oleh

Pelanggaran Aturan, Bungkamnya Pansel, dan Ketegasan KASN Soal Seleksi Sekda Buteng

BUTON TENGAH

Panitia Seleksi (Pansel) pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Tengah (Sekda Buteng) hingga saat ini belum memberikan klarifikasi atau menanggapi serius tudingan dugaan pelanggaran aturan dalam proses seleksi Calon Jenderal Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Negeri Seribu Goa tersebut. Sebelumnya, LSM Armada Buton Action menduga telah terjadi pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan dalam proses seleksi Calon Sekda Buteng tersebut.

Ketua LSM Armada Buton Action Ihsan SH, dalam pemberitaan Kasamea.com, Rabu (5/9) berjudul “Seleksi Calon Sekda Buteng Cacat Hukum?” menegaskan, Pansel diduga telah menyepelekan aturan, dengan menggugurkan beberapa Calon Sekda lainnya, yang telah memenuhi syarat-syarat administrasi sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Ihsan menguraikan, dugaan pelanggaran dimaksud, berupa gugur berkasnya beberapa Calon Sekda Buteng, karena izin mengikuti seleksi ditandatangani oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Buton. Kata Ihsan, Pansel diduga mengabaikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 21 “PNS berhak selain memperoleh gaji juga berhak untuk memperoleh pengembangan kompetensi”. Juga Permenpan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, pejabat yang berwenang (PYB) adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pemberian izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Sekda termasuk PYB tersebut, dan berhak untuk menandatangani surat izin termasuk izin belajar dan izin mengikuti seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi pratama,” tegas Ihsan.

Dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Pasal 36 menyatakan, seorang Sekda atas nama Bupati/Wali Kota berhak untuk menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat, yakni salah satunya adalah surat izin. Izin yang dimaksud adalah izin belajar dan izin mengikuti seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Aturan ini juga dikuatkan Surat Edaran BKN Nomor 2/SE/VII/2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas, dalam aspek kepegawaian Pelaksana harian dan pelaksana tugas berwenang untuk memberikan izin mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi/administrasi. 

“Plh dan plt saja berhak untuk menantangani surat izin, apalagi pejabat devenitif. Dan aturan itu tidak dipahami oleh Pansel Sekda Buteng,” sentilnya. 

Jadi menurutnya, yang dilakukan Pansel Sekda Buteng dalam proses seleksi, telah mencederai dan menzalimi hak-hak ASN yang digugurkan haknya pada seleksi Sekda Buteng. Selain itu, Pansel juga telah melecehkan pejabat yang notabene sebagai Jenderal ASN, yang membubuhkan tandatangan pada lembaran izin calon Sekda yang bersangkutan. 

Lebih parah lagi kata Ihsan, Pansel meloloskan Calon Sekda Buteng yang belum mengikuti Diklat PIM II. Yang bersangkutan (Calon Sekda Buteng yang belum mengikuti Diklat PIM II, red) diloloskan alias tidak digugurkan dalam tahapan seleksi. Termasuk Calon Sekda Buteng yang tidak memenuhi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Pasal 107 point C, bahwa JPT Pratama memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun. 

“Ada calon yang lulus seleksi, yang belum cukup lima tahun menduduki jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatannya. Selama ini yang bersangkutan dari jabatan fungsional beralih ke jabatan struktural belum cukup 5 tahun. Tapi toh diluluskan oleh Pansel. Ini memperlihatkan Pansel tidak cermat, dan terindikasi tidak memahami aturan,” tegasnya.

Sebelumnya telah tersiar ke publik, tiga nama Calon Sekda Buteng hasil seleksi yang diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), diantaranya, Konstantinus Bukide yang kini menjabat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buton Selatan, La Ode Muhammad Muharam Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Buton, dan Samrin Kepala BKPSDM Kabupaten Buton Tengah.

LSM Armada Buton Action meminta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengkaji secara seksama seluruh tahapan seleksi, yang diduga telah mengabaikan azas, Peraturan Perundang-Undangan.

“Seleksi Calon Sekda Buteng diduga cacat hukum, diduga melanggar aturan perundang-undangan, sebaiknya seleksi diulang kembali, sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Kita menginginkan Pemerintahan Buteng diisi orang-orang berkompeten, berpengalaman, memiliki jenjang birokrasi yang memenuhi syarat aturan perundang-undangan. Penegakkan aturan perundang-undangan dalam proses seleksi calon sekda Buteng sangat menentukan arah Buteng kedepan. Tentu kita sama berharap untuk Buteng yang lebih baik,” tegas Ihsan.

[RED]

Comments

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed