oleh

RAI Tersangka Dugaan Pelanggaran UU ITE Tak Merespon Itikad Baik Wali Kota Baubau

Kasamea.com BAUBAU

“Segala upaya dan itikad baik bapak Wali Kota Baubau tidak mendapat respon positif dari Terlapor (Tersangka RAI, red). Kebenaran atas upaya ini bisa dikonfirmasi langsung kepada yang bersangkutan, juga Pengurus KNPI Kota Baubau,” tegas Dedi Ferianto SH, selaku kuasa hukum Wali Kota Baubau, Dr H AS Tamrin MH.

Menanggapi ditetapkannya sebagai Tersangka inisial RAI (Wakil Ketua Wakil Bidang Pemberantasan Korupsi KNPI Kota Baubau), Dedi Ferianto mengungkapkan, sebelum mengambil langkah hukum melaporkan RAI atas dugaan tindak pidana Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik (UU ITE), pada 2019 lalu, Wali Kota Baubau sudah berupaya melakukan langkah persuasif. Melalui konferensi pers hak jawab, juga memanggil orang tua RAI, yang masih sahabat Wali Kota Baubau.

“Termasuk melalui saya sendiri juga selaku Kuasa Hukum. Bertemu dengan kawan-kawan KNPI, dan pak Assad, kebetulan seangkatan dengan adinda RAI ini,” beber Dedi Ferianto.

Mantan Direktur LBH Buton Raya ini lantas mengurai kronologis peristiwa dugaan tindak pidana ITE yang dilakukan RAI. Ini terjadi pada Agustus 2019, RAI mengirim rilis berita dalam bentuk broadcast Whatsaap kepada beberapa Wartawan.

Rilis tersebut kemudian ditayangkan menjadi pemberitaan beberapa media. Tak berhenti sampai disini, RAI menyebarkan berita-berita tersebut melalui Media Sosial Facebook, dengan narasi “KNPI Desak Jaksa Periksa Walikota Baubau Terkait Korupsi TPI Wameo”.

Dedi Ferianto menegaskan, bahwa Konten inilah yang menjadi objek laporan dugaan tindak pidana ITE, bukannya Konteks Laporan KNPI ke Kejaksaan Negeri Baubau ataupun Ketua KPK RI.

Menurut Dedi Ferianto, hal ini penting untuk diketahui publik, guna meluruskan narasi yang belakangan cenderung bias, dan cenderung menyesatkan. Seolah-olah Wali Kota Baubau melarang/membungkam aktivis untuk melapor.

“Langkah hukum yang ditempuh Wali Kota Baubau adalah langkah terakhir, setelah semua upaya persuasif dilakukan, namun tidak mendapat respon,” ungkap Dedi Ferianto.

Dedi Ferianto menyayangkan, sekaligus menganggap suatu keanehan, upaya terlapor ingin meminta maaf kepada Wali Kota Baubau, baru dilakukan setelah kasus ini ditangani Polda Sultra. Jika tidak keliru, kata Dedi Ferianto, setelah RAI mendapatkan surat panggilan dari Polda Sultra.

“Ini (sikap permohonan maaf, red) dilakukan RAI baru 2 bulanan terakhir, sementara peristiwa dugaan tindak pidana dilakukan sejak tahun 2019. Kok ada apa nanti ada panggilan dari Polda mau minta maaf? Selama ini dimana saja?,” sentil Dedi Ferianto.

Semestinya, kata Ketua Pospera Kota Baubau ini, harus fair dalam menilai, dan tak perlu mendramatisir penetapan Tersangka RAI. Sebab menurutnya, RAI punya hak hukum untuk melaporkan Wali Kota ke Kejaksaan Negeri Baubau, termasuk pula kepada Ketua KPK RI.

Semestinya, lanjut Dedi Ferianto, RAI juga harus bisa menerima, ketika Wali Kota Baubau menggunakan hak hukum yang sama (melapor / mengadu kepada penegak hukum, red). Setiap orang memiliki kedudukan hukum yang sama, dan harus siap bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukan.

Dedi Ferianto yang merupakan salah seorang Aktivis vokal dizamannya, memastikan, kasus ini bukan upaya pembungkaman seseorang untuk berbicara, berekspresi, bahkan mengkritik, menyalurkan aspirasi. Akan tetapi,tak ada orang begitu saja menerima jika dihujat, difitnah, dicemarkan nama baiknya. Apalagi sampai diviralkan secara meluas melalui Media Sosial.

Dedi Ferianto mengingatkan, bahwa segala sesuatu ada batasnya, yang bila sudah melewati batas kesantunan, melabrak rambu-rambu ketentuan dalam Undang-Undang, seharusnya berani menanggung resiko atas segala perbuatannya.

“Jangan didramatisasi terduga pelaku tindak pidana, seolah-olah menjadi korban kezoliman. Yang korban siapa, yang pelaku siapa?,” sambungnya.

Menyinggung tentang Reward bagi Pelapor dugaan tindak pidana korupsi, Dedi Ferianto berpandangan, bahwa Reward tidak diberikan kepada pelaku tindak pidana. Jangan keliru menafsirkan.

Apalagi, lanjut Dedi Ferianto, sampai hari ini Wali Kota Baubau tidak pernah dipanggil, dan diperiksa untuk didengar keterangannya dalam kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi TPI Wameo. Karena memang berdasarkan fakta, dan alat bukti, Wali Kota Baubau tidak memiliki keterlibatan dalam perkara tersebut.

Dedi Ferianto enggan berbicara lebih jauh mengenai materi perkara tersebut, karena kasus ini telah masuk ke ranah hukum. Saat ini RAI telah naik status, dan ditetapkan sebagai Tersangka oleh Polda Sultra dengan Surat Ketetapan Tersangka Nomor: S.Tap/18/X/2020/Dit Reskrimsus Tanggal 26 Oktober 2020.

Dedi Ferianto mengajak seluruh pihak, bersama-sama menghormati, dan bersama-sama mengawal proses penegakan hukum tersebut. Agar berjalan fair dan impartial. Dan silahkan juga bagi Tersangka untuk menggunakan hak Pembelaannya didepan hukum, dengan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

“Terakhir, saya mengutip adagium hukum yang berbunyi: Ut Sementem Faceris Ita Metes – Siapa menabur benih akan menuai hasil, Siapa menabur angin akan menuai badai, siapa menebar fitnah harus berani menghadapi / menanggung resiko,” pungkas Dedi Ferianto.

[RED]

Komentar

News Feed