DPD RI Kawal RUU Daerah Kepulauan, Amirul Tamim Ungkap Realitas Warga Pulau dan Masa Depan Kepulauan Buton
Baubau
Perjuangan menghadirkan keadilan bagi daerah kepulauan kembali memasuki babak penting. Rancangan Undang-Undang atau RUU Daerah Kepulauan kini dibahas secara tripartit oleh DPR RI, DPD RI, dan pemerintah, dengan salah satu persoalan utama yang mengemuka adalah ketimpangan fiskal, serta mahalnya biaya pelayanan publik di wilayah kepulauan.
Anggota DPD RI daerah pemilihan Sulawesi Tenggara, Dr H MZ Amirul Tamim MSi, menilai paradigma pembangunan dan pengalokasian fiskal selama ini belum sepenuhnya memperhitungkan karakter geografis daerah kepulauan.
Menurut Amirul, persoalan tersebut bukan sekadar soal keterbatasan anggaran, tetapi menyangkut cara negara menghitung kebutuhan pembangunan masyarakat yang hidup tersebar di banyak pulau.
Paradigma Fiskal Dinilai Belum Adil
Amirul mengatakan, konstitusi telah memberikan ruang bagi otonomi daerah. Namun, dalam beberapa tahun terakhir ia melihat adanya kecenderungan penarikan kembali sebagian peran fiskal ke tingkat pusat.
“Sementara penarikan fiskal itu tidak sesuai dengan konsep kita bernegara, di mana daerah itu diberikan kewenangan yang besar,” kata Amirul.
Ia menilai, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar di daerah, mengenai ruang yang tersedia bagi pemerintah daerah untuk menjalankan kewenangannya.
Bagi daerah kepulauan, persoalan itu menjadi lebih kompleks karena biaya pembangunan dan pelayanan publik tidak dapat disamakan dengan daerah yang karakter wilayahnya didominasi daratan.
Biaya Hidup dan Pembangunan Mahal
Amirul memberi contoh sederhana mengenai disparitas harga barang.
Menurut dia, harga semen yang di wilayah tertentu sekitar Rp60 ribu, dapat meningkat menjadi Rp100 ribu atau lebih, ketika sampai di daerah kepulauan, karena faktor distribusi dan transportasi.
“Ternyata ada tingkat kemahalan yang dipikul oleh daerah kepulauan,” ujarnya.
Persoalan serupa, lanjutnya, terlihat pada transportasi, bahan bakar, kesehatan hingga akses terhadap fasilitas dasar.
Ia mencontohkan, masyarakat di pulau-pulau yang tidak memiliki akses SPBU atau SPBN, harus membeli bahan bakar melalui penjual eceran dengan harga yang lebih tinggi.
Sementara masyarakat di wilayah daratan, relatif lebih mudah menikmati berbagai fasilitas dan subsidi transportasi maupun pelayanan publik.
DAU dan DAK Dinilai Belum Cukup
Amirul juga menyoroti formula transfer ke daerah, yang selama ini, antara lain mempertimbangkan jumlah penduduk dan luas daratan.
Menurut dia, pendekatan tersebut berpotensi tidak menggambarkan kebutuhan riil daerah kepulauan yang memiliki wilayah laut luas, pulau-pulau yang tersebar, serta biaya konektivitas yang tinggi.
“Kalau selama ini formulasi dana transfer daerah, DAU atau DAK, berbasis jumlah penduduk dan luas daratan, itu yang kerap bisa merugikan daerah,” katanya.
Isu pendanaan khusus memang menjadi salah satu materi yang kini dibahas dalam RUU. DPR RI, pada September 2026, menyebut Dana Khusus Kepulauan atau DKK didorong sebagai skema afirmasi di luar DAU dan DAK, untuk menjawab tingginya biaya pembangunan serta keterbatasan fiskal daerah kepulauan.
RUU Diharapkan Jadi Koreksi Kebijakan
Amirul mengatakan, gagasan mengenai regulasi khusus daerah kepulauan bukan persoalan baru.
Menurut dia, DPD RI telah memperjuangkan gagasan tersebut selama sekitar dua dekade, dengan aspirasi yang berasal dari daerah dan masyarakat kepulauan.
“Ini dari bawah. Dua puluh tahun itu dari bawah. Ini realita, ini fakta.” ujar Amirul.
