“Nilai Empat Pilar Kebangsaan Telah Hidup di Buton Sejak Lama”
Baubau
Empat Pilar MPR RI bukan sekadar konsep kebangsaan yang diperkenalkan melalui sosialisasi formal. Nilai-nilai Pancasila, konstitusi, persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta Bhinneka Tunggal Ika dinilai telah lama tumbuh dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Buton bahkan sejak ratusan tahun yang lalu.
Pandangan tersebut mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang menghadirkan anggota DPD RI, MZ Amirul Tamim, di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara. Dalam kegiatan itu, akademisi dan penulis asal Baubau, Yusran Darmawan, turut mengulas keterkaitan nilai-nilai kebangsaan dengan sejarah dan filosofi kebudayaan lokal.
Perspektif tersebut memberikan penekanan, bahwa penguatan wawasan kebangsaan tidak harus berhenti pada pemahaman teks konstitusi, tetapi juga perlu menggali nilai-nilai yang telah hidup dalam masyarakat.
Amirul Tamim: Empat Pilar Menjadi Perekat Bangsa
Di hadapan ratusan peserta yang mengikuti sosialisasi, Selasa (3/11/26), Amirul menegaskan pentingnya menanamkan rasa cinta tanah air dan tanggung jawab kebangsaan, terutama kepada generasi muda.
Menurutnya, Indonesia yang memiliki keragaman suku, bahasa, agama, dan budaya membutuhkan landasan bersama, agar perbedaan tidak berkembang menjadi sumber perpecahan.
Ia mengingatkan bahwa para pendiri bangsa telah meletakkan fondasi yang kuat melalui Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
“Negara yang kita anut ini adalah negara berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konstitusi telah ditegaskan, bentuk negara ini jangan lagi kita ubah, karena inilah yang paling tepat bagi kita yang sangat beragam,” ungkap Amirul.
Ia menjelaskan, empat pilar tersebut memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Pancasila menjadi dasar dan ideologi negara, UUD NRI Tahun 1945 menjadi konstitusi, NKRI merupakan bentuk negara, sementara Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan yang merekatkan keberagaman Indonesia.
Amirul juga mengajak masyarakat Baubau, khususnya generasi muda, mengambil bagian dalam menjaga persatuan, sekaligus mempersiapkan masa depan daerah dan bangsa.
Ia turut menyinggung gagasan green democracy yang dikembangkan DPD RI. Menurutnya, demokrasi semestinya tidak hanya menghasilkan keterwakilan politik melalui pemilu, tetapi juga meninggalkan warisan pembangunan yang baik bagi generasi mendatang, termasuk dalam perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam.
“Output daripada demokrasi itu bukan hanya melahirkan wakil-wakil rakyat, tetapi juga bagaimana kita mewariskan masa depan yang lebih baik, terutama berkaitan dengan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam,” ujarnya.
Yusran Darmawan: Empat Pilar Bukan Hal Baru bagi Masyarakat Buton
Sementara itu, Yusran Darmawan mengajak peserta melihat Empat Pilar Kebangsaan melalui pendekatan sejarah dan kebudayaan Buton.
Ia mengibaratkan empat pilar sebagai tiang penyangga bangunan bernama Indonesia. Jika salah satunya runtuh, kekuatan bangunan kebangsaan juga akan terancam.
Namun, menurutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam empat pilar tersebut bukan sesuatu yang sepenuhnya baru bagi masyarakat Buton. Jauh sebelum Indonesia berdiri pada 17 Agustus 1945, masyarakat di wilayah ini telah mengenal dan menjalankan nilai persatuan, penghormatan terhadap perbedaan, musyawarah, keadilan, serta tanggung jawab sosial.
“Indonesia memang baru berdiri pada 1945, tetapi nilai-nilai empat pilar itu sebenarnya sudah ada dalam berbagai komunitas dan kebudayaan, termasuk di Buton,” jelas Yusran.
Ia kemudian mengangkat sejumlah simbol dan warisan sejarah Buton, untuk memperlihatkan bagaimana nilai kebangsaan tumbuh dalam kehidupan masyarakat setempat.
Oputa Yi Koo dan Semangat Persatuan
Salah satu yang disorot adalah sosok Oputa Yi Koo atau Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi.
