oleh

Soal Aset, DPRD Buton Seharusnya Taat Aturan, Beri Contoh Baik Kepada Masyarakat

OPINI: Apriludin SH

Penulis seorang Advokat, Praktisi Hukum, Ketua LBH HAMI, mantan Pengacara Ketua DPRD Buton 2019

Bahwa terkait dengan pernyataan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Buton disalah satu media online, yang menyatakan penyerahan aset Pemerintah Kabupaten Buton kepada Pemerintah Kota Baubau sudah tuntas sejak tahun 2014, berdasarkan berita acara serah terima (BAST) Nomor 030/558 tanggal 24 Januari 2014, adalah pernyataan yang kurang tepat.

Sebab bila kita melihat secara utuh kehendak Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Daerah Kota Baubau, pada Pasal 14 menjelaskan secara rinci apa yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton, selaku Kabupaten induk, dimana Kota Administratif Baubau, sebelum dihapus, kemudian empat Kecamatan: Betoambari, Wolio, Bungi dan Sorawolio, yang sebelumnya dikurangi dari Wilayah Kabupaten Buton (vide Pasal 3 UU Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Baubau), yang sebelumnya bagian dari Kabupaten Buton.

Dan kalau kita menelusuri Pasal 14 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2001 menerangkan secara jelas: “Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Kota Bau-Bau, Menteri/ Kepala Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang terkait, dan Bupati Buton sesuai dengan kewenangannya
menginvetarisasi dan menyerahkan kepada Pemerintah Kota Bau-Bau hal-hal yang meliputi :
a. pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh Pemerintah Kota Bau-Bau;
b. barang milik/kekayaan negara/daerah yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak lainnya yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah, Propinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Buton yang berada di Kota Bau-Bau sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c. Badan Usaha Milik Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Buton yang kedudukan dan kegiatannya berada di Kota Bau-Bau;
d. utang piutang Kabupaten Buton yang kegunaannya untuk Kota Bau-Bau; dan
e. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kota Bau-Bau.

Baca juga ⬆

Jadi kalau kita melihat maksud dan tujuan Pasal 14 ayat 1 tersebut, tidak hanya barang milik/kekayaan negara/daerah yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak dan
barang tidak bergerak lainnya yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah, Propinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Buton yang berada di Kota Bau-Bau saja yang wajib diserahkan, akan tetapi ada hal lain juga yang wajib diserahkan. Berdasarkan Pasal 2 Keputusan Mendagri 42 Tahun 2001 sudah sangat jelas: “Barang milik Daerah atau yang dikuasai dan atau yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota induk yang lokasinya berada dalam wilayah Daerah yang baru dibentuk, wajib diserahkan dan menjadi milik Daerah yang baru dibentuk”.

Merujuk Pasal tersebut akan menimbulkan pertanyaan, apakah seluruh Barang Milik Daerah yang dikuasai atau dimiliki Kabupaten Buton selaku Kabupaten Induk, yang berada di Kota Baubau, telah diserahkan seluruhnya atau tidak?.

Sebenarnya hal inilah yang mesti dijawab oleh Pemerintah Kabupaten Buton dan DPRD Kabupaten Buton. Apakah barang milik daerah seperti Tanah dan Bangunan yang berkedudukan di Kota Baubau, seperti apa yang dikehendaki oleh UU tentang Pembentukan Kota Baubau telah diserahterimakan seluruhnya dari Pemerintah Kabupaten Buton kepada Pemerintah Kota Baubau?.

Baca juga ⬆

Jika Barang Milik daerah Kabupaten Induk (Buton) seperti Tanah dan Bangunan yang berada di Kota Baubau belum diserahkan seluruhnya kepada Pemerintah Kota Baubau, apakah hal itu bisa dikatakan tuntas, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Wakil Ketua I DPRD Buton ?, yang berdasarkan berita acara serah terima (BAST) Nomor 030/558 tanggal 24 Januari 2014 dimaksud.

Jawabannya tentu belum Tuntas ! Karena menurut Pemerintah Kota Baubau, sampai saat ini Aset Tidak Bergerak yang belum diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton selaku Kabupaten Induk, belum sepenuhnya rampung.

