Baubau, Kasamea.com
“Kalau hasil evaluasi (LPPD) rendah, berarti kita juga harus mengevaluasi kinerja OPD. Siapa yang bertanggung jawab? Ya Kepala OPD dan bidang-bidang yang ada di dalamnya.” Tegas Sekretaris Daerah, La Ode Darussalam.
Kota Baubau kembali menjadi sorotan setelah Hasil Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atau LPPD Tahun 2024 menempatkan daerah ini dalam kategori rendah. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tertanggal 15 April 2026, Kota Baubau hanya meraih skor 2,5170, menjadikannya salah satu daerah dengan catatan kinerja yang perlu mendapat perhatian serius.
Hasil tersebut menjadi potret penyelenggaraan pemerintahan daerah secara menyeluruh. Tidak hanya menggambarkan capaian Pemerintah Kota Baubau, namun juga menunjukkan tingkat kinerja masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan program dan pelayanan kepada masyarakat.
Menyikapi Hasil itu, Tim Evaluasi LPPD Provinsi Sulawesi Tenggara turun langsung ke Kota Baubau, untuk melakukan verifikasi dan penilaian terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2025.

Ketua Tim Evaluasi LPPD Kota Baubau, Risno Rumpalangi, menegaskan penilaian dilakukan berdasarkan indikator kinerja kunci dan indikator kinerja makro, dengan menelusuri kesesuaian data, dokumen pendukung, hingga konsistensi pelaporan setiap OPD.
“Data yang ditampilkan harus benar-benar riil, dapat dipertanggungjawabkan, dan dilengkapi dengan bukti dokumentasi. Karena ini evaluasi tahunan, data yang disajikan harus konsisten dari tahun ke tahun.” Jelasnya.

Di tengah proses evaluasi yang berlangsung di aula kantor Walikota Baubau, Sekretaris Daerah Kota Baubau, La Ode Darussalam, menyampaikan penegasan keras terhadap seluruh perangkat daerah. Menurutnya, Hasil Evaluasi LPPD yang rendah harus menjadi alarm bagi seluruh jajaran Pemerintah Kota Baubau.
Darussalam menyebut, Evaluasi LPPD bukan sekadar penilaian administratif, melainkan cermin dari kinerja pemerintahan daerah. Ketika nilai yang diperoleh rendah, maka hal itu menunjukkan adanya kelemahan yang harus segera dibenahi oleh perangkat daerah.
“Kalau hasil evaluasi kinerjanya rendah, berarti kita juga harus mengevaluasi kinerja OPD. Siapa yang bertanggung jawab? Ya Kepala OPD dan bidang-bidang yang ada di dalamnya.” Tegasnya.
Lebih lanjut, Pemerintah Kota Baubau akan melakukan evaluasi internal terhadap OPD yang memperoleh nilai rendah. Kepala OPD dan jajaran kepala bidang akan diminta menjelaskan penyebab rendahnya capaian kinerja di hadapan pimpinan daerah.
“Nanti kita panggil ke hadapan pimpinan, mereka paparkan alasan kenapa bisa rendah. Ini evaluasi kinerja pemerintah, jadi tidak boleh dianggap biasa.” Ucapnya.
Selain keterlambatan pelaporan, kurangnya data dukung disebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi hasil penilaian. Padahal, setiap program dan anggaran yang digunakan oleh OPD harus terukur dan selaras dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
Kini, di bawah pengawasan Tim Evaluasi Provinsi dan dengan komitmen Pemerintah Kota Baubau untuk melakukan pembenahan internal, hasil Evaluasi LPPD Tahun 2025 diharapkan menjadi titik balik. Targetnya jelas, membawa Kota Baubau keluar dari kategori rendah dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.










Komentar