Rp 6Miliyar.

Menghindari tumpang tindih, data double, Dinas Sosial Kota Baubau menyerahkan sepenuhnya pendataan KPM kepada Pemerintah Kelurahan. KPM dimaksud adalah warga terdampak covid 19 yang belum menerima Bansos dari program lain, seperti BST, PKH, BPMT.

Penyaluran BLT

Dinas Sosial Kota Baubau juga memfasilitasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp 600.000 bagi 6.045 KK yang diberikan Pemerintah Pusat untuk Kota Baubau. Menjalin koordinasi yang baik dengan Bank yang telah ditunjuk, untuk memastikan penerima BLT telah menerima bantuan tersebut.

Memaksimalkan kinerja Fasilitator Kesejahteraan Sosial dalam mengawal, mendampingi penyaluran BLT.

Data KK yang dikirimkan Dinas Sosial Kota Baubau adalah data kemiskinan terpadu, yang kemudian diverivikasi dan dilakukan validasi oleh Pemerintah Pusat. Dimana dana BLT ini bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Penyaluran Bantuan Masyarakat Rentan Terdampak Covid 19

Dinas Sosial Kota Baubau juga memfasilitasi pengiriman data 19.667 KK masyarakat rentan terdampak covid 19 dari 43 Kelurahan, yang dikirimkan kepada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Dinas Sosial Kota Baubau merampungkan dan mengirim data masyarakat rentan yang terdampak covid-19 kepada Gugus Tugas Covid-19, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Ini dilakukan sesuai Surat Gubernur Sultra, perihal permintaan data masyarakat rentan yang terdampak covid-19, Nomor 443/1525: Sehubungan dengan persebaran covid-19 yang semakin meluas, dan telah dirasakan dampaknya oleh masyarakat, baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Dalam upaya meminimalisir dan menangani masyarakat rentan tersebut, maka kami meminta kepada saudara untuk memberikan data maayarakat rentan yang terdampak akibat wabah covid-19, diluar data penerima Bansos program BPNT Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Lanjut Usia, Program Disabilitas, dan Program Anak Terlantar (format terlampir).

Dalam hal ini Dinas Sosial Kota Baubau bukanlah penentu kebijakan terkait bentuk atau nominal bantuan. Melainkan hanya memfasilitasi proses pendataan dan penyaluran bantuan, sesuai dengan petunjuk teknis yang ada.

Perbaikan Sistem Data Warga Miskin

Nama yang tumpang tindih atau nama double, warga yang sudah pindah domisili atau sudah meninggal dunia masih masuk dalam daftar masyarakat miskin. Permasalahan ini hampir setiap tahun masih saja terjadi.

Menyikapi hal ini Dinas Sosial Kota Baubau terus berupaya untuk memperbaiki sistem pendataan agar data yang dihasilkan lebih valid. Salahsatunya dengan menggelar Bimbingan Teknis Data SIKS – NG.

Bimtek yang melibatkan seluruh operator Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) ini, Dinas Sosial Kota Baubau menghadirkan nara sumber dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Diharapkan, melalui Bimtek ini dapat lebih terbangun sinergi, koordinasi yang lebih baik antara unit kerja (operator) data Dinas Sosial dengan operator Puskesos Kelurahan. Guna menghasilkan data yang lebih valid lagi kedepannya. Dari operator data Dinas Sosial Kota Baubau, selanjutnya diteruskan ke Pusat Data Pemerintah Pusat (Kemensos RI).

Sistem pendataan dilakukan dari masing-masing Kelurahan, yang lebih mengetahui kondisi sosial perekonomian dari masing-masing lingkungan RT/RW.

Dengan digelarnya Bimtek tersebut, diharapkan up to date data warga miskin dapat rutin dilakukan per triwulan (empat kali dalam setahun).

Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 146 / HUK / 2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, terdiri atas 14 Kriteria Kemiskinan.

14 Kriteria Kemiskinan, meliputi :

Luas Lantai Bangunan Tempat Tinggal Kurang dari 8 M2 per Orang, – Jenis Lantai Tempat Tinggal Terbuat dari Tanah/Bambu/Kayu Murahan, – Jenis Dinding Tempat Tinggal dari Bambu/Rumbia/Kayu Berkualitas Rendah/Tembok Tanpa Diplester.

  • Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar/Bersama-sama dengan Rumah Tangga Lain, – Sumber Penerangan Rumah Tangga tidak Menggunakan Listrik.
  • Sumber Air Minum berasal dari Sumur/Mata Air tidak terlindung/Sungai/Air Hujan, – Bahan Bakar untuk Memasak sehari-hari adalah Kayu Bakar/Arang/Minyak Tanah, – Hanya Mengkonsumsi Daging/Susu/Ayam dalam satu kali Seminggu.
  • Hanya Membeli Satu Stel Pakaian Baru dalam Setahun, – Hanya Sanggup Makan Sebanyak Satu/Dua Kali dalam Sehari, – Tidak Sanggup Membayar Biaya Pengobatan di Puskesmas/Poliklinik.
  • Sumber Penghasilan Kepala Rumah Tangga adalah : Petani dengan Luas Lahan 500 M2, Buruh Tani, Nelayan, Buruh Bangunan, Buruh Perkebunan dan atau Pekerjaan Lainnya dengan Pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per Bulan, – Pendidikan Tertinggi Kepala Rumah Tangga: Tidak Sekolah/Tidak Tamat SD/Tamat SD, – Tidak Memiliki Tabungan/Barang yang Mudah dijual dengan Minimal Rp. 500.000,- seperti Sepeda Motor Kredit/Non Kredit, Emas, Ternak, Kapal Motor, atau Barang Modal Lain.

Memenuhi tujuh dari 14 Kriteria Kemiskinan, maka warga tersebut masuk dalam kategori miskin.

Diharapkan dengan perbaikan sistem data atau pendataan warga miskin yang dilakukan Dinas Sosial Kota Baubau, data yang diperoleh dari Kelurahan, dan dikirimkan ke Kemensos, dapat lebih valid, dan tepat sasaran yang memenuhi 14 Kriteria Kemiskinan.

Perlindungan dan Jaminan Sosial

Penanganan bencana alam sosial yang merupakan salah satu program kegiatan yang sifatnya standar pelayanan minimum (SPM) urusan wajib yang tidak bisa diabaikan. Berbicara bencana, Pemerintah tidak bisa tutup mata, sehingga Dinas Sosial berupaya untuk memaksimalkan penanganannya.

Begitu pula pemulangan orang terlantar yang ada di Kota Baubau, yang juga urusan wajib sesuai Undang-Undang. Dengan minimnya anggaran karena refocusing akibat pandemi covid 19, semua orang terlantar yang ditangani oleh Dinas Sosial, dapat dipulangkan ke daerah asalnya.

Bencana sosial terkait konflik, Dinas Sosial Kota Baubau telah merealisasikan program Keserasian Sosial, yang merupakan Program Kementerian Sosial, dengan tujuan mengurangi terjadinya konflik sosial.

Dinas Sosial Kota Baubau menempatkan program ini di lingkungan Kanakea Dalam, Kelurahan Nganganaumala Kecamatan Batupoaro Kota Baubau, yang rawan terjadi konflik antar pemuda. Program ini semacam mitigasi, pencegahan dini terjadinya konflik sosial.

Melalui program Keserasian Sosial, Dinas Sosial Kota Baubau membangun sarana olahraga volley ball, lapangan, juga jaring net, bola dan lampu penerang. Dimaksudkan untuk mengubah mindset generasi muda dalam mengisi waktu dengan kegiatan positif, dengan berolahraga.

Tahun sebelumnya Dinas Sosial berhasil menghadirkan program yang sama di Kelurahan Melai Jalan Lingkungan akses warga menuju Masjid, dan Kelurahan Kadolo Katapi lingkungan Wakonti Lapangan Futsal.

Selain itu, Dinas Sosial Kota Baubau juga merealisasikan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Di Kota Baubau sendiri tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), lebih 60.000 jiwa peserta KIS, yang terakomodir dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD dan PBI APBN. Peserta yang terakomodir dalam PBI APBN menandakan data valid yang terkirim ke Kementerian Sosial. Sebaliknya data tidak valid tidak terakomodir dalam PBI APBN. Namun begitu, tetap terakomodir dalam PBI APBD, sesuai kebijakan Pemerintah Kota Baubau.

Dari lebih 60.000 jiwa data yang terkirim ke Kementerian Sosial, hasil verval pusat beririsan dengan BPJS, ada sekitar 11.000 jiwa yang terancam terhapus, karena datanya tidak valid. Olehnya itu, Dinas Sosial Kota Baubau berupaya meng- up to date data yang ada, guna melakukan verval, menyelamatkan data sekitar 11.000 jiwa tersebut, agar bisa terakomodir mendapatkan bantuan KIS dari Kementerian Sosial.

Betapa pentingnya DTKS atau Bank Data atau sebelumnya disebut Basis Data Terpadu (BDT), sehingga harus menjadi fokus perhatian Dinas Sosial Kota Baubau untuk melakukan up to date secara berkala dari 43 Kelurahan. Sebagai dasar acuan data penyaluran bantuan bagi warga miskin, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), KIS, Bahan Pangan Non Tunai (BPNT). Pemerintah Kota mengusulkan, selanjutnya menunggu kuota dari Kementerian Sosial.

PKH mulai berjalan di Kota Baubau sejak 2013, dan Desember 2020, 60.211 jiwa warga miskin Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Baubau telah menerima bantuan PKH. Banyak diantara KPM yang sudah graduasi (mandiri dalam mengelola perekonomian keluarganya) sehingga sudah keluar dari garis Kemiskinan. Dinas Sosial Kota Baubau tak sekedar memberikan bantuan, tetapi juga mendampingi, memberikan penguatan kepada KPM bagaimana cara mengelola dana bantuan yang diperoleh, agar bisa keluar dari garis Kemiskinan. Melalui pertemuan yang intens dengan kelompok masyarakat, khususnya KPM, agar masyarakat jangan hanya berharap bantuan dari Pemerintah.

Kinerja maksimal Dinas Sosial Kota Baubau diharapkan dapat terus ditingkatkan, yang tentu tak lepas dari dukungan penganggaran melalui APBD Kota Baubau. Agar masyarakat yang masih ada dalam garis Kemiskinan, terlebih dibawah garis Kemiskinan dapat terokomodir dalam DTKS, sehingga bisa mendapatkan bantuan, dan pendampingan sampai mereka bisa mandiri mengelola perekonomian keluarganya, dan keluar dari garis Kemiskinan.

Dinas Sosial adalah Dinas yang secara spesifik bersentuhan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat yang masih berada digaris Kemiskinan, terlebih dibawah garis Kemiskinan, serta bertanggungjawab mewujudkan standar pelayanan minimum, urusan wajib.

Komentar

News Feed