Baca juga ⬆

Bila ditinjau dari sisi Hukum, hal ini sangat bertolak belakang dengan Ketentuan dari Kepmendagri 42 Tahun 2001, yang menegaskan bahwa Aset yang tidak bergerak milik Kabupaten Induk yang kedudukannya di daerah yang baru dibentuk WAJIB diserahkan kepada Daerah Yang Baru Dibentuk (Kota Baubau).

Jadi, sudah jelas, sampai saat ini proses penyerahan barang milik daerah Kabupaten Buton kepada Kota Baubau belum tuntas.

Ada apa dengan Pemerintah Kabupaten Buton, sebagai Kabupaten yang lebih dahulu berdiri, seharusnya bijak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, dan tidak melanggar ketentuan Perundang-Undangan.

Secara de Fakto dan secara Yuridis, jika mengacu kepada Ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2001 dan Keputusan Mendagri Nomor 42 Tahun 2001 sebagai ketentuan yang mengatur kewenangan dan Kewajiban Kabupaten Induk (Buton) terhadap Kota Baubau sebagai Kota yang Baru Dibentuk, dimana sebenarnya dua Ketentuan tersebut tidak dipatuhi oleh Pemerintah Kabupaten Buton secara keseluruhan. Kenapa demikian, karena Barang Daerah berupa Tanah dan Bangunan yang berada di Kota Baubau yang dahulu dikuasai Kabupaten Buton itu belum diserahkan seluruhnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buton ke Pemerintahan Kota Baubau padahal dalam ketentuannya itu adalah Wajib dilaksanakan tanpa terkecuali.

Nah, kalau dilihat dari ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001, sebenarnya bukan hanya Barang Milik Daerah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Induk (Buton) saja yang wajib diserahkan kepada Pemerintah Kota Baubau, melainan juga Barang Milik Daerah yang dikuasai Propinsi pun Wajib diserahkan kepada Pemerintah Kota Baunau. Aturannya sangat jelas, dan Ketentuan tersebut, selama tidak dicabut oleh Mendagri, tetap masih berlaku. Pemerintah Kabupaten Buton dan Pemerintah Kota Baubau wajib mempedomani ini.

Perlu dicatat, antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Baubau kemudian diperkuat lagi dengan Keputusan Mendagri Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang dan Hutang Piutang Pada Daerah Yang Baru Dibentuk, tidak memiliki korelasi dengan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Kenapa antara ketentuan diatas tidak memiliki korelasi, yah karena dari Nomenklatur antara Kepmendagri Nomor 42 Tahun 2001, yaitu tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang dan Hutang Piutang Pada Daerah Yang Baru Dibentuk, dan Nomenklatur pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, jelas berbeda.

Bila dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 disebut dengan Pemindahtanganan diatur pada Pasal 329. Sementara di Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, tidak ada satupun Pasal yang menjelaskan mengenai Tata Cara Penyerahan Barang Tidak Bergerak Milik Kabupaten Induk, kepada Daerah yang Baru Dibentuk, sementara hal itu diatur dalam Kepmen Nomor 42 Tahun 2001, yang sampai saat ini masih berlaku dan belum dicabut. Walaupun Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 telah lahir. Karena memang, antara dua produk Menteri Dalam Negeri ini tidak berkaitan sama sekali, walaupunada kemiripan didalamnya.

Walaupun ada serah terima Barang Milik Daerah dari Kabupaten Buton kepada Pemerintah Kota Baubau, yang menurut Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Buton itu telah tuntas, dan itu sah, namun menurut Hukum Perdata, jika Berita Acara Serah Terima Nomor 030/558 tanggal 24 Januari 2014 masuk kategori Perjanjian, maka harus memenuhi syarat sahnya Perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek, dimana salah satu syarat sahnya Perjanjian, tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang (disebabkan suatu yang halal).

Polemik mengenai Aset ini telah memakan waktu yang begitu lama dan energi yang banyak, diharapkan, era Kepemimpinan Bapak La Bakri selaku Bupati Buton dan Bapak AS Tamrin selaku Walikota Baubau, mereka berdua dengan kepiawaiannya, dapat mencarikan solusi yang terbaik demi kebaikan Negeri Buton.

Komentar

News Feed