Bagi Yusran, sosok tersebut bukan hanya bagian dari sejarah Kesultanan Buton, tetapi juga simbol perlawanan terhadap kolonialisme, dan representasi kontribusi masyarakat Buton dalam perjalanan sejarah Indonesia.
Ia menilai, sejarah perjuangan daerah-daerah merupakan bagian penting dalam pembentukan identitas Indonesia. Karena itu, masyarakat Buton perlu lebih percaya diri menempatkan tokoh dan kontribusi daerahnya dalam narasi sejarah nasional.
Menurutnya, masyarakat Buton tidak semestinya terus dibayangi stigma sejarah yang berkembang, tanpa melihat keseluruhan fakta dan konteks perjuangan masa lalu.
“Orang Buton punya andil dalam sejarah Indonesia. Bukan sekadar komunitas yang tidak memiliki peran, tetapi turut memberikan kontribusi penting dalam perjalanan bangsa ini,” tegasnya.
Filosofi Buton Mengajarkan Hidup dalam Keberagaman
Yusran juga menyinggung nilai sara patanguna dan sejumlah ajaran sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Buton.
Ia menjelaskan, masyarakat Buton sejak dahulu hidup dalam lingkungan yang majemuk. Perbedaan bahasa, etnis, dan tradisi merupakan kenyataan sehari-hari, bahkan dalam jarak geografis yang relatif berdekatan.
Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi bukti bahwa masyarakat Buton telah lama terbiasa hidup berdampingan dengan perbedaan.
Ia juga mengangkat filosofi Nanas, sebagai salah satu simbol yang dapat dibaca melalui struktur sosial dan kehidupan masyarakat Kepulauan Buton. Dalam penafsirannya, simbol tersebut menggambarkan hubungan antara kepemimpinan, wilayah, dan rakyat sebagai satu kesatuan.
Selain itu, Yusran membahas filosofi Murtabat Tujuh dalam tradisi pemerintahan Kesultanan Buton, yang menurutnya, menunjukkan adanya pemikiran mengenai tata kelola kekuasaan, hierarki tanggung jawab, serta aturan yang mengikat kehidupan bersama.
Ia menilai, warisan pemikiran tersebut layak dikaji lebih jauh sebagai bagian dari kekayaan intelektual dan peradaban Buton.
Nilai Kebangsaan Harus Hidup dalam Praktik
Lebih jauh, Yusran menekankan, bahwa nilai-nilai kebangsaan tidak cukup hanya dihafalkan atau disampaikan melalui forum sosialisasi.
Pancasila, misalnya, harus terlihat dalam tindakan nyata: kepedulian terhadap sesama, penghormatan terhadap perbedaan, penyelesaian persoalan melalui musyawarah, hingga semangat gotong royong.
Ia mencontohkan keberadaan parabela dan perangkat adat yang masih memiliki peran dalam kehidupan sosial masyarakat. Tradisi tersebut memperlihatkan bagaimana kepemimpinan berbasis pengabdian dan kepercayaan komunitas tetap memiliki tempat di tengah perubahan zaman.
Menurutnya, warisan budaya Buton seharusnya tidak hanya dipandang sebagai peninggalan masa lalu. Nilai-nilai di dalamnya justru dapat menjadi modal sosial untuk membangun masa depan daerah.
“Empat pilar kebangsaan itu sebenarnya sudah ada di Buton, dan kita berinteraksi dengannya setiap hari. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana mengubah filosofi dan gagasan luar biasa itu menjadi kekuatan kita hari ini,” ungkapnya.
Yusran berharap, masyarakat Buton semakin percaya diri menggali dan mengembangkan kekayaan sejarah serta budayanya. Ia meyakini, fondasi peradaban yang dimiliki daerah ini merupakan modal penting untuk mendorong kemajuan.
Kegiatan sosialisasi kali ini sekaligus menjadi ruang untuk mempertemukan pemahaman kebangsaan dengan identitas budaya lokal. Sebuah pengingat bahwa menjaga Indonesia tidak hanya berbicara tentang mempertahankan konstitusi, tetapi juga merawat nilai persatuan yang telah tumbuh di tengah masyarakat.
Komentar