oleh

HMI Kritisi Dana Pengungsi


BAUBAU

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Baubau mengkritisi respon pro aktif Pemerintah Kota (Pemkot Baubau) tentang polemik dana eks warga Maluku korban kerusuhan. Tentang ini, HMI juga tegas meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mengganti Kuasa Hukum, sebagaimana yang terlampir dalam Surat Kuasa Nomor 180/1808.

Dalam aksi unjuk rasa yang digelar beberapa waktu lalu, HMI meminta Kapolda Sultra mengantisipasi langkah-langkah inkonstitusional, inprosedural yang diduga dilakukan Kuasa Hukum Pemprov Sultra.

Organisasi terstruktur dari Pusat hingga ke Kabupaten Kota di seluruh Indonesia ini meminta Pemkot Baubau segera berkoordinasi dengan Pemprov Sultra.
Tak hanya Eksekutif, HMI juga meminta DPRD Kota Baubau, sebagai pusat bernaungnya eks warga Maluku korban kerusuhan, agar segera membuat Pansus dengan melibatkan Barisan Muda YPKKM. Untuk selanjutnya, segera berkoordinasi dengan Kementerian terkait.

HMI menyuarakan aspirasinya dengan berorasi secara bergantian, mendatangi beberapa titik, termasuk kantor DPRD dan Kantor Walikota Baubau. Mengingatkan Gubernur Sultra tidak berkonspirasi dengan DPRD Sultra, dalam hal dugaan penggelembungan data jumlah eks warga Maluku korban kerusuhan sebanyak 53.000 Kepala Keluarga (KK).

Dugaan penggelembungan data ini menurut HMI, merupakan tindakan memalukan diawal Kepemimpinan Gubernur Ali Mazi dan Wakilnya Lukman Abunawas, yang dituntut dan wajib menjalankan Pemerintahan yang profesional, berintegritas. Ini juga bagi HMI merupakan gerakan parasitisme, juga pembodohan, sebab Pemprov Sultra juga dalam posisi “kalah” dalam persidangan.

HMI menduga, upaya penggelembungan data jumlah eks warga Maluku korban kerusuhan yang diduga dilakukan oknum Pemeriksa Sultra di Kementerian PMK adalah upaya sabotase, jika proses hukum yang dimenangkan YPKKM menggugat Presiden RI dan beberapa Kementerian terkait telah inkrah. Penggelembungan data 53.000 KK tersebut akan dijadikan data tunggu, jika proses hukum telah inkrah, maka data tersebut akan disisipkan, ketika proses ferivikasi dilakukan.

Pernyataan sikap HMI disahuti oleh Wakil Walikota Baubau La Ode Ahmad Monianse, yang kala itu didampingi Kepala Dinas Sosial Abdul Rajab, dan Kepala Kesbangpol La Ode Maulana Gafur. Monianse menyatakan, akan memperjelas persoalan tersebut dengan pihak Dinas Sosial.

Mantan anggota DPRD Kota Baubau ini memastikan, Pemkot Baubau akan patuh dan mengikuti Keputusan Hukum, dan akan menindak lanjuti hal-hal yang menjadi kewenangannya. Tak lupa Ia mengingatkan, agar persoalaan dana pengungsi tidak dijadikan komoditas politik.

Abdul Rajab kala itu mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial RI, dan menunggu proses hukum yang sementara ini tengah berjalan, sebab Pemerintah Maluku Utara menggugat atas persoalan tersebut (dana pengungsi). Ia menjelaskan, bila proses hukum telah inkrah, maka akan ada Petunjuk Teknis (Juknis) yang mengatur dana pengungsi tersebut, sehingga pihak yang berhak tidak perlu ragu.

Abdul Rajab juga meminta seluruh pihak untuk bisa menahan diri, dan tidak menggiring persoalan dana pengungsi keranah politik.

~ VONIZZ report ~

Komentar

News Feed