Ancaman El Nino dan Bencana, BPBD-SAR Baubau Perkuat Koordinasi, Segera Laporkan Kondisi Membahayakan ke Nomor Ini
Baubau
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Baubau menggelar rapat koordinasi bersama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) melalui Pos Pencarian dan Pertolongan (Pos SAR) Baubau, guna menyikapi meningkatnya ancaman bencana pada puncak musim kemarau yang diperkuat fenomena El Nino. Rapat berlangsung di Aula Kantor BPBD Kota Baubau, Senin (10/8/2026), dan menempatkan kerawanan bencana di wilayah perairan sebagai fokus utama pembahasan.
Rapat koordinasi dihadiri jajaran Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Kota Baubau, dan tim rescue Pos SAR Baubau. Pembahasan diarahkan pada penyamaan persepsi ancaman, pembagian peran, serta mekanisme pertukaran informasi antarlembaga selama periode kemarau ekstrem berlangsung.
Fokus pada ancaman bencana laut diambil dengan mempertimbangkan karakteristik Kota Baubau sebagai kota pesisir, sekaligus simpul utama transportasi laut di kawasan Kepulauan Buton. Setiap hari, ribuan penumpang dan pelaku usaha bergantung pada alur pelayaran Selat Buton, baik melalui pelabuhan resmi maupun pelabuhan rakyat yang tersebar di sejumlah kelurahan pesisir.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah menetapkan El Nino 2026 berada pada kategori kuat dengan indeks ENSO +1,59 dan berpeluang meningkat menjadi sangat kuat. Fenomena tersebut aktif sejak Juni 2026 dan diperkirakan berlangsung sembilan hingga dua belas bulan ke depan. BMKG memprediksi puncak musim kemarau terjadi pada Agustus hingga September 2026 dengan curah hujan pada kategori rendah hingga sangat rendah, sebelum pengaruhnya berangsur melemah memasuki musim hujan pada pertengahan Oktober 2026.
Pada sisi maritim, Stasiun Meteorologi Maritim Kendari mencatat pola angin di wilayah Sulawesi Tenggara umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar 2 sampai 20 knot. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan gelombang kategori sedang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter, antara lain di Perairan Baubau, Perairan Wakatobi bagian timur, Laut Banda timur Wakatobi, dan Teluk Bone barat Kabaena. Nelayan dengan perahu berukuran kecil menjadi kelompok paling rentan terhadap kondisi ini.
Plt Kepala Pelaksana BPBD Kota Baubau, Moh Tasdik, menegaskan bahwa pembacaan terhadap El Nino tidak boleh berhenti pada ancaman kekeringan dan kebakaran semata.
“El Nino sering dibaca publik semata sebagai ancaman kekeringan, krisis air bersih, dan kebakaran lahan. Padahal di kota kepulauan seperti Baubau, penguatan angin timur pada puncak kemarau juga menaikkan tinggi gelombang di alur pelayaran kita. Dua ancaman ini berjalan beriringan, dan keduanya wajib kita antisipasi secara bersamaan,” ujar Tasdik.
Ia menyebut rapat koordinasi ini sengaja digelar sebelum kejadian, bukan setelahnya. Menurutnya, kelemahan yang paling sering terjadi dalam penanganan kedaruratan bukan pada keberanian petugas di lapangan, melainkan pada keterlambatan informasi pada menit-menit pertama.
“Kami tidak ingin koordinasi baru terbangun ketika korban sudah jatuh. Karena itu rapat ini menyepakati satu jalur komunikasi yang jelas antara Pusdalops BPBD dan Comm Centre Pos SAR Baubau, aktif 24 jam, sehingga setiap laporan kejadian di laut dapat langsung ditindaklanjuti tanpa harus menunggu jalur berjenjang,” tegasnya.
Tasdik juga mengakui secara terbuka keterbatasan yang dihadapi BPBD Kota Baubau, terutama pada jumlah personel dan kelengkapan peralatan ketika kejadian berlangsung serentak di lebih dari satu titik. Kondisi tersebut, kata dia, justru menjadi alasan utama mengapa kolaborasi lintas lembaga harus diperkuat.
