oleh

Seleksi Calon Sekda Buteng Cacat Hukum?

BUTON TENGAH

Panitia Seleksi (Pansel) pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Tengah (Sekda Buteng) dinilai tidak cermat dalam menjalankan proses seleksi. Diduga dalam prosesnya, seleksi yang kini telah membuahkan tiga nama Calon Sekda Buteng tersebut cacat hukum.

Pansel Calon Sekda Buteng diduga telah menyepelekan aturan, dengan menggugurkan beberapa Calon Sekda lainnya, yang telah memenuhi syarat-syarat administrasi sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Ketua LSM Armada Buton Action Ihsan SH menguraikan, pelanggaran dimaksud, berupa gugur berkasnya beberapa Calon Sekda Buteng, karena izin mengikuti seleksi ditandatangani oleh Sekda Buton. Ihsan juga menyebutkan, tindakan Pansel yang diduga inkonstitusional tersebut telah merugikan Calon Sekda yang digugurkan.

Pria yang berprofesi sebagai Advokat ini menguraikan, Pansel telah mengabaikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 21 “PNS berhak selain memperoleh gaji juga berhak untuk memperoleh pengembangan kompetensi”.

Lebih lanjut Ihsan menegaskan, Permenpan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, pejabat yang berwenang (PYB) adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pemberian izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Sekda termasuk PYB tersebut, dan berhak untuk menandatangani surat izin termasuk izin belajar dan izin mengikuti seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi pratama,” tegas Ihsan.

Dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Pasal 36 menyatakan, seorang Sekda atas nama Bupati/Wali Kota berhak untuk menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat, yakni salah satunya adalah surat izin. Izin yang dimaksud adalah izin belajar dan izin mengikuti seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Aturan itu juga dikuatkan Surat Edaran BKN Nomor 2/SE/VII/2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas, dalam aspek kepegawaian Pelaksana harian dan pelaksana tugas berwenang untuk memberikan izin mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi/administrasi.

“Plh dan plt saja berhak untuk menantangani surat izin apalagi pejabat devenitif. Dan aturan itu tidak dipahami oleh Pansel Sekda Buteng,” jelasnya.

Jadi menurutnya, apa yang dilakukan Pansel Sekda Buteng dalam proses seleksi, telah mencederai dan menzalimi hak-hak ASN yang digugurkan haknya pada seleksi Sekda Buteng. Selain itu Pansel juga telah melecehkan pejabat yang notabene sebagai Jenderal ASN, yang membubuhkan tandatangan pada lembaran izin calon Sekda yang bersangkutan, karena tidak diakui Pansel.

Ihsan juga mengungkap, diantara Calon Sekda Buteng yang lolos seleksi, ada yang belum pernah mengikuti Diklat PIM II, namun tidak digugurkan oleh Pansel. Termasuk Calon Sekda Buteng yang tidak memenuhi PP No 11 Tahun Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Pasal 107 point C, bahwa JPT Pratama memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun. Namun Calon Sekda tersebut tetap diloloskan oleh Pansel.

“Ada calon yang lulus seleksi, yang belum cukup lima tahun menduduki jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatannya. Selama ini yang bersangkutan dari jabatan fungsional beralih ke jabatan struktural belum cukup 5 tahun. Tapi toh, diluluskan oleh Pansel. Ini memperlihatkan pansel tidak cermat dan terindikasi tidak memahami aturan yang mengatur ASN,” tegasnya.

Armada Buton Action mendesak agar proses seleksi Calon Sekda Buteng diulang, karena diduga kuat cacat hukum.

Sebelumnya telah tersiar ke publik, tiga nama Calon Sekda Buteng hasil seleksi yang bakal diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), diantaranya, Konstantinus Bukide yang kini menjabat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buton Selatan, La Ode Muhammad Muharam Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Buton, dan Samrin Kepala BKPSDM Kabupaten Buton Tengah.

Kasamea.com telah mengkonfirmasi dugaan pelanggaran dalam proses seleksi Calon Sekda Buteng tersebut kepada salah seorang Panitia Syarifudin Fanta. Namun Ia tak merespon.

(RED)

Komentar

News Feed