Ia menyambut keterlibatan DPR RI dan pemerintah dalam pembahasan tripartit sebagai perkembangan penting. Namun, menurutnya, proses legislasi tersebut tetap membutuhkan dukungan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, agar substansinya benar-benar menjawab persoalan di lapangan.
DPD RI sendiri menyatakan pembahasan RUU Daerah Kepulauan telah memasuki fase penting. Pada Agustus 2026, Tim Kerja RUU Daerah Kepulauan DPD RI menyebut pembahasan tripartit bersama DPR dan pemerintah telah berjalan, termasuk penghimpunan masukan mengenai kewenangan wilayah laut, sumber daya kelautan, konektivitas dan skema pendanaan.
Bukan Hanya Soal Uang
Bagi Amirul, persoalan daerah kepulauan tidak berhenti pada besaran transfer fiskal.
Ia mengaitkannya dengan kemampuan negara menghadirkan pelayanan dasar, mempertahankan konektivitas antarpulau, dan memastikan masyarakat tetap memiliki alasan ekonomi maupun sosial untuk tinggal di wilayah kepulauan.
“Undang-undang daerah kepulauan ini nanti memberikan batasan-batasan dan hak-hak kewenangan untuk bisa daerah kepulauan itu hidup,” kata dia.
Menurut Amirul, potensi daerah kepulauan juga jauh lebih besar daripada sekadar sumber daya pesisir dan perikanan.
Potensi minyak, gas, pariwisata bahari, perikanan dan sumber daya kelautan lainnya, kata dia, harus dikelola dengan memperhatikan keberadaan masyarakat yang hidup di wilayah tersebut.
Kesejahteraan dan Kedaulatan
Amirul juga menghubungkan persoalan pembangunan kepulauan dengan kepentingan menjaga kedaulatan negara.
Menurutnya, masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terluar dan wilayah kepulauan bukan sekadar penerima manfaat pembangunan, tetapi juga bagian penting dari keberadaan negara di wilayah tersebut.
Pandangan serupa juga muncul dalam pembahasan DPD RI. DPD menempatkan kesejahteraan masyarakat kepulauan sebagai salah satu fondasi penting untuk memperkuat kedaulatan, terutama di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar.
Karena itu, menurut Amirul, regulasi khusus harus mampu memastikan masyarakat kepulauan memperoleh hak pelayanan dan pembangunan, yang tidak kalah hanya karena karakter geografisnya berbeda.
RUU dan Masa Depan Kepulauan Buton
Dalam konteks Sulawesi Tenggara, Amirul juga menyinggung masa depan kawasan Kepulauan Buton.
Ia menilai pembangunan kawasan tidak semestinya menunggu terbentuknya provinsi baru. Menurutnya, gagasan mengenai pengembangan kawasan, harus lebih dahulu dibangun melalui cara pandang yang melampaui batas administrasi kabupaten dan kota.
“Seharusnya cara berpikirnya provinsi. Mindset provinsi. Dan ini bukan hanya pemerintahan, para pelaku juga, stakeholder.” ujar Amirul.
Ia melihat sejumlah pemangku kepentingan di kawasan Buton mulai membangun pola pikir tersebut, melalui pengembangan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan konektivitas.
Namun, ia mengingatkan agar pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan tidak berhenti pada wacana administratif.
Ujian Sebenarnya Ada di Implementasi
Pada akhirnya, RUU Daerah Kepulauan akan diuji bukan hanya dari keberhasilannya disahkan menjadi undang-undang, tetapi dari seberapa jauh norma yang dilahirkan mampu mengubah kondisi masyarakat di pulau-pulau.
Pembahasan RUU hingga kini masih berlangsung. DPR RI menyatakan Pansus telah melakukan berbagai rapat dan kunjungan kerja untuk menghimpun aspirasi, sementara, DPD RI terus memperkuat substansi melalui masukan dari daerah dan pemangku kepentingan.
Tantangan berikutnya adalah memastikan prinsip keadilan fiskal, konektivitas, pelayanan dasar, kewenangan pengelolaan wilayah, dan pemanfaatan potensi kelautan, tidak berhenti sebagai rumusan normatif.
Sebab bagi masyarakat kepulauan, persoalan yang dihadapi bukan sekadar bagaimana negara membagi anggaran, melainkan apakah kehadiran negara benar-benar terasa sampai ke pulau-pulau tempat mereka hidup.










Komentar