oleh

Proyek Jaringan Internet Buteng Bermasalah

BUTON TENGAH

“Defenisi Korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi. Mengikut terpenuhinya unsur-unsur perbuatan Korupsi itu sendiri. 13 Pasal menjadi warning, agar para penyelenggara pemerintahan, pegawai negeri, juga pihak lainnya dapat lebih AWAS dalam hal pengadaan barang/jasa Pemerintah”

Program Kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi, Kegiatan Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi, Paket Pengadaan Menara Anten Jaringan Internet Kabupaten Buton Tengah

Program Kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi, Kegiatan Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi, Paket Pengadaan Menara Anten Jaringan Internet Kabupaten Buton Tengah masuk dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) milik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Buton Tengah (Buteng). Belakangan diketahui bermasalah dalam pengadaan menara anten jaringan internetnya, mulai dari progres pekerjaan yang tidak mencapai 100 persen, telah melewati jadwal pelaksanaan pekerjaan, tidak dapat dicairkannya anggaran proyek, soal administrasi, hingga adanya rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2018, terkait proyek tersebut.

Paket pengadaan menara anten jaringan internet bernilai Rp 1miliar lebih, ini dianggarkan pada Tahun Anggaran (T.A) APBD-P 2018, berlokasi dilima titik, Mawasangka Tengah (Masteng), Mawasangka Timur (Mastim), Lakudo, Lombe, dan Kadatua Kabupaten Buton Selatan (dalam perencanaan akan difungsikan sebagai pelempar).

Sekretaris Dinas Kominfo dan Persandian Buteng Samiun mengaku sejak awal tidak tahu menahu tentang proyek tersebut, Ia tidak dilibatkan sama sekali oleh Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Buteng La Ota.

Konfirmasi, Jumat (2/8) siang di kantor Dinas Kominfo dan Persandian Buteng, Samiun tak dapat berkomentar banyak. Hanya saja kata Samiun, dia telah menyarankan kepada La Ota, agar dirinya selaku Sekretaris, juga Kepala Bidang yang membidangi program terkait proyek tersebut dapat dilibatkan. Namun keduanya sama sekali tak diberi peran, akses atau kewenangan atas proyek tersebut.

Belakangan ketika terjadi permasalahan dalam proyek ini, dirinya sebagai Sekretaris turut bertanggungjawab sesuai dengan kapasitas jabatannya, sebab secara struktural posisinya sebagai Sekretaris (orang nomor 2) dalam OPD Kominfo dan Persandian Buteng.

“Saya sudah sarankan ke pak kadis, dari awalnya saya sampaikan tolong libatkan bidang yang terkait dengan tower ini. Bidangnya sama juga dengan saya tidak diberikan pemahaman itu, dari awalnya tooh. Setelah akhir-akhir ini sudah bermasalah, karena melibatkan kantor yaa mau tidak mau kita turun tangan. Apa yang kita tau ya kita jawab. Termasuk ketika mereka verifikasi tower itu titiknya saya tidak turun, saya bilang saya tidak paham tentang tower itu sejak awal,” katanya singkat. Kala itu Samiun menyambungkan konfirmasi kepada salah seorang Staf Perencanaan bernama Hasan Faliki, dan mengesankan Hasan Faliki ini berperan penting, atau tahu banyak ihwal proyek tersebut.

Saat ini Hasan Faliki memastikan, tidak ada kerugian keuangan negara/daerah Buteng dalam proyek tersebut, sebab CV Randi Buton Perdana selaku pelaksana proyek, belum mengambil sepeserpun dana yang dianggarkan untuk pekerjaan proyek (pencairan masih 0 persen, red). Menurutnya, dalam pelaksanaan proyek tersebut hanya terjadi pelanggaran administrasi, didasarkan pada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) awal tahun 2019, yang merekomendasikan Uji Fungsi oleh Inspektorat Buteng, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Buteng, dan Dinas PU Buteng. Selain Uji Fungsi, BPK RI merekomendasikan PHO (Provisional Hand Over).

Hasan Faliki inkonsisten dalam pernyataannya, bahwa progres pekerjaan proyek tersebut 90 persen, namun kemudian dia menyebutkan progres pekerjaan proyek baru mencapai 80 persen. Hasan juga mengatakan, selain progres pekerjaan proyek yang baru mencapai 80 – 90 persen, masih ada pengadaan server, kemudian juga penyelesaian administrasi, tanpa menerangkan hal administrasi apa yang dimaksud.

“Kemudian nanti ada kegiatan servernya, barumi setelah kegiatan selesai sudah bisa on itu,” jelasnya.

