La Ode Ahmad Monianse
Baubau
Dalam semangat mewujudkan Baubau sebagai Kota Sehat meraih penghargaan Swasti Saba Wistara untuk keduakalinya, Wali Kota Baubau La Ode Ahmad Monianse mengajak semua pihak untuk bersama-sama bekerja keras, dan berkolaborasi. Spirit ini disampaikan Monianse dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kota Sehat tingkat Kota Baubau Tahun 2023.
Swasti Saba Wistara adalah merupakan penghargaan tertinggi dalam
program kabupaten/kota sehat (KKS) yang diselenggarakan Kemenkes dan Kemandagri. Dengan sembilan tatanan yang harus dicapai agar meraih Penghargaan Kota Sehat Predikat Swasti Saba Wistara, antara lain; tatanan kehidupan masyarakat sehat mandiri, tatanan permukiman dan fasilitas umum, tatanan satuan pendidikan, tatanan satuan pasar, tatanan pariwisata. Lalu, tatanan transportasi dan tertib lalu lintas jalan, tatanan perkantoran dan perindustrian, tatanan perlindungan sosial, serta tatanan pencegahan dan penanggulangan bencana.
Seperti diketahui, pada tahun 2017 Baubau berhasil meraih penghargaan Wiwerda, kemudian 2019 dan tahun 2021 Baubau mendapatkan penghargaan Swasti Saba Wistara, dan ditahun 2023 Pemkot Baubau pun menargetkan untuk meraih kembali penghargaan yang sama. Untuk itulah semua pihak harus bahu membahu melakukan persiapan, memaksimalkan agar Baubau raihan apresiasi bergengsi tersebut, dapat tercapai.
“Sekarang ini semua harus sama-sama mempersiapkan. Tentu target penghargaan ini membutuhkan kerja keras dan keseriusan kita, dan tidak lepas kolaborasi. Semua lini harus bergerak, baik itu organisasi yang dibentuk untuk itu, maupun organisasi lainnya yang mendukung, termasuk OPD,” spirit Monianse.
Membutuhkan proses panjang untuk menjadikan Baubau dibanggakan kembali sebagai Kota Sehat berpredikat Swasti Saba Wistara. Monianse mengungkapkan, dengan membangun kerja sama di semua lini, baik swasta, pemerintah, masyarakat, melalui kelembagaan yang dibentuk, impian bisa terwujud.
Menurutnya, agar bisa masuk dalam penilaian Kota Sehat, paling tidak Baubau harus mempersiapkan tiga kondisi, yaknu aspek Kelembagaan menyangkut capaian dari dukungan kelembagaan masing-masing OPD, dengan Tupoksi-nya masing-masing. Salahsatunya kesiapan Pasar Wameo, dari sisi kelembagaan seperti apa kelembagaannya, dan apa saja yang sudah harus dibentuk.
Lalu kemudian harus didukung dengan dokumen atau data, yang tidak kalah menarik. Walaupun tidak disiapkan secara pendokumentasian, tetapi nanti akan ditinjau pada kunjungan lapangan. Harus terlihat bahwa ada inovasi yang dilakukan oleh Pemkot.
Monianse juga menyinggung masalah parkiran, dan pengolahan sampah, serta sistem Kelembagaan Pasar Wameo, yang ada kaitannya dengan sekuritas kemanan dan kenyamanan direntang waktu pelayanan pasar. Ataupun, pada saat pasar “diam”, atau saat pasar tidak beroperasi, pada malam hari, sampai dengan keseokanharinya dibuka kembali.
Monianse menambahkan, untuk masalah parkiran, perlu kiranya dibuatkan sebuah mekanisme atau suatu inovasi. Bisa melalui kerjasama dengan beberapa Bank, dan ternyata Monianse juga sudah membangun komunikasi dengan pihak Lippo Plaza Buton, yang sudah siap menyediakan fasilitas/alat. Pemkot menyiapkan satu area tertutup yang bisa menjadi parkiran, sehingga nanti menggunakan metode pembayaran elektronik.
