Waow… Laporan Polisi Pilkades Banabungi Dinilai Salah Alamat, Kuasa Hukum Pelapor Diminta Tertib Beracara

LM Akhyar Fathar Murzian SH dan Lukman SH

Buton Selatan

Laporan ke Kepolisian Resort (Polres) Baubau atas dugaan pemalsuan surat, daftar pemilih tetap (DPT), yang dilakukan ketua panitia pemilihan kepala desa (PPKD), La Ode Aznawar (sebelumnya diinisialkan LA), dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa (Pilkades) Banabungi, kecamatan Kadatua, kabupaten Buton Selatan (Busel), dinilai salah alamat.

Hal ini ditegaskan LM Akhyar Fathar Murzian dan Lukman, selaku kuasa hukum LA.

Keduanya berpendapat, persoalan perubahan nama pemilih pada 26 November 2021, tidak masuk delik pidana pemalsuan surat, sebagaimana dimaksud Adnan, kuasa hukum H Ld Ali Yunus, selaku pelapor.

Dijelaskan, berdasarkan beberapa yurisprudensi putusan pengadilan tata usaha negara (PTUN), ketua PPKD dikategorikan sebagai pejabat TUN yang memiliki kewenangan. Salah satu kewenangannya adalah melakukan pendaftaran atau penetapan nama pemilih.

“Kalaupun terjadi kesalahan prosedur, hal itu bersifat kesalahan administratif, bukan suatu tindakan pemalsuan. Karena menetapkan nama-nama dalam DPT adalah hak penuh dari PPKD Banabungi,” jelas Akhyar dan Lukman, Rabu (5/1).

Lanjut, terkait kesalahan prosedur penetapan DPT, diatur khusus melalui Peraturan Bupati (Perbup) Busel nomor 23 Tahun 2017. Dan kesalahan penggunaan kewenangan, diatur khusus melalui Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Bukan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Jadi laporan kuasa hukum Ali Yunus ke Polres Baubau itu salah alamat. Seharusnya menggugat ke PTUN,” sentilnya.

Sebagai Pengacara yang tengah merintis karir, Akhyar berharap pihak pelapor tertib ber-acara. Agar tercipta ketentraman dan stabilitas sosial.

“Saya berharap pihak pelapor tertib beracara. Apalagi upaya hukumnya dirilis dalam berita. Karena informasi yang disajikan dalam berita adalah edukasi hukum bagi masyarakat,” pungkas Akhyar.

Sebelumnya diberitakan, “Berbuntut Laporan Polisi, Dugaan Pemalsuan DPT Pilkades Banabungi”

LA dilaporkan ke Polres Baubau atas dugaan pemalsuan daftar pemilih tetap (DPT).

Salah satu calon Kepala Desa Banabungi, H Ld Ali Yunus, yang melaporkan LA, Minggu (2/1).

Pelapor melalui kuasa hukumnya Adnan SH MH menuturkan, dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa, paling tidak melewati beberapa tahapan, yaitu tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan dan perhitungan suara, penetapan hasil pemilihan dan pelantikan.

Tahapan persiapan, PPKD menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara (DPS), sampai pada penetapan daftar pemilih tetap (DPT). Kemudian DPT tersebut diumumkan ditempat yang strategis, di Desa, untuk diketahui oleh masyarakat, dalam jangka waktu 3 hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Adnan melanjutkan, DPT yang sudah disahkan oleh PPKD tidak dapat diubah. Kecuali ada pemilih yang meninggal dunia. Itupun, PPKD harus membubuhkan catatan DPT pada kolom keterangan “meninggal dunia”.

“Intinya DPT yang telah ditetapkan secara sah tidak boleh diubah. Terlebih perubahannya dilakukan secara diam-diam,” tegas Adnan.

Pilkades Banabungi, kata Adnan, PPKD secara sah telah menetapkan DPT berjumlah 750 orang, pada 06 Oktober 2021. Namun ironisnya, dua hari sebelum pemungutan suara, tepatnya pada 26 November 2021, sejumlah nama wajib pilih dalam DPT tersebut tiba-tiba dirubah dengan nama-nama lain. Diduga dilakukan secara diam-diam oleh panitia, yang diduga dikomandoi oleh ketua panitia, LA.

“Perubahan nama-nama secara diam-diam dalam DPT yang telah sah itu dapat diklasifikasikan sebagai dugaan tindak pidana pemalsuan surat,” tegas Adnan lagi.

Adnan menuturkan, saat ini pihaknya tinggal mengawal proses hukum.

“Kami percaya dan meyakini pihak kepolisian selalu bekerja profesional dalam menangani perkara. Termasuk perkara yang kami laporkan ini,” pungkas Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) ini. [Red]

Komentar