oleh

Soal Video Pesta Miras, Ketua DPRD Baubau Tegaskan Badan Kehormatan Bertindak

kasamea.com BAUBAU

Ketua DPRD Kota Baubau, H Zahari menegaskan, Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Baubau akan mengambil tindakan, menyikapi persoalan video pesta minuman keras (miras) muda mudi, yang didalamnya diduga ada oknum anggota DPRD Kota Baubau, NA. Langkah BK ini dipastikan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Zahari menilai, persoalan yang kini menjadi sorotan publik ini telah menyeret nama DPRD Kota Baubau secara kelembagaan. Sehingga pihaknya berkoordinasi dengan anggota DPRD Kota Baubau lainnya, yang juga merespon langkah secara kelembagaan.

Zahari sendiri memastikan, pihaknya tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah dalam persoalan ini. Sehingga sebagai Ketua DPRD Kota Baubau Ia segera mengundang NA untuk mengklarifikasi langsung kepada yang bersangkutan.

Zahari hendak memastikan pula, apakah video tersebut terekam sebelum NA menjadi anggota DPRD, atau justru terekam setelah NA resmi menjabat sebagai anggota DPRD Kota Baubau.

Zahari menjelaskan, seandainya benar dalam video tersebut NA berpesta miras, dan terekam setelah NA resmi menjabat sebagai anggota DPRD, maka pihaknya segera mengambil langkah, melalui Badan Musyawarah (Bamus), dan selanjutnya ranah BK.

“BK yang akan memutuskan apakah NA melanggar etik atau tidak. Apakah akan ada sanksi administrasi, BK lah yang akan menyampaikan kepada pimpinan DPRD nanti,” kata Zahari, dikonfirmasi awak media di kediamannya, Sabtu (19/9/20) malam.

Lebih lanjut Ketua DPD Golkar Kota Baubau ini mengungkapkan, hasil putusan BK juga akan disampaikan kepada pimpinan Partai NA. Dan terkait sanksi lainnya, adalah ranah internal Partai tempat NA berkader.

Kata Zahari, DPRD Kota Baubau hanya menerbitkan rekomendasi terkait NA sebagai anggota DPRD, semata menjaga marwah Lembaga DPRD Kota Baubau. Menurutnya, langkah yang dilakukan DPRD Kota Baubau nantinya akan menjawab citra negatif, sebab bila tentang video tersebut benar adanya, maka akan ada stigma negatif dimata masyarakat tentang DPRD Kota Baubau.

“Kecuali kami lakukan pembiaran atas peristiwa ini. Akan tetapi bila kami mendapat informasi yang valid, dan kejadiannya setelah NA resmi jadi anggota DPRD, maka kami harus mengambil langkah sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku,” ucapnya.

Zahari menegaskan, seluruh anggota DPRD sebagai wakil rakyat, pejabat publik, publik figur, seharusnya dapat menjaga nama baik Lembaga, menjaga sikap, tingkah laku, menjaga diri, karena menjadi sorotan, perhatian, bahkan teladan ditengah masyarakat.

Terkait sanksi, lanjut pengusaha sukses ini, DPRD Kota Baubau hanya menerbitkan rekomendasi terkait tingkat pelanggaran yang dilakukan anggotanya. Sanksi lainnya, termasuk pemberhentian antar waktu (PAW), kembali pada internal Partai.

BK sendiri, kata dia, akan sangat berhati-hati dalam menyikapi persoalan ini. Dengan mengumpulkan semua informasi terkait, termasuk barang bukti rekaman video. Akan memanggil NA, yang merekam video, pemilik HP, dan semua orang yang terekam dalam video tersebut.

Zahari berharap, peristiwa ini menjadi contoh bagi seluruh anggota DPRD Kota Baubau, tanpa terkecuali. Agar lebih berhati-hati dalam bersikap, dan bertindak. Termasuk pula, bahwa bila terjadi pelanggaran etik, maka akan diproses secara kelembagaan DPRD, sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

[RED]

Komentar

News Feed