oleh

Pendataan Warga Rentan yang Terdampak Covid-19, Dinsos Baubau: Besaran Alokasi Dana Belum Ada, Tunggu Juknis

kasamea.com BAU-BAU

Dinas Sosial Kota Baubau telah merampungkan, juga telah mengirim data masyarakat rentan yang terdampak corona virus disease 19 (covid-19) ke Gugus Tugas Covid-19, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Ini dilakukan sesuai Surat Gubernur Sultra, perihal permintaan data masyarakat rentan yang terdampak covid-19, Nomor 443/1525.

Dalam surat yang ditandatangani Ali Mazi tanggal 6 April 2020 tersebut, tertuang: Sehubungan dengan persebaran covid-19 yang semakin meluas, dan telah dirasakan dampaknya oleh masyarakat, baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Dalam upaya meminimalisir dan menangani masyarakat rentan tersebut, maka kami meminta kepada saudara untuk memberikan data maayarakat rentan yang terdampak akibat wabah covid-19, diluar data penerima Bansos program BPNT Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Lanjut Usia, Program Disabilitas, dan Program Anak Terlantar (format terlampir).

“Benar, dan sudah ditindak lanjuti semua. Kelurahan kirim data, dan sudah dilanjutkan ke Provinsi (Gugus Tugas Covid-19 Sultra cq Dinas Sosial Sultra, red),” jawab Kepala Dinas Sosial Kota Baubau, Abdul Rajab, membenarkan, saat dikonfirmasi Kasamea.com.

Terkait bentuk atau nominal bantuan, seperti yang tersebar ditengah masyarakat, Rajab menanggapi, bahwa, pihaknya masih menunggu instruksi selanjutnya, juga menunggu adanya petunjuk teknis (Juknis), untuk menindaklanjuti data yang telah terkirim tersebut.

“Kami masih menunggu juknis, seperti apa, dan jumlahnya berapa. Kami baru sebatas mengirim data, dan kami masih menunggu. Yang dibutuhkan pihak Pemprov adalah data sesuai maksud surat, besaran alokasi dana belum ada. Kita tunggu saja, dalam waktu dekat akan turun petunjuk teknis tentang pelaksanaan,” jelas Rajab.

Sebelumnya, dalam perbincangan warga dibeberapa Kelurahan, tersiar kabar, bahwa Ketua RT telah mendata warga di lingkungannya, dan akan ada pemberian bantuan uang dari Pemerintah Provinsi, sebesar Rp 600.000 per Kepala Keluarga (KK) yang telah didata tersebut.

[RED]

Komentar

News Feed