Hasan Faliki mengakui, pencairan 30 persen anggaran pekerjaan proyek ini terkendala kesalahan administrasi, sehingga pihaknya tidak dapat mencairkan permintaan dana pihak ketiga. Kemudian setelah adanya pemeriksaan BPK RI, merekomendasikan, pencairan dana baru bisa dilakukan setelah Uji Fungsi dan PHO.

“Setelah nunggu pemeriksaan BPK RI, keluarlah rekomendasi dari BPK RI, bahwa harus dilakukan uji fungsi dan PHO, baru bisa dicairkan (dana proyek, red) begitu saja sebenarnya,” sebutnya.

Terkait pekerjaan, menurut Hasan Faliki sudah sesuai prosedur. Setelah dilakukan Uji Fungsi, baru kemudian dibentuk panitia PHO. Sedangkan untuk pengawasan proyek tersebut telah ada konsultan pengawas, ada konsultan perencana. Ia memastikan, tetap sesuai prosedur.

“Terkait uji fungsi tinggal dijadwalkan saja. Nanti kami infokan,” tambahnya.

Pekerjaan sudah dinyatakan addendum, terkait dengan adanya denda yang dikenakan pada pelaksana proyek, Hasan Faliki mengaku tidak tahu.

Hasan Faliki tidak menjelaskan tentang pelanggaran administrasi apa yang dimaksud, yang menjadi penyebab sehingga anggaran proyek tidak dapat dicairkan oleh pihak pelaksana pekerjaan, mulai dari pencairan anggaran 30 persen, hingga progres 80 – 90 persen menurut Hasan Faliki. Mengundang tanya, sebab dalam proses lelang, pelaksana proyek telah dinyatakan menang, yang tentu sudah memenuhi segala persyaratan, klasifikasi, administrasi.

Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Buteng La Ota belum terkonfirmasi, sebab tidak ada di kantornya.

Penelusuran vonizz.com, PHO, serah terima pekerjaan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi Pasal 54 ayat 1 dan ayat 2, berbunyi:

Dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, penyedia jasa dan/atau sub penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu dan tepat waktu sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja konstruksi.

Penyedia jasa dan/atau sub penyedia jasa yang tidak menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan/atau tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai ganti kerugian sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja konstruksi.

Kemudian, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 57 dan Pasal 58:

Pasal 57
Setelah pekerjaan selesai 100 persen sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa.

PPK dan penyedia melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.
PPK dan penyedia menandatangani berita acara serah terima.

Pasal 58
PPK menyerahkan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 kepada PA/KPA.

PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaanadministratif terhadap barang/jasa yang akan diserahterimakan.

Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.

Dalam Pasal 57 dan Pasal 58, unsur yang terlibat dalam serah terima pekerjaan antara lain, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pengguna Anggaran (PA)”.

Addendum adalah penambahan /perubahan dokumen pada saat lelang atau sebelum kontrak ditanda tangani, merupakan produk lanjutan dari CCO (Contract Change Order), jika terjadi CCO maka disusul Addendum kontrak. Sedangkan bila terjadi addendum, belum tentu telah terjadi CCO.

Diatur dalam Penyelesaian Kontrak Pasal 56 Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempaatan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia, dan perapnajngan jaminan pelaksanaan.

Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melampaui Tahun Anggaran.

Selain sisi hukum dugaan tindak pidana korupsi, administrasi, permasalahan proyek di Dinas Kominfo dan Persandian Buteng juga dapat ditinjau dari pencapaian serapan anggaran Pemerintah Buteng. Ada anggaran sebesar Rp 1miliar lebih yang tidak dapat terserap, eloknya bila terserap, dapat bedampak positif pada geliat perekonomian di Buteng. Anggaran juga sebagai salah satu indikator keberhasilan suatu program.

Bagaimana pengendalian manajemen yang baik dan efektif Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Buteng selaku penanggungjawab OPD?.

Bila ditilik dari sisi hukum dugaan tindak korupsi dalam pelaksanaan proyek tersebut, saat ini tidak ada kerugian negara, sebab pihak ketiga belum menerima sepeserpun anggaran proyek. Namun dalam prosesnya, mulai dari perencanaan, hingga pelaksanaan, tak menutup kemungkinan Penegak Hukum dapat mengurai unsur-unsur yang memenuhi perbuatan korupsi (Pasal 2 dan Pasal 3 UUNo. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 mengatur tentang kerugian keuangan negara). Masih ada Pasal yang mengatur suap-menyuap, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi.

(foto berita: www.olx.co.id)

[VONIZZ report]

Komentar

News Feed