“Keterbatasan personel dan peralatan adalah kenyataan yang kami hadapi, dan itu tidak perlu kami tutupi. Justru karena itu kerangka kerja SIGAP terus kami dorong, agar setiap kejadian memiliki alur penanganan yang pasti sejak menit pertama, siapa yang bergerak lebih dulu, siapa yang menyusul, dan sumber daya mana yang dipakai. Kekuatan kita hari ini ada pada kecepatan koordinasi, bukan pada besarnya alat,” lanjutnya.
Kepada masyarakat, Tasdik menyampaikan imbauan agar tidak memaksakan diri melaut ketika peringatan dini gelombang telah dikeluarkan, serta memastikan kelengkapan keselamatan pada setiap perjalanan laut.
“Kepada nelayan, operator kapal rakyat, dan seluruh masyarakat pengguna jasa transportasi laut, periksa informasi cuaca maritim sebelum berangkat, pastikan pelampung tersedia, dan jangan berangkat bila kondisi tidak memungkinkan. Satu keputusan menunda keberangkatan jauh lebih murah dibanding satu operasi pencarian,” ujarnya.
Selain ancaman di laut, Tasdik mengingatkan bahwa ancaman di darat tetap berjalan seiring puncak kemarau, meliputi kebakaran lahan dan permukiman, pohon tumbang, serta potensi krisis air bersih. Ia meminta masyarakat menghentikan kebiasaan membakar sampah di lahan terbuka yang selama ini menjadi pemicu berulang kejadian kebakaran di sejumlah kelurahan.
Sementara itu, Kepala Pos SAR Baubau, Yayan La Ihu, menyatakan kesiapan jajarannya mendukung penuh kesiapsiagaan Pemerintah Kota Baubau selama periode kemarau ekstrem. Ia menyebut intensitas operasi pencarian dan pertolongan di perairan Selat Buton dan sekitarnya tergolong tinggi, sehingga kecepatan penerimaan laporan menjadi faktor penentu keberhasilan operasi.
“Tim rescue kami siaga dan siap digerakkan setiap saat. Yang kami butuhkan dari semua pihak adalah kecepatan pelaporan. Semakin cepat informasi masuk ke Comm Centre, semakin luas peluang korban dapat diselamatkan,” ujarnya.
Rapat koordinasi tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan bersama, yaitu:
1. Mengaktifkan jalur komunikasi dan pertukaran informasi kejadian secara langsung selama 24 jam, antara Pusdalops BPBD Kota Baubau dengan Comm Centre Pos SAR Baubau.
2. Melakukan diseminasi bersama peringatan dini cuaca maritim BMKG kepada kelurahan pesisir, kelompok nelayan, serta operator pelabuhan rakyat, termasuk melalui kanal media sosial dan penyiaran keliling.
3. Menyusun pemetaan bersama titik rawan kecelakaan laut pada alur pelayaran dan simpul pelabuhan di wilayah Kota Baubau.
4. Melibatkan unsur TNI AL, Polairud, KSOP, Dinas Perhubungan, Dinas Pemadam Kebakaran, PMI, Tagana, relawan, dan kelompok nelayan sebagai potensi SAR yang dapat dimobilisasi.
5. Melanjutkan dukungan Pemerintah Kota Baubau terhadap rencana peningkatan status kelembagaan Pos SAR Baubau menjadi Kantor Pencarian dan Pertolongan, sebagai bentuk penguatan kapasitas penyelamatan di wilayah kepulauan.
Sebagai tindak lanjut, BPBD Kota Baubau akan menyampaikan hasil rapat koordinasi ini kepada Wali Kota Baubau, dan mendorong kesiapsiagaan seluruh perangkat daerah terkait hingga tingkat kelurahan, sepanjang periode puncak kemarau berlangsung.
Masyarakat yang menemukan atau mengalami kondisi membahayakan diimbau segera melaporkan kepada Pusdalops BPBD Kota Baubau, melalui nomor 0851 8135 4198 dan/atau Pos SAR Baubau, atau melalui nomor 0813 4164 6498.















Komentar