oleh

Sukseskan Pembangunan, Bappeda Gelar Rapat Bersama Faskel, Camat dan Lurah se Kota Baubau

kasamea.com BAUBAU

La Ode Aswad: “Melalui dua aspek, fisik dan pemberdayaan yang berjalan sinergi, tujuan untuk menjadikan masyarakat berdaya secara mandiri di Kelurahan itu bisa terwujud”

Masih dalam rangka kerja kerja nyata menyukseskan pembangunan di Negeri berjuluk Khalifatul Khamis, Pemerintah Kota Baubau melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar rapat dengan agenda Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Dana Kelurahan tahun anggaran 2020. Rapat dihadiri seluruh Camat dan Lurah se Kota Baubau, serta 21 Pendamping Fasilitator Dana Kelurahan (Faskel).

Pertemuan di aula Bappeda Kota Baubau, Selasa 25 Agustus 2020 ini fokus pada persamaaan persepsi, kesepahaman tupoksi, membangun koordinasi, guna kelancaran kerja-kerja lapangan, mengawali sinergitas, kerja sama antara Faskel dengan Lurah dan Camat, terkait pengelolaan Dana Kelurahan di Kota Baubau.

Kepala Bappeda Kota Baubau, La Ode Aswad mengungkapkan, pihaknya memfasilitasi pertemuan ini, guna menegaskan kembali perlunya, serta pentingnya kesamaan persepsi antara Lurah, Camat dan para Faskel.

Disini La Ode Aswad menekankan, bahwa Faskel idealnya adalah Pendamping yang memberi solusi, memberi jalan keluar bila Lurah mengalami kendala atau permasalahan, dalam realisasi penggunaan anggaran Dana Kelurahan.

“Harapan saya fasilitator memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak. Artinya ketika ada hambatan dilapangan dan fasilitator mengetahui ini menghambat proses, dia hadir memberikan jalan keluar. Tentu berdasarkan ketentuan yang berlaku,” kata La Ode Aswad, ditemui usai rapat.

La Ode Aswad juga berharap, pengelolaan Dana Kelurahan tahun ini dan kedepannya, bisa lebih baik lagi. Tepat sasaran, tepat guna, dan tepat manfaat. Iapun tak menampik, bahwa tak ada kesempurnaan mutlak dalam setiap kerja kerja pembangunan. Kerap kali ada kendala atau permasalahan, namun seyogiyanya setiap tahun semakin minim.

“Melalui dua aspek, fisik dan pemberdayaan yang berjalan sinergi, tujuan untuk menjadikan masyarakat berdaya secara mandiri di Kelurahan itu bisa terwujud. Dengan melalui koordinasi, komunikasi yang baik antara Pokmas (Kelompok Masyarakat, red), Lurah, Fasilitator dan Camat, dapat tercapai pengelolaan dana kelurahan yang tepat guna, tepat sasaran, tepat manfaat, tepat waktu, efisien dan efektif,” pungkas Aswad.

Ditambahkan Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan, Dahrul Dahlan, 21 Faskel diantaranya, satu Koordinator Kota, dan lainnya Faskel tingkat Kecamatan, dan tingkat Kelurahan. Yang diberi tanggung jawab oleh Pemerintah Kota, terbagi dalam empat zona kerja: Kecamatan Murhum – Betoambari, Wolio – Sorawolio, Bungi – Lea-Lea, dan Kokalukuna – Batupoaro.

Koordinator Kota, lanjut Dahrul Dahlan, yang akan membantu Bappeda untuk mengadvokasi, memberi penguatan dari sisi kelembagaan bagi seluruh Faskel. Faskel adalah Fasilitator yang meliputi bidang Teknik dan Pemberdayaan.

Ia menambahkan, bahwa alokasi anggaran Dana Kelurahan sedianya sekitar Rp 1Miliyar, tetapi karena musibah nasional pandemi covid-19, terjadi refokusing anggaran. Sehingga, disesuaikan kembali dengan kondisi keuangan.

Dahrul Dahlan berharap, dengan adanya kegiatan ditingkat Kelurahan, Faskel dapat membantu dalam hal memfasilitasi Pemerintah Kelurahan agar kegiatan kegiatan fisik dapat berjalan dengan baik. Memiliki desain gambar, memiliki RAB (rincian anggaran biaya) yang dapat menjadi acuan ditingkat Kelurahan, yang dilaksanakan oleh Pokmas, agar dapat bekerja sesuai mekanisme, peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Dahrul Dahlan, Faskel juga bisa membantu Pemerintah Kelurahan untuk memberikan penyegaran, advokasi pendampingan kepada masyarakat, khususnya Pokmas maupun Ketua RT/RW, Lembaga Masyarakat ditingkat Kelurahan, tentang bagaimana menjalankan kegiatan yang didanai oleh Kelurahan, dapat lebih memberdayakan masyarakat, dengan metode padat karya. Padat karya melibatkan masyarakat, sebagian besar dikerjakan oleh masyarakat, dan Pemerintah Kelurahan hanya membantu memfasilitasi.

Peran Pemerintah, kata dia, jangan terlalu besar, sehingga seluruhnya harus diurus oleh Pemerintah. Karena itu, dengan adanya Faskel, paling tidak, sebagian kewenangan Pemerintah ini diberikan dalam hal pemberdayaan masyarakat, kepada Faskel, baik tingkat Kota, Kecamatan, maupun Kelurahan.

“Nah sinergitas antara Fasilitator, Pokmas, Kembaga Kemasyarakatan dan Pemerintah Kelurahan ini bisa berjalan efektif tentunya dengan kerjasama tim, berkolaborasi. Bila ini berjalan baik, saya yakin dan percaya, baik secara waktu efisiensi maupun penganggaran dapat berjalan secara maksimal,” terangnya.

Jadi kata Dahrul Dahlan, tak hanya Pemerintah Kelurahan yang bekerja secara sepihak, tetapi juga melibatkan masyarakat, dalam hal ini Pokmas, Lembaga Kemasyarakatan, juga melibatkan Fasilitator Pendamping. Tentu, bila semakin banyak yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan Kelurahan, maka akan semakin baik.

Selain itu juga, kata Dahrul Dahlan, dapat mempercepat serapan anggaran, dari sisi pengganggaran Pemerintah. Kemudian dapat membantu masyarakat untuk cepat mendapatkan akses secara fisik. Misalnya, jalan setapak yang sebelumnya tidak ada, setelah dibangun secara cepat, masyarakat dapat mengakses infrastruktur yang ada, yang dibangun Pemerintah Kelurahan.

Tentang Dana Kelurahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 130 Tahun 2018 mengatur dua aspek, yang pertama kegiatan pembangunan sarana prasarana, lebih fokus pada fisik, yang membiayai tentang urusan perumahan pemukiman, urusan sosial, kemudian akses masyarakat terhadap fisik. Kedua, terkait dengan pemberdayaan, difokuskan pada peningkatan kapasitas, kapabilitas masyarakat ditingkat Kelurahan.

“Misalnya kalau ada masyarakat yang mengusulkan pelatihan, terkait peningkatan kapasitas, skill, keterampilan, boleh lewat itu,” tutup Dahrul Dahlan.

[RED]

Komentar

News Feed