Kendari
Pj Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra)
Komjen Pol (P) Dr (HC) Andap Budhi Revianto SIK MH, memimpin Apel Gabungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra), Senin 11 September 2023. Bertempat di lapangan upacara kantor Gubernur Sultra, diikuti Sekda, Staf Ahli, Asisten Sekda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, dan Biro, serta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), di lingkup Pemprov Sultra.
Dalam apel gabungan perdana ini, Andap menekankan tiga poin penting kepada seluruh ASN lingkup Pemprov.
Pertama, terkait kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemprov, baik
yang berstatus PNS, maupun Non-PNS “Kita semua adalah satu gerbong pengabdian”. ASN di jajaran Pemprov berasal dari beragam suku yang berada di Sultra, bahkan dari luar Sultra. Andap
mengingatkan, jangan sampai pembagian kerja dan tanggung jawab diwarnai semangat kesukuan.
Menurut Andap, Sultra adalah bagian penting dari NKRI. Tugas dan tanggung jawab selaku ASN, sama, memperjuangkan kehidupan masyarakat, apapun sukunya. Itu amanat konstitusi sebagaimana Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, yang harus dipegang teguh seluruh ASN.
“Karena kita adalah ASN yang bekerja di Sultra, maka tugas utama kita adalah mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial, bagi seluruh masyarakat Sultra. Apapun sukunya, apa pun agamanya, apa pun latar belakang sosial ekonominya,” tegasnya.
Andap menegaskan, sebagai pemimpin Provinsi Sultra yang memegang amanah
dalam waktu yang singkat ini, dirinya berkomitmen tidak ada perbedaan perlakuan yang akan ia berikan kepada jajaran birokrasi di Pemprov Sultra. Apapun suku dan agamanya, dan latar belakang
pendidikannya.
Kedua, terkait prioritas penilaian kepada segenap jajaran birokrasi di Pemprov Sultra, dengan berbasis kinerja dan pencapaiannya.
Andap menyampaikan bahwa:
- Indeks Kinerja Utama Atau Key Performance Index (KPI) ASN di lingkup Pemprov Sultra, yang akan ia bangun bukan sekadar hanya berbasis penyerapan anggaran saja. KPI akan dinilai berdasarkan target-target pencapaian program-program pembangunan.
Artinya, bukan hanya berbasis apakah alokasi anggaran terserap atau tidak, tetapi apakah alokasi anggaran tersebut tepat sasaran atau tidak. Apakah kinerja dan anggaran yang digunakan Pemprov Sultra, berpengaruh pada kesejahteraan kurang lebih 2,7 juta masyarakat Sultra atau tidak.
- Reformasi birokrasi di Pemprov Sultra adalah satu kesatuan utuh, dengan berjalannya kebijakan pembangunan di segala bidang kehidupan di Sultra. Kinerja birokrasi bukan hanya formalitas pemenuhan standar administrasi.
Administrasi birokrasi sesungguhnya
merupakan instrumen, agar pelayanan publik yang tertuang dalam APBD, bukan hanya akuntabel, namun jelas indikatornya, yaitu kesejahteraan masyarakat.
Pertanggungjawaban ASN bukan hanya terisinya lembar-lembar formil administrasi, basis utama ASN adalah moral kinerja, yang merupakan alat untuk mencapai cita-cita konstitusi.
- Digitalisasi reformasi birokrasi Pemprov Sultra. Ilmu pengetahuan dan teknologi bukan untuk sekadar memenuhi tuntutan era digital.
“Ilmu pengetahuan dan teknologi yang Pj Gubernur gagas, berfungsi membantu seluruh jajaran birokrasi. Untuk mendisiplinkan diri, membantu peningkatan kualitas kinerja kita semua sehingga menjadi terukur, terencana, akuntabel dan transparan,” ulasnya
Monitoring dan evaluasi kinerja
berbasis digital akan mempermudah birokrasi ini untuk mempercepat ketertinggalan dan menuntaskan kerja pelayanan publik.
Ketiga, terkait kesiapan Sultra dalam menyikapi Pemilihan Umum (Pemilu).
Pj Gubernur Sultra menegaskan:
- Dalam cara pandang konstitusional, Pemilu adalah jalan ke arah penyempurnaan demokrasi kita.
- Mengingatkan kepada seluruh masyarakat, termasuk yang akan menggunakan hak pilih pada Pemilu 2024. Juga Pilkada Serentak 2024, pentingnya toleransi dalam Pemilu.
Jangan sampai pesta demokrasi nanti menjadi arena pertempuran politik. Sehingga membahayakan keutuhan bangsa. Jangan sampai pesta demokrasi memusnahkan semangat toleransi. Tanpa toleransi, demokrasi akan karam.
Tanpa toleransi, lanjut Andap, pesta demokrasi hanya akan menjadi ancaman persatuan. Kekuatan bangsa akan musnah, yang tertinggal hanya kebencian dan konflik sosial, yang dapat mengarah pada perang saudara.
“Dibutuhkan kesadaran bersama untuk mengawal pesta demokrasi dapat berjalan secara aman, damai, dan kondusif,” urainya.
- Demokrasi sesungguhnya hanya alat untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, dan Pemilu adalah alat untuk menyempurnakan demokrasi itu sendiri. Tugas semua pihak, khususnya seluruh jajaran Pemprov Sultra untuk mendukung penuh kinerja Penyelenggara Pemilu.
Sehingga Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 di Sultra, benar-benar mampu menjadi alat untuk mewujudkan cita-cita proklamasi, yang tertuang dalam amanah pembukaan konstitusi, UUD NRI Tahun 1945. (Redaksi)
Komentar