“Kemudian juga dengan menggunakan palang elektronik. Saya kira kalau ini masih bisa kita upayakan, maka akan menjadi poin tersendiri. Karena pasar kita, walaupun masih menggunakan pasar tradisional, tetapi sisi pelayanannya mengarah pada pasar modern,” urainya.
Ketua DPC PDIP Kota Baubau ini berharap, pada momentum penilaian Kota Sehat ini, ada lokus yang benar benar dikerjakan, dan memberikan gambaran, bahwa inilah hasil kerja Kota Baubau. Pun bila mendapatkan penghargaan, maka pihak lain akan mengatakan pantas dan wajar. Karena sekali lagi yang akan mengevaluasi prestasi adalah adanya letupan-letupan dari masyarakat.
Dr Dahrul Dahlan MSi
Ditempat yang sama, Kepala Basan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Baubau Dahrul Dahlan mengatakan, Rakor dihadiri Tim Pembina yang terdiri dari Kepala SKPD, yang Wali Kota Baubau. Dengan harapan untuk membangun sinergitas, dan singkronisasi data.
“Jadi hasil temuan dari teman teman Forum Kota Sehat itu yang nanti diterjemahkan dan dilengkapi oleh masing masing SKPD. Tentang beberapa data yang menjadi kriteria penilaian,” jelasnya.
Pencarian data kata Dahrul, sudah dilakukan sejak Januari, kemudian Forum Kota Sehat sudah melakukan survei lapangan di seluruh kelurahan. Mulai dari kelembagaan sampai pada tatanan kota sehat, tentu kriteria yang diajukan berdasarkan kriteria yang sudah diatur dalam Permenkes tentang standarisasi untuk tatanan kehidupan masyarakat sehat.
Menurut Dahrul Dahlan, ada beberapa indikator dari sembilan tatanan yang setelah diverifikasi lewat Forum Kota Sehat, ternyata dokumen dokumennya tidak lengkap. Inilah yang perlu diadvokasi kembali, untuk difasilitasi kembali oleh SKPD. Sehingga Rakor ini adalah untuk mencari titik temu, singkronisasi data Forum Kota Sehat dengan data SKPD.
“InsyaAllah dalam waktu dekat ini difasilitasi oleh SKPD untuk dibenahi, dan lengkapi lagi datanya. Sehingga bisa kita usulkan sesuai dengan target dibulan April sudah masuk di propinsi,” urainya.
Lebih jauh Dahrul Dahlan menambahkan, Rakor melibatkan semua SKPD, stake holder, kemudian instansi vertikal, Forum Kota Sehat, juga para camat. Data diverifikasi oleh Forum Kota Sehat yang membantu pemerintah daerah untuk melakukan identifikasi kebutuhan data. Untuk kekurangannya, nantinya disampaikan ke Forum yang lebih besar.
Kata Dahrul Dahlan, pada prinsipnya program KKS bukanlah sekedar mengejar sebuah penghargaan, akan tetapi jauh lebih mendasar adalah bagaimana bisa merubah mindset masyarakat, untuk bisa menjadi hidup sehat atau lebih sehat.
Rakor digelar di Aula Kantor Wali Kota Baubau, Jumat (31/3/23). Dihadiri langsung Wali Kota Baubau La Ode Ahmad Monianse, Ketua Dewan Pembina Forum Kota Sehat yang juga Ketua TP PKK Wa Ode Nursanti Monianse, PLH Sekda Kota Baubau Asisten I Setda Baubau, MZ Tamsir Tamim, Anggota DPRD Kota Baubau, Plt Kepala Bappeda Kota Baubau Dahrul Dahlan, Kepala-Kepala OPD, stake holder, instansi vertikal, dan juga para Camat.
(Redaksi)
Komentar