oleh

Sekda Baubau Laporkan Ini Kepada KPK RI

kasamea.com BAU-BAU

Sekretaris Daerah Kota Baubau, Dr Roni Muhtar MPd melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) tentang perubahan dan penyesuaian rencana program Pemerintah Kota Baubau tahun 2020, sebagai dampak dari penanggulangan persebaran corona virus disease (covid-19). Laporan disampaikan Roni Muhtar dari aula kantor Wali Kota Baubau, melalui video conference yang digelar KPK RI, Kamis (23/4/20) Pukul 10.30 – 13.00 Wita.

KPK RI menggelar video conference
dalam rangka tindak lanjut kegiatan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan di Pemerintah Daerah. Tim Korwil VII KPK RI melaksanakan kegiatan rapat koordinasi melalui media video conference (via Zoom) tersebut.

Peserta rapat adalah seluruh pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara, Sekda, Inspektur, Kepala Bappeda, Kepala UKPBJ, Kepala DPMPTSP, Kepala Badan Kepegawaian/SDM, Kepala Badan Pendapatan dan Pengelola Aset, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Admin MCP.

Agenda rapat antara lain: 1) Perkenalan tim Koordinasi Wilayah KPK tahun 2020, 2) Capaian Pemda di Sulawesi Tenggara tahun 2019, 3) Koordinasi Program Pencegahan Korupsi tahun 2020.

Fasilitas video conference menggunakan akses ZOOM Meeting dari KPK RI.

Roni Muhtar menjelaskan, video conference membahas materi terkait evaluasi capaian program KPK RI tahun 2019, dan rencana implementasi program KPK RI tahun 2020.

Selain itu, kata Roni Muhtar, terkait penuntasan refokusing anggaran yang rencananya diselesaikan hari ini, pihaknya segera melaporkan kepada Kementerian Keuangan RI.

“Jadi cukup banyak yang menjadi fokus perhatian, dan moga moga sesuai dengan yang direncanakan,” ucap Roni Muhtar.

Mantan Kepala Bappeda Kota Baubau ini menambahkan, kepada lembaga anti rasuah, Pemerintah Kota Baubau juga menyampaikan soal verifikasi aset tanah. Pada 2019 lalu, kata dia, telah tersertifikasi 5 aset tanah, dari 19 aset tanah yang diajukan Pemerintah Kota Baubau kepada BPN RI.

“Hanya 5 yang diselesaikan tahun 2019. Tahun 2020 ini kita ajukan lagi pake dana pemerintah, dan dana PTSL. PTSL ini adalah program Kementerian ATR dan BPN RI,” kata mantan Kepala BKDD Kota Baubau ini.

Selanjutnya, tentang permasalahan aset antara Pemerintah Kota Baubau dengan Pemerintah Kabupaten Buton, yang akan menjadi perhatian KPK RI ditahun 2020 ini.

“Yang pasti masih ada yang belum tuntas, dan akan ditindaklanjuti 2020 ini, supaya bisa selesai semua,” pungkas Roni Muhtar, tak lain Ia Ketua KOSGORO Sultra.

[RED]

Komentar

News Feed