Amrin Abdullah SSTP MSi.
Baubau
Sampai pada Triwulan Ketiga (TW III) masa tugas Pj Walikota Baubau, Dr Muh Rasman Munafi, dengan berbagai pencapaian dalam melaksanakan koordinasi pemerintahan, program-program kemasyarakatan, serta pembangunan daerah, Inspektorat Daerah Kota Baubau terus fokus mengawal. Hingga reformasi birokrasi, penyelenggaraan pemerintahan berintegritas, profesional, dan akuntabel, dapat terus dipertahankan pun ditingkatkan. Tidak melenceng dari perwujudan jalannya pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, jujur, dan bertanggung jawab (Good and Clean Governance).
Hal ini disampaikan Inspektur Amrin Abdullah, didampingi Sekretarisnya La Sanu, serta Inspektur Pembantu LM Arsal dan Muh Salman, Senin (29/7/24).
Inspektorat mempunyai tugas membantu Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
Menjalankan fungsi: perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan, pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu, atas penugasan dari Walikota. Pelaksanaan pengawasan yang terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, dilakukan tanpa menunggu penugasan dari Walikota.
Kata Inspektur, Inspektorat juga menjalankan fungsi penyusunan laporan hasil pengawasan, pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi, pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi, pelaksanaan administrasi inspektorat daerah, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.
“Alhamdulillah dibawah koordinasi pak Pj Walikota dan bekerja bersama OPD dengan stekholder (Stakeholder), inflasi dapat terkendali, kemiskinan ekstrim tertangani, stunting dapat ditekan/turun, iklim investasi baik. Begitu juga terciptanya desain wilayah (Hub Maritim) yang harus terus didorong, agar terwujud diferensiasi keuntungan kompetitif dan maksimalnya potensi daerah, stabilitas politik dan keamanan yang terjaga/terkendali. Serta tak kalah penting terpeliharanya kebebasan beragama, melalui, dengan maksimalnya peran forum kerukunan umat beragama, saling berkomunikasi dengan baik diantara sesama tokoh adat, tokoh masyarakat maupun para tokoh agama,” urai Inspektur.
Selain uraian diatas, Inspektorat Baubau juga berkiat untuk mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Predikat WTP yang telah 9 kali berturut- turut diraih Pemkot, Inspektorat terus melakukan pengawasan secara intensif, selain melakukan pembinaan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tak luput, peran memfasilitasi rekomendasi BPK yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemerintah Daerah Kota Baubau.
“Dengan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan secara sistematis serta terukur, insyaAllah WTP bisa tetap kita pertahankan,” optimisnya.
Inspektur yang pengalaman birokrasinya pernah memimpin beberapa OPD, memastikan, pihaknya fokus memfasilitasi tindak lanjut LHP BPK. Termasuk bila dibutuhkan atau diinstruksikan pimpinan, pihaknya dapat melakukan pemeriksaan khusus, atau melalui mekanisme penanganan majelis TPTGR.
Inspektorat Baubau sudah action di lapangan, sebagai perpanjangan tangan untuk menindaklanjuti temuan-temuan BPK, sudah memanggil OPD bersangkutan, untuk melakukan penyelesaian.
Menurutnya, semua OPD sudah ada itikad baik untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. Semua OPD sudah bergerak.
“Temuan yang sebelumnya berulangkali terjadi, alhamdulillah saat ini sudah terminimalisir. Pak Irban dengan tim selalu turun ke lapangan lakukan pembinaan, kalaupun tidak ke lapangan, mereka (OPD) dipanggil kesini untuk melakukan revieu-revieu,” tambahnya. (Redaksi)
Baca juga:
Komentar