oleh

Menang Gugatan Perdata, PT Dewa Napan Mineral Penguasa Tunggal Lahan IUP PT Roshini Indonesia

kasamea.com

PT Dewa Napan Mineral (DNM) kini menjadi penguasa tunggal pengelolaan lahan sekaligus penjualan hasil tambang di lahan tambang IUP (Izin Usaha Pertambangan) PT Roshini Indonesia. PT DNM memenangkan gugatan Perdata, yang sekaligus merupakan akhir dari proses hukum sengketa pengelolaan lahan tambang dalam IUP PT Roshini Indonesia, di Pengadilan Negeri (PN) Kendari.

Atas putusan PN Kendari ini PT DNM menjadi satu-satunya perusahaan yang berhak mengolah lahan tambang seluas 109 Ha di Desa Waturambaha, Kecamatan Lasolo, Kepulauan Konawe Utara.

Sebelumnya, PT DNM mengajukan gugatan Perdata melawan PT Roshini Indonesia Cs, dalam hal ini PT Bumi Agung Properti dan PT Luwu Persada Nusantara.

Sebagai penegasan putusan PN Kendari tersebut, Senin (05/10/20), Tim PN Kendari yang dipimpin Ketua Panitera LM Sudirman SH MH, dan juru sita, membacakan hasil putusan perkara tersebut di lokasi IUP PT Roshini Indonesia. Pembacaan putusan ini sebagai teguran/amaning dalam rangkaian eksekusi yang diajukan Direktur PT DNM, Safrin Laiso, Nomor 2365/2020 dengan Nomor Registrasi 03/09/2020.

Hadir dalam pembacaan putusan, Hasrun SH, selaku kuasa hukum PT Bumi Agung Properti, serta kuasa hukum PT Roshini Indonesia, Saban SH. Safrin Laiso sendiri didampingi kuasa hukumnya Dr Abdul Raman SH MH.

“Jadi segala perjanjian maupun putusan PN sebelumnya dengan nomor 44/Pdt tahun 2018 telah dimentahkan dan dibatalkan demi hukum oleh putusan No 50/Pdt.G/2019/PN Kendari. Saya kira tegas dan cukup, kalau ada pihak-pihak yang masih ingin mempertanyakan, silahkan datang ke kantor,” tegas Abdul Rahman.

Ditempat yang sama Direktur PT DNM, Safrin La Iso mengatakan, kedatangan Tim PN Kendari menunjukan bahwa perkara ini sudah memiliki kekuatan hukum tetap, inkrah.

Untuk itu, pihaknya menegaskan kepada semua pihak untuk tidak lagi melakukan aktivitas pertambangan diatas lahan tersebut. Jika masih ada pihak lain yang melakukan aktivitas di lahan tersebut, pihaknya tak segan membawanya ke ranah pidana.

“Kami hanya menjalankan perintah pengadilan. Bila ada yang mencoba menghalang-halangi, sama artinya melawan produk hukum, dan kami akan laporkan itu. Kalau kemudian masih ada juga pihak yang keberatan dengan aktivitas PT DNM, silahkan menempuh jalur hukum,” kata Safrin La Iso, dari lokasi tambang yang dimenangkannya.

Lebih lanjut Safrin Laiso menegaskan, dengan adanya putusan inkrah, maka saat ini yang berlaku hanyalah perjanjian awal antara PT Roshini Indonesia dengan PT DNM. Dalam perjanjian, bahwa yang berhak melakukan penambangan sekaligus penjualan ore nikel atas wilayah IUP PT Roshini secara keseluruhan, hanyalah PT DNM.

Menurut Safrin, poin perjanjian Nomor 01/PKOPTBN/RI-DNM/2016 yakni, dalam hal penjualan ore nikel hasil produksi, pembayaran dari pihak pembeli akan menggunakan rekening PT DNM.

Poin selanjutnya, pihak pertama (PT Roshini Indonesia) akan memberikan hak sepenuhnya kepada pihak kedua (PT DNM) untuk menjual hasil produksi ore nikel yang telah dikerjasamakan dalam perjanjian ini.

“Jadi kalau ada kegiatan penambangan maupun penjualan ore nikel diluar sepengetahuan PT DNM, saya tegaskan itu ilegal,” tegas pengusaha tambang yang pernah bakal calon Walikota Baubau, yang populer dengan istilah Basantan ini.

Sementara itu, kuasa hukum PT Bumi Agung Properti, Hasrun SH memastikan, pihaknya telah legowo menerima putusan PN Kendari, yang mengabulkan seluruh permohonan Safrin La Iso selaku Direktur PT DNM. Apalagi, putusan ini sudah memiliki kekuatan hukum tetap/inkrah, karena semua pihak Termohon atau Tergugat tidak melakukan upaya hukum lain.

“Negara kita adalah negara hukum dan tentunya hukum sebagai panglima tertinggi. Olehnya itu, sebagai warga negara yang baik, mari kita menghargai dan menghormati produk hukum yang telah berkekuatan hukum tetap,” ucapnya.

Diketahui, PN Kendari berdasarkan putusan Nomor : 50/Pdt.G/2019/PN Kendari, mengabulkan gugatan Safrin Laiso secara keseluruhan.

Kemudian, menyatakan bahwa perjanjian perdamaian (Acta Van Dading) tanggal 25 Agustus 2018 antara tergugat I (PT Bumi Agung Properti), tergugat II (PT Luwu Persada Nusantara) dan tergugat III (PT Roshini Indonesia), batal demi hukum.

Menyatakan bahwa putusan perdamaian, Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Kdi, bertentangan dengan Undang-undang sehingga batal demi hukum.

Sebelumnya, ada gugatan balik dari tergugat III, namun oleh PN Kendari, menyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.  

[RED]

Komentar

News Feed