oleh

Dinas PUPR Buteng Bantah Ada Korupsi Proyek Simpang 5

BAU-BAU

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Buton Tengah (PUPR Buteng) mengklarifikasi pemberitaan beberapa media cyber, juga aksi unjuk rasa yang menyorot adanya dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam realisasi pekerjaan proyek Penataan Jalan Menuju Simpang Lima Labungkari. Kepala Bidang Bina Marga PUPR Buteng Hasban Mukmin ST menjelaskan, proyek tersebut masuk dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas PUPR Buteng 29 Agustus 2018, Penetapan 16 Oktober 2018. Dianggarkan sekitar Rp 7,5miliar melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran (T.A) 2018.

“Setelah penetapan menjadi 6,8miliar rupiah, dan itu yang dilelang,” katanya.

Hasban Mukmin yang akrab disapa Ambang, membantah telah terjadi mark up dalam proyek tersebut. Menurutnya, tidak terjadi mark up sedikitpun, apalagi Tipikor.

“Pekerjaan di Labungkari itu adalah pekerjaan kat en filt (Istilah proyek: cut and fild), gali timbun. Jadi hasil dari katingan itu, timbunan batu cadas tidak dihitung, tidak dinilai, jadi tidak ada indikasi markap (Mark Up),” tegasnya.

Ia memastikan, kawasan tersebut tetap akan dikerjakan menjadi simpang lima. Saat ini Dinas PUPR Buteng telah memberikan nama Jalan Menuju Simpang Lima, namun pekerjaannya belum final.

“Memang kawasan simpang lima Labungkari tetap dibuat menjadi simpang lima. Sekarang kita sudah memberikan nama Jalan Menuju Simpang Lima, tetapi tercatat, kedepannya kita akan membuat simpang lima disitu. Kedepan tetap kita buat simpang lima, kita ada pekerjaan jalan menuju perkantoran yang akan terhubung dengan simpang lima tersebut,” ungkapnya.

Ambang ditemui di Kota Bau-Bau menyebutkan, untuk timbunan (Tanah urug) dalam proyek tersebut didatangkan dari luar lokasi pekerjaan (tempat lain, red). Terkait pekerjaan proyek tersebut, yang juga masuk dalam Jalan Provinsi, dia memastikan, tak ada persoalan, sebab pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi. Dan sebelum pekerjaan proyek, kondisi Jalan Provinsi sudah rusak parah.

“Kondisi jalan tersebut jauh berbeda, saat ini justru jauh lebih baik, yang sebelumnya sudah rusak parah. Dan tidak ada persoalan, karena sebelum melakukan kegiatan, kami sudah berkoordinasi karena terkena Jalan Provinsi,” tegasnya.

Ambang memastikan, penataan Jalan Menuju Simpang Lima Labungkari tetap akan dituntaskan seluruhnya.

Ia menambahkan, proyek tersebut sudah diperiksa oleh Tim Pemeriksa dari Inspektorat Buteng, juga Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

“Tidak ada temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI,” katanya.

Ambang kembali menegaskan, Dinas PUPR Buteng tidak pernah mengusulkan anggaran Rp 4miliar untuk pekerjaan kawasan simpang lima tersebut. Yang ada kata dia, sekitar Rp 7,5miliar,”sehingga dari permintaan awal, hanya 6,8M yang terealisasi,” pungkasnya.

Proyek ini menuai polemik, diberitakan, diduga telah terjadi Tipikor dalam realisasinya. Disusul adanya aksi unjuk rasa dari elemen masyarakat Buteng, yang merujuk pada data LPSE Buteng, kode: 300728, nama paket: Penataan Kawasan Jalan Simpang 5 Labungkari, spse 3, Pekerjaan Konstruksi – TA 2018 – Lelang Umum – Pasca kualifikasi satu file harga terendah sistem gugur, nilai kontrak: nilai kontrak belum dibuat, instansi: Pemerintah Kabupaten Buton Tengah, Tahap: tender sudah selesai, HPS: 6,8 M. Pemenang tender adalah PT. Miliano Masagena Perkasa beralamat di Kendari.

Juga disebut-sebut, dalam LKPJ Bupati Buteng Tahun 2018, penataan Kawasan Simpang Lima Labungkari dalam KUA-KPPAS tahun 2018 dianggarkan Rp 4miliar, namun dalam pelaksanaannya berubah menjadi Rp 6,8miliar. 

Bahkan penegak hukum diminta untuk melakukan penyelidikan, mengusut tuntas, proses hukum bila terjadi Tipikor dalam pekerjaan proyek tersebut.

[Kasamea report]

Komentar

News Feed