Demi Kepton, Tokoh Buton Meminta Gubernur Sultra Turunkan Tim Observasi

Baubau

Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi diminta untuk menurunkan tim observasi dari pemerintah pusat, sebagai tindak lanjut usul pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Provinsi Kepulauan Buton (Kepton), yang belum lama ini telah dilayangkannya kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Hal ini diungkapkan oleh salah seorang Tokoh Buton, La Ode Nurdin Karim, yang ikut angkat bicara atas dasar keterpanggilan sebagai masyarakat Kepton (eks Kesultanan Buton), menyikapi perkembangan/progres perjuangan Kepton.

Nurdin adalah perangkat adat lembaga Kesultanan Buton. Ia meyakini Gubernur Sultra serius mengurusi usulan Kepton, dan tidak bisa diintervensi pihak-pihak yang hendak menghalangi lahirnya DOB di wilayah eks Kesultanan Buton.

Kasamea Tv

Ia juga mendukung penuh dan menyatakan siap bersama-sama masyarakat, pemuda Kepton, mendorong dilakukannya langkah konkrit guna pemenuhan persyaratan, dalam rangka percepatan terbentuknya Provinsi Kepton.

“Harus fokus dan ditindaklanjuti setiap tahapannya, jangan fakum menunggu moratorium. Supaya kalau moratorium dicabut, Kepton sudah klir (clear:bersih), segala persyaratan sudah terpenuhi. Kita berlomba dengan usulan DOB lainnya,” ungkap Nurdin ditemui di kediamannya, Senin (28/2/22).

Nurdin menambahkan, sebelumnya, 2016 lalu, dia bersama beberapa Tokoh Buton lainnya, juga telah ke Jakarta untuk mengkonfirmasi langsung progres usul pembentukan Kepton. Berkunjung ke kantor Kemendagri hingga ke kantor Sekretariat Kepresidenan.

Para Tokoh ini menemukan hal yang cukup mengejutkan tentang usul Kepton serta dokumen-dokumen yang menyertainya. Olehnya itu, Nurdin berharap, Gubernur Sultra bersungguh-sungguh mengambil alih, dan serius mengawal usul pembentukan Kepton.

“Kami berharap pak Gubernur bisa menutupi segala celah kekurangan, dan kelemahan pengurusan usulan Kepton sebelum-sebelumnya. Menindaklanjuti dengan langkah konkrit sesuai peraturan perundang-undangan. Tentu masyarakat Kepton menaruh harapan yang sama. Mari kita doakan semoga Tuhan memberi petunjuk dan kemudahan dalam mewujudkan mimpi kita bersama, lahirnya provinsi baru di jazirah eks Kesultanan Buton,” ucapnya.

Kamis (24/2/22), Amanah Masyarakat Kepulauan Buton melakukan aksi unjuk rasa di Tugu Kirab Baubau, meminta Gubernur Sultra menurunkan tim observasi dari pemerintah pusat. Kemudian disusul, diturunkannya lembaga resmi, independen, serta memiliki kapabilitas untuk melakukan kajian teknis kelayakan DOB Kepton.

Dalam mimbar terbuka masyarakat Kepton ini, anak negeri meneriakan suara suara lantang, mendesak Gubernur Sultra melakukan langkah konkrit untuk memekarkan Sultra, mewujudkan Kepton, sebagai kedaulatan masyarakat Kepton.

Menyuarakan aspirasi, tuntutan : “Mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk secepatnya meminta kepada Pemerintah Pusat menurunkan tim kajian independen ke daerah, sesuai amanat UU No 23 Tahun 2014”. Menindaklanjuti surat Gubernur Sultra Nomor : 1351/5630 tentang Usul Pembentukan DOB Provinsi Kepulauan Buton, serta merujuk pada UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

“For Gubernur tepati janjimu, serius urus Kepton, turunkan tim obeservasi,” demikian redaksi aspirasi tertulis dengan tinta hitam, di selehai kain putih, milik peserta aksi. [Red]

Komentar