Baubau
Pemerintah Kota Baubau menempatkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 sebagai momentum strategis untuk memastikan kesinambungan agenda pembangunan jangka menengah 2025–2029. Forum partisipatif ini tidak hanya menjadi ruang sinkronisasi kebijakan, tetapi juga sarana refleksi atas efektivitas program prioritas yang diharapkan mampu menjawab tantangan fiskal, ketimpangan sosial, serta dinamika ekonomi global yang semakin kompleks.
Sebagai tahun pertengahan implementasi RPJMD 2025–2029, RKPD 2027 diarahkan pada pengembangan inovasi pembangunan yang menempatkan manusia, budaya, dan tata kelola pemerintahan modern sebagai fondasi transformasi daerah. Tema pembangunan menegaskan komitmen bahwa pembangunan tidak semata berorientasi fisik, tetapi juga memperkuat kualitas sumber daya manusia, identitas budaya, serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang transparan dan akuntabel.
Menajamkan Prioritas
Memasuki tahun ketiga kepemimpinan Wali Kota Yusran Fahim dan Wakil Wali Kota Wa Ode Hamsinah Bolu, pemkot melakukan review terhadap RPJMD guna memastikan arah pembangunan tetap adaptif terhadap perubahan kebijakan nasional, termasuk kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Penajaman prioritas diarahkan pada program yang berdampak langsung terhadap masyarakat, sekaligus rasionalisasi kegiatan yang dinilai kurang efektif.
Pendekatan berbasis data menjadi landasan pengambilan kebijakan. Indikator makro menunjukkan tren positif, diantaranya pertumbuhan ekonomi meningkat dari 4,36 persen pada 2024 menjadi 4,48 persen pada 2025. Tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan turun dari 3,99 persen menjadi 3,95 persen pada periode yang sama. Sementara tingkat kemiskinan ditargetkan menurun dari 7,41 persen pada 2024 menjadi 6,83 persen pada 2025.
Dari aspek pemerataan, gini rasio turun dari 0,446 menjadi 0,440, menandakan perbaikan distribusi pendapatan masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga menunjukkan peningkatan konsisten, dari 76,61 pada 2024 menjadi 80,29 pada 2025, dengan target mencapai 81,26 pada 2027. Data tersebut menunjukkan bahwa pembangunan sosial berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi.
Pembangunan Berbasis Inovasi dan Identitas Budaya
RKPD 2027 menempatkan pemajuan kebudayaan sebagai salah satu pilar pembangunan. Baubau dinilai memiliki kekayaan budaya yang tidak hanya berfungsi sebagai warisan sejarah, tetapi juga berpotensi menjadi kekuatan ekonomi kreatif dan daya tarik pariwisata. Pendekatan ini menempatkan budaya sebagai instrumen pembangunan inklusif yang memperkuat identitas daerah sekaligus membuka peluang ekonomi baru.
Disektor pendidikan dan kesehatan, pemkot menekankan peningkatan akses dan kualitas layanan sebagai investasi jangka panjang dalam membangun generasi unggul. Pemerataan kualitas pendidikan dan penguatan layanan kesehatan dasar dipandang sebagai fondasi utama peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat difokuskan pada penguatan UMKM dan ekonomi kreatif untuk meningkatkan daya saing produk lokal. Strategi ini diarahkan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada sektor tertentu, melainkan dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Infrastruktur dan Transformasi Digital Pelayanan Publik
Penguatan infrastruktur tetap menjadi prioritas untuk meningkatkan konektivitas wilayah dan efisiensi logistik. Posisi strategis Baubau sebagai simpul konektivitas maritim di kawasan Indonesia tengah-timur dinilai potensial memperkuat peran kota sebagai pusat jasa, perdagangan, dan distribusi regional.
Pengembangan kawasan strategis, termasuk kawasan Jembatan Tona dan Bandara Betoambari, diharapkan mampu meningkatkan mobilitas barang dan jasa sekaligus membuka ruang pertumbuhan ekonomi baru. Pemkot juga menargetkan penguatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi melalui digitalisasi layanan publik guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
Transformasi digital menjadi elemen penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk integrasi data pembangunan, elektronifikasi pendapatan daerah, serta optimalisasi pengelolaan aset dan BUMD.
Tantangan Struktural dan Isu Strategis
Meskipun indikator makro menunjukkan tren positif, sejumlah tantangan struktural masih perlu diatasi, antara lain keterbatasan kapasitas fiskal daerah, kebutuhan peningkatan kompetensi tenaga kerja, ketimpangan pendapatan, serta belum meratanya kualitas infrastruktur dasar.
Dari sisi eksternal, dinamika geopolitik global, perubahan iklim, ancaman krisis pangan dan energi, serta percepatan digitalisasi menjadi faktor yang turut mempengaruhi arah pembangunan daerah. Baubau juga dihadapkan pada peluang strategis sebagai hub maritim serta wacana pembentukan Provinsi Kepulauan Buton yang berpotensi membentuk konfigurasi kawasan perkotaan baru berbasis Kota Satelit.
Komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan tercermin dari target penurunan intensitas emisi gas rumah kaca yang meningkat dari 1,13 pada 2024 menjadi 3,52 pada 2027. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) juga menjadi indikator penting dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
Aspirasi Publik dan Sinkronisasi Perencanaan
Musrenbang mencatat 1.435 usulan aspirasi masyarakat yang mencerminkan kebutuhan riil ditingkat akar rumput. Usulan terbanyak meliputi pengadaan sarana prasarana perikanan, skrining penyakit menular seperti AIDS, TBC, dan malaria, penguatan kelembagaan kelurahan, serta pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah.
Forum perangkat daerah juga menyoroti pentingnya sinkronisasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), penguatan standar pelayanan minimal, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan masyarakat.
“Berbagai gagasan konstruktif yang muncul dalam Musrenbang menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan pembangunan, agar tetap tepat sasaran dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” arahan Wali Kota Yusran Fahim.
Kolaborasi sebagai Kunci Keberhasilan
Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga kolaborasi multipihak yang melibatkan dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil. Pendekatan partisipatif menjadi instrumen penting dalam memastikan kebijakan pembangunan memiliki legitimasi sosial sekaligus daya dorong implementasi yang kuat.
Dengan visi “Baubau sebagai kota budaya yang ramah, cerdas, dan bermartabat”, RKPD 2027 diharapkan mampu menjaga konsistensi arah pembangunan sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi dan sosial daerah ditengah ketidakpastian global. Pendekatan berbasis data, inovasi kebijakan, serta penguatan tata kelola menjadi prasyarat agar pembangunan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan, tetapi juga menghadirkan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.
“Dalam konteks tersebut, Musrenbang RKPD 2027 tidak sekadar agenda rutin tahunan, melainkan ruang strategis untuk memastikan setiap kebijakan publik benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat posisi Baubau dalam peta pembangunan kawasan timur Indonesia,” lugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Bapperida) Mohamat Abduh.
(Redaksi)
Komentar